Menggaji karyawan adalah salah satu kewajiban paling rutin sekaligus paling rawan salah bagi pemilik UMKM. Gaji yang dihitung keliru bisa berarti karyawan dibayar di bawah upah minimum, THR telat dibayar, iuran BPJS tidak terdaftar, atau pajak tidak dipotong sebagaimana mestinya — dan setiap kesalahan itu punya konsekuensi hukum serta biaya yang jauh lebih mahal daripada sekadar memperbaiki perhitungan di awal. Artikel ini menjelaskan cara menghitung gaji karyawan UMKM langkah demi langkah: mulai dari komponen gaji, patokan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2026, rumus Tunjangan Hari Raya (THR), iuran BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan, sampai pemotongan PPh 21 dengan Tarif Efektif Rata-rata (TER). Di bagian akhir ada contoh slip gaji lengkap yang bisa langsung dijadikan pola.
Artikel ini bersifat edukasi umum tentang pengupahan dan perpajakan karyawan, bukan saran keuangan, hukum, atau pajak untuk situasi pribadi Anda. Aturan upah minimum dan iuran jaminan sosial berubah setiap tahun dan berbeda antar daerah, jadi selalu periksa ketentuan terbaru yang berlaku di wilayah usaha Anda sebelum menetapkan gaji.
- Poin Kunci
- Daftar Isi
- 1. Apa Saja Komponen Gaji Karyawan?
- 2. Menentukan Gaji Pokok: Patokan UMP dan UMK 2026
- 3. Cara Menghitung THR Karyawan
- 4. Iuran BPJS yang Dipotong dari Gaji dan Ditanggung Perusahaan
- 5. Cara Menghitung PPh 21 Karyawan dengan TER
- 6. Cara Menghitung Upah Lembur
- 7. Contoh Lengkap: Slip Gaji Karyawan UMKM
- 8. Kesalahan Umum UMKM dalam Menggaji Karyawan
- 9. Checklist Bulanan Penggajian untuk UMKM
- 10. FAQ
- Apakah UMKM wajib membayar gaji sesuai UMP?
- Berapa potongan BPJS dari gaji karyawan?
- Karyawan baru bekerja 2 bulan, apakah berhak THR?
- Bagaimana cara menghitung PPh 21 karyawan dengan gaji Rp8.000.000?
- Apakah gaji pokok boleh lebih kecil dari tunjangan?
- Kapan iuran BPJS harus dibayar?
- Kesimpulan
- Sumber Resmi yang Dirujuk
Poin Kunci
- Gaji karyawan terdiri dari gaji pokok, tunjangan tetap, dan tunjangan tidak tetap; gaji pokok sedikit-dikitnya 75% dari jumlah gaji pokok dan tunjangan tetap menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
- Gaji pokok tidak boleh di bawah upah minimum yang berlaku di wilayah usaha (UMP atau UMK); UMP DKI Jakarta 2026 ditetapkan Rp5.729.876 per bulan, naik 6,17% dari 2025.
- THR Keagamaan wajib dibayar paling lambat 7 hari sebelum hari raya keagamaan kepada karyawan yang sudah bekerja minimal 1 bulan; karyawan dengan masa kerja 12 bulan atau lebih menerima 1 bulan upah.
- Potongan yang muncul di slip gaji karyawan adalah JHT 2%, Jaminan Pensiun 1%, dan BPJS Kesehatan 1% dari upah; JKK dan JKM sepenuhnya ditanggung perusahaan.
- PPh 21 bulanan sejak 1 Januari 2024 dihitung dengan Tarif Efektif Rata-rata (TER): penghasilan bruto bulanan dikali tarif sesuai kategori PTKP, lalu dihitung ulang dengan tarif progresif pada bulan Desember.
- Total biaya perusahaan untuk satu karyawan selalu lebih besar daripada gaji yang diterima karyawan, karena perusahaan menanggung bagian iuran BPJS dan tunjangan lainnya.
Daftar Isi
- Apa Saja Komponen Gaji Karyawan?
- Menentukan Gaji Pokok: Patokan UMP dan UMK 2026
- Cara Menghitung THR Karyawan
- Iuran BPJS yang Dipotong dari Gaji dan Ditanggung Perusahaan
- Cara Menghitung PPh 21 Karyawan dengan TER
- Cara Menghitung Upah Lembur
- Contoh Lengkap: Slip Gaji Karyawan UMKM
- Kesalahan Umum UMKM dalam Menggaji Karyawan
- Checklist Bulanan Penggajian untuk UMKM
- FAQ
- Kesimpulan
- Sumber Resmi yang Dirujuk
1. Apa Saja Komponen Gaji Karyawan?
Sebelum menghitung angka, pemilik UMKM perlu memahami dulu apa saja yang membentuk “gaji” menurut hukum ketenagakerjaan Indonesia. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan membedakan upah menjadi dua komponen utama: upah pokok dan tunjangan. Tunjangan sendiri terbagi menjadi tunjangan tetap dan tunjangan tidak tetap. Perbedaan ini penting karena beberapa perhitungan — misalnya THR dan iuran BPJS — memakai dasar upah yang berbeda.
