Membaca Slip Gaji: Cara Memahami Potongan BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, dan PPh 21 untuk Karyawan

Slip gaji sering diterima begitu saja: angka gaji bersih dilihat sekilas, lalu berkasnya disimpan atau bahkan tidak pernah dibuka. Padahal slip gaji adalah satu-satunya dokumen yang menunjukkan dengan jelas ke mana perginya selisih antara gaji yang dijanjikan saat wawancara dan uang yang benar-benar masuk ke rekening. Selisih itu bukan sulap — sebagian besar berasal dari tiga potongan wajib: iuran BPJS Kesehatan, iuran BPJS Ketenagakerjaan, dan pajak penghasilan PPh Pasal 21. Artikel ini menjelaskan cara membaca slip gaji baris demi baris, menghitung sendiri setiap potongan dengan tarif resmi yang berlaku, dan memeriksa apakah ada angka yang tidak wajar. Semua tarif yang dipakai di sini merujuk pada peraturan resmi: Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 untuk BPJS Kesehatan, peraturan pemerintah tentang program BPJS Ketenagakerjaan, serta PP Nomor 58 Tahun 2023 dan PMK Nomor 168 Tahun 2023 untuk PPh 21.

Poin Kunci

• Slip gaji terdiri dari dua sisi: penghasilan (gaji pokok, tunjangan tetap dan tidak tetap, lembur, THR, bonus) dan potongan (BPJS, PPh 21, serta potongan lain seperti pinjaman atau koperasi).
• Potongan BPJS yang langsung mengurangi gaji karyawan hanya tiga: BPJS Kesehatan 1%, JHT 2%, dan Jaminan Pensiun (JP) 1% — total 4% dari upah dasar. JKK dan JKM sepenuhnya ditanggung perusahaan, sedangkan JKP tidak menambah potongan baru.
• Upah dasar untuk menghitung iuran BPJS adalah gaji pokok ditambah tunjangan tetap. Lembur, bonus, dan THR umumnya tidak masuk ke dasar iuran BPJS bulanan.
• PPh 21 bulanan sejak 1 Januari 2024 dihitung dengan Tarif Efektif Rata-rata (TER): penghasilan bruto dikali tarif sesuai kategori PTKP (A, B, atau C). Karyawan lajang tanpa tanggungan (TK/0) tidak dipotong pajak bila bruto bulanannya sampai Rp5.400.000.
• Potongan Desember biasanya berbeda dari bulan lain karena ada rekonsiliasi tahunan dengan tarif progresif Pasal 17 — itu normal, bukan kesalahan, selama selisihnya bisa dijelaskan.
• Selalu cocokkan tiga hal di slip gaji: status PTKP, NPWP yang terdaftar, dan upah dasar BPJS. Kesalahan pada ketiganya adalah sumber potongan yang salah paling umum.

Daftar Isi

1. Anatomi slip gaji: sisi penghasilan
2. Sisi potongan: apa saja yang mengurangi gaji
3. BPJS Kesehatan di slip gaji: tarif 5% dan batas upah Rp12 juta
4. BPJS Ketenagakerjaan: JHT, JP, JKK, JKM, dan JKP
5. PPh 21 dengan tarif TER: kategori A, B, dan C
6. Contoh lengkap: menghitung gaji bersih dari slip gaji
7. Cara memeriksa slip gaji dan tanda ada yang salah
8. Pertanyaan yang layak diajukan ke HR atau payroll
9. FAQ
10. Kesimpulan
11. Sumber resmi yang dirujuk

1. Anatomi slip gaji: sisi penghasilan

Slip gaji yang baik selalu memisahkan penghasilan dan potongan. Di sisi penghasilan, komponen yang paling sering muncul adalah gaji pokok, tunjangan jabatan, tunjangan keluarga, tunjangan transportasi atau makan, upah lembur, serta komponen insidental seperti THR dan bonus. Tidak semua komponen ini diperlakukan sama dalam perhitungan potongan, dan di sinilah kebanyakan kebingungan bermula.