Gaji pokok adalah imbalan dasar yang dibayarkan kepada pekerja menurut tingkat atau jenis pekerjaan, yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara pekerja dan pengusaha. Tunjangan tetap adalah pembayaran yang diberikan secara tetap dan teratur bersamaan dengan pembayaran upah, misalnya tunjangan jabatan, tunjangan keluarga, atau tunjangan transportasi yang dibayarkan setiap bulan tanpa syarat kehadiran. Tunjangan tidak tetap adalah pembayaran yang diberikan secara tidak tetap, misalnya tunjangan makan yang dihitung per hari kehadiran, uang lembur, atau bonus kinerja.
Ada satu aturan proporsi yang sering luput dari perhatian pemilik usaha kecil: dalam hal komponen upah terdiri atas upah pokok dan tunjangan tetap, besarnya upah pokok sedikit-dikitnya 75% dari jumlah upah pokok dan tunjangan tetap. Aturan ini tercantum dalam Pasal 94 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Tujuannya adalah mencegah praktik “gaji pokok kecil, tunjangan besar” yang merugikan pekerja, karena banyak hak pekerja — termasuk pesangon, THR, dan dasar iuran BPJS — dihitung dari upah pokok atau dari upah sebulan yang komponennya didominasi gaji pokok.
Contohnya, jika total gaji pokok ditambah tunjangan tetap adalah Rp4.000.000 per bulan, maka gaji pokoknya minimal Rp3.000.000 dan tunjangan tetapnya maksimal Rp1.000.000. Jika struktur gaji Anda adalah gaji pokok Rp1.000.000 dan tunjangan tetap Rp3.000.000, struktur itu tidak memenuhi ketentuan tersebut dan sebaiknya diperbaiki.
Selain tiga komponen di atas, ada penghasilan lain yang umumnya muncul dalam penggajian tetapi bukan bagian dari upah pokok: upah lembur untuk kerja di luar jam normal, bonus atau insentif berbasis kinerja, dan THR Keagamaan yang dibayarkan setahun sekali. Ketiganya dihitung dengan aturan masing-masing, yang akan dibahas pada bagian tersendiri di artikel ini.
Untuk UMKM, pola yang paling praktis adalah menetapkan struktur gaji yang sederhana dan konsisten: gaji pokok, satu tunjangan tetap (misalnya tunjangan transportasi atau tunjangan jabatan), dan tunjangan tidak tetap yang benar-benar mengikuti kehadiran atau kinerja. Struktur yang sederhana membuat slip gaji mudah dibaca karyawan, memudahkan perhitungan BPJS dan pajak, dan mengurangi risiko salah hitung setiap bulan.
2. Menentukan Gaji Pokok: Patokan UMP dan UMK 2026
Patokan terendah yang sah untuk gaji pokok adalah upah minimum yang berlaku di wilayah usaha Anda. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (UU Cipta Kerja) menegaskan bahwa pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum. Ada dua jenis upah minimum yang relevan: Upah Minimum Provinsi (UMP) yang berlaku untuk seluruh wilayah dalam satu provinsi, dan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) yang berlaku untuk wilayah kabupaten/kota tertentu. Jika daerah Anda menetapkan UMK, maka UMK-lah yang menjadi patokan, karena UMK umumnya lebih tinggi daripada UMP.
Besaran upah minimum ditetapkan setiap tahun oleh gubernur dan berlaku mulai 1 Januari. Untuk tahun 2026, pemerintah memakai formula baru yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2025 tentang Pengupahan: kenaikan upah dihitung dari inflasi ditambah pertumbuhan ekonomi dikali indeks tertentu (alfa), dengan rentang alfa 0,5 sampai 0,9. Rentang alfa ini lebih tinggi daripada aturan sebelumnya dalam PP Nomor 51 Tahun 2023 yang membatasi alfa pada 0,1 sampai 0,3.
Sebagai contoh, UMP DKI Jakarta 2026 ditetapkan sebesar Rp5.729.876 per bulan, naik 6,17% dari UMP 2025 yang sebesar Rp5.396.761. Penetapan ini memakai nilai alfa 0,75. Provinsi lain menetapkan angka yang berbeda-beda sesuai kondisi ekonominya — Jawa Barat menjadi yang terendah dengan Rp2.317.601 per bulan. Karena itu, jangan memakai angka Jakarta untuk usaha di daerah lain; periksa Keputusan Gubernur di provinsi Anda atau tanyakan ke Dinas Tenaga Kerja setempat.
| Provinsi (contoh) | UMP 2026 | Kenaikan dari 2025 |
|---|---|---|
| DKI Jakarta | Rp5.729.876 | 6,17% |
| Jawa Barat | Rp2.317.601 | 5,77% |
Perlu diingat, upah minimum adalah batas bawah, bukan angka yang wajib dipakai untuk semua karyawan. UMKM boleh membayar di atas upah minimum sesuai kemampuan dan struktur jabatan. Yang tidak boleh adalah membayar di bawahnya, termasuk dengan dalih karyawan masih masa percobaan atau belum tetap. Karyawan dengan masa kerja di bawah satu tahun tetap berhak atas upah minimum.
Ada satu pengecualian yang perlu dipahami: usaha mikro dan kecil dapat mengajukan penangguhan atau membayar upah berdasarkan kesepakatan dengan pekerja apabila tidak mampu memenuhi upah minimum, tetapi mekanisme ini bukan sekadar keputusan sepihak. Penangguhan upah minimum diatur dalam peraturan pengupahan dan memerlukan persetujuan dari pihak berwenang. Bagi UMKM yang baru merintis, cara yang lebih aman adalah menetapkan gaji sedikit di atas upah minimum dan menyesuaikan jumlah karyawan dengan kemampuan kas usaha, daripada menetapkan gaji di bawah ketentuan lalu berisiko terkena sanksi.
3. Cara Menghitung THR Karyawan
Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan adalah pendapatan non-upah yang wajib dibayarkan pengusaha kepada pekerja menjelang hari raya keagamaan, dan ketentuannya diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 6 Tahun 2016. THR bukan bonus sukarela dan bukan hadiah dari perusahaan: ini kewajiban tahunan yang berlaku untuk semua pekerja, baik yang berstatus tetap (PKWTT) maupun kontrak (PKWT), asalkan sudah mempunyai masa kerja 1 bulan secara terus-menerus atau lebih.
Besaran THR ditetapkan sebagai berikut:
- Karyawan dengan masa kerja 12 bulan secara terus-menerus atau lebih menerima THR sebesar 1 bulan upah.
- Karyawan dengan masa kerja 1 bulan tetapi kurang dari 12 bulan menerima THR secara proporsional, dengan rumus: masa kerja (dalam bulan) dibagi 12, dikali 1 bulan upah.
Yang dimaksud “1 bulan upah” di sini adalah upah tanpa tunjangan, atau upah pokok termasuk tunjangan tetap. Untuk karyawan dengan upah harian, upah 1 bulan dihitung dari rata-rata upah yang diterima tiap bulan selama masa kerja; untuk karyawan yang sudah bekerja 12 bulan atau lebih, dipakai rata-rata upah 12 bulan terakhir sebelum hari raya.
Contoh perhitungan THR:
- Sari sudah bekerja 14 bulan dengan upah sebulan Rp5.000.000. THR-nya: 1 × Rp5.000.000 = Rp5.000.000.
- Budi baru bekerja 6 bulan dengan upah sebulan Rp5.000.000. THR-nya: 6/12 × Rp5.000.000 = Rp2.500.000.
- Andi baru bekerja 3 bulan dengan upah sebulan Rp4.000.000. THR-nya: 3/12 × Rp4.000.000 = Rp1.000.000.
THR wajib dibayarkan paling lambat 7 hari sebelum hari raya keagamaan masing-masing pekerja — Idul Fitri bagi pekerja Muslim, Natal bagi pekerja Kristen dan Katolik, Nyepi bagi pekerja Hindu, Waisak bagi pekerja Buddha, dan Imlek bagi pekerja Konghucu. Pembayaran THR harus dalam bentuk uang rupiah, bukan dalam bentuk barang. Jika perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama menetapkan THR lebih besar dari ketentuan minimum, maka yang dibayarkan adalah yang lebih besar itu.
Keterlambatan membayar THR dikenai denda sebesar 5% dari total THR yang harus dibayarkan, dan pengusaha yang tidak membayar THR dapat dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis sampai pembatasan kegiatan usaha. Karena itu, pemilik UMKM sebaiknya menyiapkan dana THR jauh-jauh hari — misalnya dengan menyisihkan sebagian laba setiap bulan ke rekening terpisah — supaya kewajiban tahunan ini tidak mengganggu arus kas pada bulan menjelang hari raya. Untuk pola menyiapkan dana THR dan mengelola arus kas usaha, lihat artikel Arus Kas UMKM di situs ini.
4. Iuran BPJS yang Dipotong dari Gaji dan Ditanggung Perusahaan
Setiap karyawan yang bekerja di perusahaan wajib didaftarkan sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan. Iuran jaminan sosial ini sebagian dipotong dari gaji karyawan dan sebagian ditanggung perusahaan, dan perbedaannya harus terlihat jelas di slip gaji supaya karyawan memahami mengapa gaji yang diterimanya lebih kecil dari gaji pokok yang disepakati.
Berikut tarif iuran BPJS Ketenagakerjaan untuk pekerja penerima upah, yang bersumber dari laman resmi BPJS Ketenagakerjaan dan peraturan pelaksananya:
| Program | Total iuran | Ditanggung perusahaan | Dipotong dari gaji karyawan |
|---|---|---|---|
| Jaminan Hari Tua (JHT) | 5,7% dari upah | 3,7% | 2% |
| Jaminan Pensiun (JP) | 3% dari upah | 2% | 1% |
| Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) | 0,24%–1,74% dari upah | 100% | 0% |
| Jaminan Kematian (JKM) | 0,3% dari upah | 100% | 0% |
| Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) | 0,46% dari upah | 0% (didanai pemerintah dan rekomposisi iuran JKK/JKM) | 0% |
Beberapa hal penting dari tabel di atas:
- JHT adalah tabungan wajib yang dicairkan saat peserta mencapai usia pensiun 56 tahun, mengalami cacat total tetap, meninggal dunia, atau berhenti bekerja. Total iuran 5,7% dari upah, dengan pekerja menanggung 2% dan perusahaan 3,7%. JHT tidak memiliki batas atas upah.