Gaji pokok adalah komponen tetap yang disepakati dalam kontrak kerja. Tunjangan tetap adalah tunjangan yang dibayarkan secara rutin setiap bulan dengan jumlah yang sama, misalnya tunjangan jabatan atau tunjangan keluarga. Tunjangan tidak tetap adalah tunjangan yang jumlahnya berubah-ubah atau hanya dibayarkan bila ada kondisi tertentu, misalnya tunjangan makan yang dihitung per hari kehadiran atau tunjangan transportasi yang mengikuti jumlah hari kerja. Lembur dihitung dari jam kerja tambahan dan besarnya mengikuti ketentuan upah lembur. THR dibayarkan menjelang hari raya keagamaan, dan bonus biasanya terkait kinerja atau kebijakan perusahaan.

Pembagian tetap dan tidak tetap ini penting karena dua potongan besar — iuran BPJS dan PPh 21 — memakai dasar perhitungan yang berbeda. Iuran BPJS dihitung dari gaji pokok ditambah tunjangan tetap saja. PPh 21 dihitung dari seluruh penghasilan bruto bulan itu, termasuk lembur dan tunjangan tidak tetap. Karena itu, jangan heran bila pada bulan ada lembur besar atau bonus, potongan pajak naik tetapi potongan BPJS tetap sama.

Hal pertama yang perlu dicek pada slip gaji adalah identitasnya: nama karyawan, nomor induk, jabatan, periode pembayaran, dan status PTKP. Status PTKP menentukan tarif pajak yang dipakai, jadi kesalahan di kolom ini langsung mengubah besar potongan PPh 21. Bila status perkawinan atau jumlah tanggungan berubah, segera laporkan ke HR agar status PTKP diperbarui.

2. Sisi potongan: apa saja yang mengurangi gaji

Di sisi potongan, biasanya ada tiga kelompok. Pertama, potongan wajib yang diatur undang-undang: iuran BPJS Kesehatan, iuran BPJS Ketenagakerjaan (JHT dan JP), dan PPh Pasal 21. Kedua, potongan yang disepakati dengan perusahaan: cicilan pinjaman karyawan, iuran koperasi, potongan kasbon, atau potongan lain yang sudah disetujui. Ketiga, potongan yang sifatnya insidental, misalnya potongan karena ketidakhadiran tanpa keterangan sesuai aturan perusahaan.

Rumus paling dasar untuk membaca slip gaji adalah: gaji bersih sama dengan total penghasilan bruto dikurangi seluruh potongan. Bila ada angka yang tidak dikenali di sisi potongan, jangan langsung menganggapnya salah — tanyakan dulu ke HR apa dasarnya. Tetapi bila angka potongan wajib tidak cocok dengan tarif resmi, itu patut diperiksa lebih lanjut.

Satu hal yang sering menimbulkan salah paham: tidak semua iuran BPJS muncul di slip gaji sebagai potongan. Perusahaan menanggung sebagian besar iuran, dan bagian perusahaan itu tidak mengurangi gaji karyawan, sehingga tidak tampil sebagai potongan. Yang tampil sebagai potongan hanyalah bagian yang memang menjadi tanggungan karyawan. Bagian selanjutnya menjelaskan masing-masing program agar jelas mana yang memotong gaji dan mana yang tidak.

3. BPJS Kesehatan di slip gaji: tarif 5% dan batas upah Rp12 juta

Iuran BPJS Kesehatan untuk pekerja penerima upah ditetapkan sebesar 5% dari upah per bulan. Pembagiannya: 4% ditanggung pemberi kerja dan 1% ditanggung pekerja. Dasar upah yang dipakai adalah gaji pokok ditambah tunjangan tetap. Lembur, tunjangan tidak tetap, bonus, dan THR tidak masuk ke dasar perhitungan iuran ini.

Aturan ini tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020. Pemerintah juga menetapkan batas upah untuk perhitungan iuran: batas tertinggi Rp12.000.000 per bulan. Artinya, bila gaji pokok ditambah tunjangan tetap seorang karyawan Rp15.000.000, iurannya tetap dihitung dari Rp12.000.000, sehingga potongan BPJS Kesehatan karyawan maksimal Rp120.000 per bulan (1% dari Rp12.000.000). Batas terendah mengikuti upah minimum provinsi atau upah minimum kabupaten/kota yang berlaku.

Contoh: karyawan dengan gaji pokok Rp6.000.000 dan tunjangan tetap Rp2.000.000 memiliki upah dasar Rp8.000.000. Potongan BPJS Kesehatan di slip gajinya adalah 1% × Rp8.000.000 = Rp80.000. Perusahaan membayar bagiannya sendiri sebesar 4% × Rp8.000.000 = Rp320.000, yang tidak mengurangi gaji karyawan. Total iuran yang disetor ke BPJS Kesehatan adalah Rp400.000.