- Jaminan Pensiun (JP) memberikan uang tunai bulanan setelah peserta memasuki usia pensiun, dengan syarat masa iuran minimal 15 tahun untuk manfaat penuh. Iuran JP 3% dari upah dengan batas atas upah tertentu yang disesuaikan setiap tahun: Rp10.547.400 per bulan pada 2025, dan naik menjadi Rp11.086.300 per bulan mulai iuran Maret 2026 sesuai surat BPJS Ketenagakerjaan. Karyawan dengan upah di atas batas itu membayar iuran JP berdasarkan angka batasnya, bukan berdasarkan seluruh upahnya.
- JKK sepenuhnya ditanggung perusahaan, dengan tarif 0,24% sampai 1,74% sesuai lima tingkat risiko lingkungan kerja: sangat rendah 0,24%, rendah 0,54%, sedang 0,89%, tinggi 1,27%, dan sangat tinggi 1,74%. Tingkat risiko ini dievaluasi untuk tiap pekerja minimal dua tahun sekali.
- JKM sepenuhnya ditanggung perusahaan sebesar 0,3% dari upah, dan memberikan santunan kepada ahli waris apabila peserta meninggal dunia bukan karena kecelakaan kerja.
- JKP memberikan manfaat uang tunai sebesar 60% dari upah, maksimal enam bulan, dengan batas atas upah Rp5.000.000 untuk perhitungan manfaatnya. Iuran JKP tidak menambah beban perusahaan maupun karyawan karena didanai pemerintah pusat dan rekomposisi iuran JKK dan JKM.
Selain BPJS Ketenagakerjaan, ada BPJS Kesehatan (JKN) dengan iuran 5% dari upah sebulan: 4% ditanggung perusahaan dan 1% dipotong dari gaji karyawan. Batas atas upah untuk perhitungan iuran BPJS Kesehatan adalah Rp12.000.000 per bulan, dan batas bawahnya adalah UMP atau UMK tempat bekerja.
Jadi, potongan BPJS yang muncul di slip gaji karyawan umumnya hanya tiga: JHT 2%, Jaminan Pensiun 1%, dan BPJS Kesehatan 1% — total 4% dari upah. Selebihnya ditanggung perusahaan. Penjelasan rinci tentang manfaat dan cara klaim masing-masing program ada di artikel BPJS Ketenagakerjaan untuk Karyawan di situs ini.
Contoh perhitungan iuran untuk karyawan dengan upah Rp8.000.000 per bulan dan tingkat risiko kerja rendah (JKK 0,54%):
- JHT: 5,7% × Rp8.000.000 = Rp456.000 (pekerja Rp160.000; perusahaan Rp296.000)
- JP: 3% × Rp8.000.000 = Rp240.000 (pekerja Rp80.000; perusahaan Rp160.000)
- JKK: 0,54% × Rp8.000.000 = Rp43.200 (seluruhnya perusahaan)
- JKM: 0,3% × Rp8.000.000 = Rp24.000 (seluruhnya perusahaan)
- BPJS Kesehatan: 5% × Rp8.000.000 = Rp400.000 (pekerja Rp80.000; perusahaan Rp320.000)
- Total potongan dari gaji karyawan: Rp160.000 + Rp80.000 + Rp80.000 = Rp320.000
- Total biaya yang ditanggung perusahaan: Rp296.000 + Rp160.000 + Rp43.200 + Rp24.000 + Rp320.000 = Rp843.200
Perlu dicatat, “upah” yang dipakai sebagai dasar iuran BPJS adalah upah sebulan yang terdiri atas upah pokok dan tunjangan tetap. Tunjangan tidak tetap seperti uang lembur atau bonus umumnya tidak masuk ke dasar perhitungan iuran, tetapi ketentuan rinci soal komponen upah yang dihitung dapat berbeda menurut peraturan perusahaan dan pedoman BPJS, jadi periksa kembali saat mendaftarkan karyawan.
5. Cara Menghitung PPh 21 Karyawan dengan TER
Sejak 1 Januari 2024, pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 atas gaji karyawan tetap dihitung dengan Tarif Efektif Rata-rata (TER). Aturan ini ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 dan petunjuk teknisnya dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 168 Tahun 2023, dan masih menjadi acuan pada 2026. TER menggantikan cara lama yang mengharuskan perusahaan menyetahunkan penghasilan setiap bulan; dengan TER, potongan bulanan cukup dihitung dengan mengalikan penghasilan bruto bulanan dengan tarif sesuai kategori dan lapisan penghasilan.
Kategori TER ditentukan dari status Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) karyawan pada awal tahun pajak:
| Kategori TER | Status PTKP | PTKP per tahun |
|---|---|---|
| A | TK/0 (tidak kawin, tanpa tanggungan) | Rp54.000.000 |
| A | TK/1 dan K/0 | Rp58.500.000 |
| B | TK/2, TK/3, K/1, K/2 | Rp63.000.000–Rp67.500.000 |
| C | K/3 (kawin, 3 tanggungan) | Rp72.000.000 |
PTKP dasar untuk wajib pajak orang pribadi adalah Rp54.000.000 per tahun, dengan tambahan Rp4.500.000 untuk status kawin dan setiap tanggungan, maksimal tiga tanggungan. Setiap kategori TER punya tabel tarif sendiri berdasarkan penghasilan bruto bulanan, dengan tarif mulai dari 0% sampai 34% dalam 44 lapisan untuk kategori A.
Contoh perhitungan PPh 21 bulanan dengan TER kategori A (PTKP TK/0), berdasarkan lampiran PMK 168 Tahun 2023:
- Penghasilan bruto Rp5.000.000 per bulan: tarif TER 0%, sehingga PPh 21 = Rp0. Ini karena lapisan 0% berlaku untuk penghasilan bruto sampai dengan Rp5.400.000.
- Penghasilan bruto Rp8.000.000 per bulan: masuk lapisan Rp7.500.001 sampai Rp8.550.000 dengan tarif 1,5%, sehingga PPh 21 = 1,5% × Rp8.000.000 = Rp120.000.
- Penghasilan bruto Rp10.000.000 per bulan: masuk lapisan Rp9.650.001 sampai Rp10.050.000 dengan tarif 2%, sehingga PPh 21 = 2% × Rp10.000.000 = Rp200.000.
Satu hal yang wajib dipahami pemilik UMKM: TER hanya dipakai untuk masa pajak Januari sampai November. Pada masa pajak Desember — atau masa pajak terakhir bagi karyawan yang berhenti di tengah tahun — pajak dihitung ulang berdasarkan penghasilan setahun penuh. Cara menghitung ulangnya: penghasilan bruto setahun dikurangi biaya jabatan (5% dari penghasilan bruto, maksimal Rp6.000.000 per tahun) dan iuran pensiun, lalu dikurangi PTKP untuk mendapatkan Penghasilan Kena Pajak (PKP). PKP kemudian dikalikan tarif progresif Pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan: 5% untuk PKP sampai Rp60.000.000, 15% untuk Rp60.000.000 sampai Rp250.000.000, 25% untuk Rp250.000.000 sampai Rp500.000.000, 30% untuk Rp500.000.000 sampai Rp5.000.000.000, dan 35% di atas Rp5.000.000.000. Hasilnya dikurangi total PPh 21 yang sudah dipotong selama Januari sampai November; selisihnya menjadi PPh 21 bulan Desember, yang bisa lebih besar, lebih kecil, bahkan nol atau minus (kelebihan potong dikembalikan).
Contoh hitung ulang Desember untuk karyawan dengan penghasilan bruto Rp8.000.000 per bulan selama setahun penuh dan status TK/0:
- Penghasilan bruto setahun: 12 × Rp8.000.000 = Rp96.000.000
- Biaya jabatan: 5% × Rp96.000.000 = Rp4.800.000 (di bawah batas Rp6.000.000, jadi dipakai penuh)
- Iuran pensiun (JHT 2% + JP 1% yang dipotong dari gaji): 12 × Rp240.000 = Rp2.880.000
- Penghasilan neto: Rp96.000.000 − Rp4.800.000 − Rp2.880.000 = Rp88.320.000
- PTKP TK/0: Rp54.000.000
- PKP: Rp88.320.000 − Rp54.000.000 = Rp34.320.000
- PPh 21 setahun: 5% × Rp34.320.000 = Rp1.716.000
- PPh 21 yang sudah dipotong Januari–November: 11 × Rp120.000 = Rp1.320.000
- PPh 21 bulan Desember: Rp1.716.000 − Rp1.320.000 = Rp396.000
Contoh ini menunjukkan mengapa potongan Desember sering lebih besar daripada bulan-bulan sebelumnya: tarif TER bulanan adalah tarif rata-rata yang sudah memperhitungkan biaya jabatan, iuran pensiun, dan PTKP, tetapi penghasilan karyawan bisa berubah selama setahun, dan perhitungan akhir selalu memakai angka setahun penuh. Penjelasan yang lebih rinci tentang PPh 21 dan cara memeriksa slip gaji ada di artikel PPh 21 untuk Karyawan di situs ini.
6. Cara Menghitung Upah Lembur
Kerja lembur adalah kerja yang melebihi jam kerja normal, yaitu 7 jam sehari dan 40 jam seminggu untuk 6 hari kerja, atau 8 jam sehari dan 40 jam seminggu untuk 5 hari kerja. Upah lembur dihitung dari upah sejam, dan upah sejam dihitung dengan rumus: 1/173 dikali upah sebulan. Angka 173 berasal dari pembagian jam kerja dalam sebulan dan ditetapkan dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 102 Tahun 2004 tentang Waktu Kerja Lembur dan Upah Kerja Lembur.
Tarif upah lembur pada hari kerja biasa:
- Jam lembur pertama: 1,5 kali upah sejam.