Perlu dicatat, sejak Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024 pemerintah beralih dari sistem kelas 1, 2, dan 3 ke Kelas Rawat Inap Standar (KRIS). Perubahan ini mengatur kelas layanan rawat inap, bukan persentase iuran — tarif 5% dengan pembagian 4% dan 1% tetap berlaku. Bila ada yang mengabarkan kenaikan iuran, periksa pengumuman resmi BPJS Kesehatan atau Kementerian Kesehatan, karena hingga saat penulisan artikel ini tidak ada perubahan tarif iuran pekerja penerima upah.

Iuran BPJS Kesehatan yang ditanggung pemberi kerja juga termasuk objek PPh Pasal 21 menurut PMK Nomor 168 Tahun 2023. Artinya, bagian 4% yang dibayar perusahaan dapat masuk ke dalam penghasilan bruto untuk perhitungan pajak. Praktik ini mengikuti sistem payroll masing-masing perusahaan, dan bila Anda melihat komponen ini di sisi penghasilan slip gaji, itu adalah pencatatan untuk keperluan pajak, bukan uang yang Anda terima tunai.

4. BPJS Ketenagakerjaan: JHT, JP, JKK, JKM, dan JKP

BPJS Ketenagakerjaan menyelenggarakan lima program untuk pekerja penerima upah: Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Pensiun (JP), dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP). Kewajiban pemberi kerja mendaftarkan pekerjanya diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS. Namun tidak semua program memotong gaji. Hanya dua yang menjadi potongan di slip gaji: JHT dan JP.

Jaminan Hari Tua (JHT): 5,7% dari upah

Iuran JHT sebesar 5,7% dari upah sebulan, dengan pembagian 3,7% ditanggung perusahaan dan 2% ditanggung pekerja. JHT pada dasarnya adalah tabungan hari tua: akumulasi iuran beserta hasil pengembangannya menjadi hak peserta dan dapat diklaim pada kondisi yang diatur, misalnya saat mencapai usia pensiun, mengundurkan diri, atau mengalami pemutusan hubungan kerja. Karena itu potongan JHT 2% bukan “uang hilang” — ia tercatat sebagai saldo atas nama peserta dan bisa dicek melalui aplikasi JMO (Jamsostek Mobile).

Jaminan Pensiun (JP): 3% dari upah

Iuran JP sebesar 3% dari upah, dengan pembagian 2% ditanggung perusahaan dan 1% ditanggung pekerja. Berbeda dengan JHT yang dibayarkan sekaligus, manfaat JP dibayarkan secara berkala setiap bulan setelah peserta memasuki usia pensiun program — pada 2026 usia pensiun program JP adalah 59 tahun — atau bila peserta mengalami cacat total tetap atau meninggal dunia. Iuran JP memiliki batas upah maksimum untuk perhitungan yang disesuaikan secara berkala; per 2026 batas tersebut berada di kisaran Rp11,09 juta per bulan. Bila upah dasar melewati batas itu, iuran JP dihitung dari batas tersebut, bukan dari seluruh upah.

JKK dan JKM: ditanggung perusahaan sepenuhnya

Iuran JKK sebesar 0,24% sampai 1,74% dari upah, sepenuhnya ditanggung perusahaan. Besar tarifnya mengikuti tingkat risiko lingkungan kerja — makin tinggi risikonya, makin besar tarifnya. Sejak Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2025, sebagian iuran JKK sebesar 0,14% direkomposisi untuk mendanai JKP, sehingga tarif efektif JKK menjadi 0,10% sampai 1,60% sesuai tingkat risiko. Iuran JKM sebesar 0,3% dari upah, juga sepenuhnya ditanggung perusahaan. Karena keduanya ditanggung perusahaan, Anda tidak akan menemukannya sebagai potongan di slip gaji.

JKP: tidak menambah potongan gaji

Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) memberikan manfaat berupa uang tunai, akses informasi pasar kerja, dan pelatihan kerja bagi pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja. Pendanaannya berasal dari pemerintah dan rekomposisi iuran JKK sebagaimana diatur PP Nomor 6 Tahun 2025, sehingga JKP tidak menambah potongan baru dari gaji karyawan. Bila slip gaji Anda tiba-tiba memuat potongan bernama JKP, itu patut ditanyakan ke HR.