- Jam lembur kedua dan seterusnya: 2 kali upah sejam.
Contoh: karyawan dengan upah sebulan Rp5.000.000 bekerja lembur 3 jam pada hari kerja biasa.
- Upah sejam: 1/173 × Rp5.000.000 = Rp28.902 (dibulatkan).
- Jam pertama: 1,5 × Rp28.902 = Rp43.353.
- Jam kedua: 2 × Rp28.902 = Rp57.804.
- Jam ketiga: 2 × Rp28.902 = Rp57.804.
- Total upah lembur: Rp43.353 + Rp57.804 + Rp57.804 = Rp158.961.
Untuk lembur pada hari libur resmi atau hari istirahat mingguan, tarifnya lebih tinggi dan dihitung per jam dengan kelipatan yang berbeda, serta ada batasan jumlah jam lembur per hari dan per minggu yang harus dipatuhi. Prinsip yang sama berlaku: catat jam lembur dengan jelas, hitung dari upah sejam, dan bayarkan bersamaan dengan gaji bulan berjalan. Praktik yang umum dipakai UMKM adalah memakai formulir lembur sederhana yang ditandatangani karyawan dan atasan, supaya tidak ada selisih perhitungan di akhir bulan.
7. Contoh Lengkap: Slip Gaji Karyawan UMKM
Bagian ini menggabungkan semua perhitungan di atas ke dalam satu contoh slip gaji yang utuh. Anggaplah UMKM Anda mempekerjakan Sari, karyawan tetap dengan status PTKP TK/0, bekerja di Jakarta, dengan struktur gaji sebagai berikut:
- Gaji pokok: Rp7.000.000 per bulan
- Tunjangan tetap (transportasi): Rp1.000.000 per bulan
- Penghasilan bruto sebulan: Rp8.000.000
- Tingkat risiko kerja: rendah (JKK 0,54%)
Struktur ini memenuhi aturan proporsi Pasal 94 UU 13/2003 karena gaji pokok Rp7.000.000 adalah 87,5% dari jumlah gaji pokok dan tunjangan tetap (Rp8.000.000), jauh di atas batas minimal 75%.
Potongan dari gaji Sari:
| Komponen potongan | Perhitungan | Jumlah |
|---|---|---|
| JHT (2%) | 2% × Rp8.000.000 | Rp160.000 |
| Jaminan Pensiun (1%) | 1% × Rp8.000.000 | Rp80.000 |
| BPJS Kesehatan (1%) | 1% × Rp8.000.000 | Rp80.000 |
| PPh 21 (TER A, 1,5%) | 1,5% × Rp8.000.000 | Rp120.000 |
| Total potongan | Rp440.000 |
Gaji yang diterima (take-home pay): Rp8.000.000 − Rp440.000 = Rp7.560.000.
Biaya yang ditanggung perusahaan untuk Sari:
| Komponen biaya perusahaan | Perhitungan | Jumlah |
|---|---|---|
| JHT (3,7%) | 3,7% × Rp8.000.000 | Rp296.000 |
| Jaminan Pensiun (2%) | 2% × Rp8.000.000 | Rp160.000 |
| JKK (0,54%) | 0,54% × Rp8.000.000 | Rp43.200 |
| JKM (0,3%) | 0,3% × Rp8.000.000 | Rp24.000 |
| BPJS Kesehatan (4%) | 4% × Rp8.000.000 | Rp320.000 |
| Total iuran perusahaan | Rp843.200 |
Total biaya perusahaan untuk satu karyawan ini: Rp8.000.000 + Rp843.200 = Rp8.843.200 per bulan. Artinya, ketika Anda menetapkan gaji Rp8.000.000, anggaran yang harus disiapkan sebenarnya Rp8.843.200 per bulan, belum termasuk THR tahunan dan upah lembur bila ada. Kesalahan paling umum dalam perencanaan kas UMKM adalah menganggarkan gaji sebesar angka yang diterima karyawan, padahal biaya riil perusahaan lebih besar sekitar 10% dari angka itu. Untuk melihat cara memasukkan biaya gaji ke dalam perencanaan kas, baca artikel Arus Kas UMKM di situs ini.
Slip gaji yang baik mencantumkan semua angka di atas secara terpisah: gaji pokok, setiap tunjangan, setiap potongan, dan gaji bersih yang diterima. Berikan slip gaji setiap bulan — bisa berupa cetakan sederhana, file PDF, atau pesan tertulis — supaya karyawan bisa memeriksa potongannya sendiri dan Anda punya bukti pembayaran yang rapi bila sewaktu-waktu diperlukan.
8. Kesalahan Umum UMKM dalam Menggaji Karyawan
Dari banyak kasus yang dihadapi usaha kecil, kesalahan penggajian biasanya berulang pada pola yang sama. Berikut yang paling sering terjadi dan cara menghindarinya.
Membayar di bawah upah minimum. Alasan yang sering dipakai adalah karyawan masih baru, masih masa percobaan, atau usahanya masih kecil. Ketentuan upah minimum berlaku untuk semua pekerja, termasuk yang baru bekerja, dan pengusaha dilarang membayar di bawahnya. Jika kas belum sanggup, lebih aman menyesuaikan jumlah karyawan atau jam kerja daripada menetapkan gaji di bawah ketentuan.
Membayar THR terlambat atau tidak penuh. THR sering dianggap bisa ditunda sampai setelah hari raya atau dibayar seadanya. Padahal batasnya jelas: paling lambat 7 hari sebelum hari raya, dan keterlambatan dikenai denda 5%. Solusinya adalah menyiapkan dana THR sejak awal tahun dengan menyisihkan sebagian laba setiap bulan.
Tidak mendaftarkan karyawan ke BPJS. Beberapa UMKM menunda pendaftaran dengan alasan karyawan belum tetap atau usahanya masih kecil. Pendaftaran jaminan sosial adalah kewajiban pemberi kerja, dan keterlambatan pendaftaran bisa menimbulkan tunggakan iuran serta sanksi. Daftarkan karyawan sejak bulan pertama bekerja.
Tidak memotong PPh 21. Banyak pemilik usaha kecil mengira PPh 21 hanya urusan perusahaan besar. Padahal setiap pemberi kerja yang membayar penghasilan kepada pegawai tetap wajib memotong PPh 21, termasuk UMKM. Jika penghasilan karyawan masih di bawah lapisan kena pajak TER, potongannya nol dan itu sah — yang penting perhitungannya dilakukan dan dicatat.
Tidak memberikan slip gaji. Tanpa slip gaji, karyawan tidak tahu apa saja yang dipotong dari gajinya, dan Anda tidak punya bukti pembayaran yang rapi. Slip gaji sederhana yang mencantumkan komponen gaji, potongan, dan gaji bersih sudah cukup.
Mencampur uang gaji dengan uang pribadi pemilik. Ini kesalahan yang paling sering merusak arus kas UMKM. Uang gaji harus dianggarkan sebagai pos biaya tetap setiap bulan dan dipisahkan dari rekening pribadi pemilik, supaya kewajiban membayar gaji tidak terganggu oleh kebutuhan lain.
Menghitung lembur secara perkiraan. Lembur yang dibayar “kira-kira” hampir selalu menimbulkan selisih dan ketidakpuasan. Catat jam lembur, hitung dengan rumus 1/173, dan bayarkan bersamaan dengan gaji bulan berjalan.
9. Checklist Bulanan Penggajian untuk UMKM
Gunakan daftar berikut setiap bulan supaya tidak ada langkah yang terlewat:
- Periksa daftar karyawan aktif, termasuk karyawan baru yang mulai bekerja bulan ini dan karyawan yang berhenti.
- Hitung gaji pokok dan tunjangan tetap setiap karyawan sesuai struktur gaji yang disepakati.
- Hitung tunjangan tidak tetap berdasarkan data kehadiran dan kinerja bulan berjalan.
- Hitung upah lembur dari catatan jam lembur yang sudah disetujui.
- Hitung iuran BPJS: JHT 2%, JP 1%, dan BPJS Kesehatan 1% yang dipotong dari gaji karyawan; siapkan juga bagian perusahaan (JHT 3,7%, JP 2%, JKK, JKM, BPJS Kesehatan 4%).
- Hitung PPh 21 dengan TER sesuai kategori PTKP masing-masing karyawan; pada bulan Desember, hitung ulang dengan tarif progresif Pasal 17.
- Susun slip gaji untuk setiap karyawan dan berikan sebelum atau bersamaan dengan pembayaran gaji.
- Bayar gaji tepat waktu pada tanggal yang sudah disepakati.
- Bayar iuran BPJS paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya (batas pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan) dan iuran BPJS Kesehatan paling lambat tanggal 10 setiap bulan.
- Simpan semua bukti pembayaran gaji dan iuran, serta catat total biaya gaji bulan ini ke dalam pembukuan dan arus kas usaha.
Untuk UMKM dengan karyawan di bawah sepuluh orang, checklist ini bisa dijalankan dengan spreadsheet sederhana. Ketika jumlah karyawan bertambah, pertimbangkan memakai aplikasi payroll supaya perhitungan TER, BPJS, dan rekap tahunan tidak lagi dikerjakan manual.
10. FAQ
Apakah UMKM wajib membayar gaji sesuai UMP?
Ya. Pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum yang berlaku, dan ketentuan ini berlaku untuk semua pekerja, termasuk karyawan baru dan karyawan masa percobaan. Jika daerah Anda menetapkan UMK, patokan yang dipakai adalah UMK. Usaha mikro dan kecil yang tidak mampu membayar upah minimum dapat menempuh mekanisme penangguhan sesuai peraturan pengupahan, bukan dengan keputusan sepihak.
Berapa potongan BPJS dari gaji karyawan?
Karyawan umumnya dipotong 4% dari upah: JHT 2%, Jaminan Pensiun 1%, dan BPJS Kesehatan 1%. JKK dan JKM sepenuhnya ditanggung perusahaan, begitu pula JKP yang didanai pemerintah dan rekomposisi iuran. Perusahaan menanggung tambahan sekitar 10% dari upah untuk bagian iurannya sendiri.
Karyawan baru bekerja 2 bulan, apakah berhak THR?
Ya, selama masa kerjanya sudah 1 bulan secara terus-menerus atau lebih. THR-nya proporsional: masa kerja dibagi 12, dikali 1 bulan upah. Untuk 2 bulan kerja dengan upah Rp5.000.000, THR-nya 2/12 × Rp5.000.000 = Rp833.333.
Bagaimana cara menghitung PPh 21 karyawan dengan gaji Rp8.000.000?
Gunakan TER sesuai kategori PTKP karyawan. Untuk karyawan TK/0 (kategori A), penghasilan bruto Rp8.000.000 masuk lapisan Rp7.500.001–Rp8.550.000 dengan tarif 1,5%, sehingga PPh 21 bulanannya Rp120.000. Pada bulan Desember, pajak dihitung ulang berdasarkan penghasilan setahun dengan tarif progresif Pasal 17.
Apakah gaji pokok boleh lebih kecil dari tunjangan?
Tidak, bila komponen upah terdiri atas upah pokok dan tunjangan tetap. Pasal 94 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 menetapkan gaji pokok sedikit-dikitnya 75% dari jumlah gaji pokok dan tunjangan tetap. Struktur gaji dengan tunjangan tetap lebih besar daripada gaji pokok sebaiknya diperbaiki.
Kapan iuran BPJS harus dibayar?
Iuran BPJS Ketenagakerjaan dibayarkan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya, dan iuran BPJS Kesehatan paling lambat tanggal 10 setiap bulan. Keterlambatan pembayaran iuran dapat menimbulkan denda dan mengganggu status kepesertaan karyawan, jadi jadikan tanggal 10 sebagai pengingat tetap dalam kalender penggajian Anda.
Kesimpulan
Menghitung gaji karyawan UMKM sebenarnya hanya terdiri dari lima langkah yang berulang setiap bulan: tentukan gaji pokok di atas upah minimum, tambahkan tunjangan tetap dan tidak tetap, hitung THR pada waktunya, potong iuran BPJS dan PPh 21 sesuai aturan, lalu bayarkan tepat waktu dengan slip gaji yang jelas. Angka-angka yang dipakai bukan perkiraan: UMP 2026 ditetapkan pemerintah daerah, THR diatur Permenaker Nomor 6 Tahun 2016, iuran BPJS diatur peraturan pelaksana jaminan sosial, dan PPh 21 memakai TER berdasarkan PP Nomor 58 Tahun 2023 dan PMK Nomor 168 Tahun 2023.
Yang paling penting untuk diingat adalah total biaya perusahaan selalu lebih besar daripada gaji yang diterima karyawan. Dalam contoh di artikel ini, gaji Rp8.000.000 membutuhkan biaya perusahaan Rp8.843.200 per bulan. Menganggarkan biaya gaji dengan benar sejak awal mencegah masalah kas di kemudian hari dan membuat hubungan kerja dengan karyawan berjalan lebih tenang.
Mulailah dari yang paling dasar: periksa apakah gaji pokok seluruh karyawan Anda sudah di atas upah minimum yang berlaku, pastikan semua karyawan terdaftar BPJS, dan siapkan dana THR jauh sebelum hari raya. Tiga langkah itu saja sudah menutup sebagian besar risiko yang dihadapi UMKM dalam urusan penggajian. Artikel ini adalah edukasi umum, bukan saran keuangan, hukum, atau pajak untuk situasi pribadi Anda; untuk kasus khusus, misalnya sengketa upah atau perhitungan pajak karyawan dengan penghasilan tidak teratur, konsultasikan dengan konsultan pajak atau Dinas Tenaga Kerja setempat.
Sumber Resmi yang Dirujuk
- Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2025 tentang Pengupahan — formula kenaikan UMP 2026 (inflasi + pertumbuhan ekonomi × alfa, rentang alfa 0,5–0,9) dan UMP DKI Jakarta 2026 Rp5.729.876 (naik 6,17% dari Rp5.396.761) sebagaimana dilaporkan Parlementaria dan Bloomberg Technoz: parlementaria.id
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan — komponen upah dan Pasal 94 tentang proporsi gaji pokok minimal 75% dari gaji pokok dan tunjangan tetap.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja — larangan membayar upah di bawah upah minimum.
- Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan — syarat masa kerja 1 bulan, besaran 1 bulan upah dan proporsional, batas pembayaran H-7, denda 5%: peraturan.go.id
- BPJS Ketenagakerjaan — tarif iuran JHT 5,7%, JP 3%, JKK 0,24%–1,74%, JKM 0,3%, dan manfaat JKP: bpjsketenagakerjaan.go.id
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023 — Tarif Efektif Rata-rata (TER) PPh 21, kategori A/B/C, PTKP Rp54.000.000, dan perhitungan ulang Desember dengan tarif Pasal 17.
- Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 102 Tahun 2004 — waktu kerja lembur dan upah kerja lembur, termasuk rumus upah sejam 1/173 × upah sebulan.
- Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana diubah — iuran BPJS Kesehatan 5% (4% perusahaan, 1% pekerja) dan batas atas upah Rp12.000.000.