Jadi, total potongan BPJS Ketenagakerjaan yang mengurangi gaji karyawan adalah 3% dari upah dasar: 2% untuk JHT dan 1% untuk JP. Ditambah potongan BPJS Kesehatan 1%, total potongan jaminan sosial dari gaji karyawan adalah 4% dari upah dasar (gaji pokok ditambah tunjangan tetap), dengan catatan batas upah JP dan batas upah BPJS Kesehatan yang berbeda.

5. PPh 21 dengan tarif TER: kategori A, B, dan C

Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan yang dipotong oleh pemberi kerja setiap bulan. Sejak 1 Januari 2024, cara menghitungnya berubah. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023, pemotongan bulanan untuk pegawai tetap memakai Tarif Efektif Rata-rata (TER). Rumusnya sederhana: PPh 21 bulanan sama dengan penghasilan bruto sebulan dikali tarif TER sesuai kategori.

TER bukan pajak baru dan bukan kenaikan pajak. Tarif progresif Pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan tetap berlaku untuk perhitungan tahunan, dan rekonsiliasinya dilakukan pada masa pajak Desember. TER hanya menyederhanakan pemotongan bulanan Januari sampai November agar pemberi kerja tidak perlu menyetahunkan penghasilan dan menghitung PTKP setiap bulan.

Menentukan kategori TER

Kategori TER ditentukan dari status PTKP karyawan pada awal tahun pajak, bukan dari besar gaji. Status PTKP sendiri mengikuti status perkawinan dan jumlah tanggungan.

Karyawan lajang tanpa tanggungan masuk kategori A. Karyawan kawin dengan tiga tanggungan masuk kategori C. Status ini tercantum di slip gaji atau di data kepegawaian — pastikan status yang dipakai perusahaan sudah sesuai dengan kondisi Anda, karena kategori yang salah membuat tarif TER yang dipakai juga salah.

Membaca tabel TER

Setiap kategori memiliki tabel tarif berlapis berdasarkan penghasilan bruto bulanan. Lapisan terendah pada ketiga kategori adalah 0% — artinya penghasilan bruto di bawah batas tertentu tidak dipotong pajak sama sekali. Batas 0% itu adalah Rp5.400.000 untuk kategori A, Rp6.200.000 untuk kategori B, dan Rp6.600.000 untuk kategori C. Tarif tertinggi mencapai 34% untuk penghasilan bruto di atas Rp1,4 miliar per bulan. Tabel lengkap tersedia pada lampiran PMK Nomor 168 Tahun 2023 di situs Direktorat Jenderal Pajak. Berikut lapisan yang paling sering dipakai karyawan dengan penghasilan menengah.

Contoh: karyawan kategori A dengan penghasilan bruto Rp8.000.000 per bulan masuk lapisan Rp7.500.001 sampai Rp8.550.000, sehingga tarifnya 1,5%. PPh 21 bulanannya adalah 1,5% × Rp8.000.000 = Rp120.000. Karyawan kategori A dengan bruto Rp6.000.000 dikenakan 0,75%, sehingga potongannya Rp45.000. Karyawan kategori B dengan bruto yang sama tidak dipotong sama sekali, karena batas 0% kategori B mencapai Rp6.200.000.

Bulan Desember dan rekonsiliasi tahunan

Pada masa pajak Desember, atau pada bulan terakhir karyawan bekerja di perusahaan tersebut, PPh 21 dihitung ulang dengan cara tahunan: penghasilan bruto setahun dikurangi biaya jabatan (5% dari penghasilan bruto, maksimal Rp500.000 per bulan atau Rp6.000.000 setahun) dan iuran pensiun, lalu dikurangi PTKP setahun, dan hasilnya dikalikan tarif progresif Pasal 17 — 5% untuk penghasilan kena pajak sampai Rp60.000.000, 15% untuk lapisan Rp60.000.000 sampai Rp250.000.000, 25% sampai Rp500.000.000, 30% sampai Rp5.000.000.000, dan 35% di atas itu. PPh 21 Desember adalah selisih antara PPh terutang setahun dan total PPh yang sudah dipotong Januari sampai November. Karena itu potongan Desember sering lebih besar atau lebih kecil dari bulan-bulan sebelumnya, dan itu wajar selama hasil akhirnya sesuai perhitungan tahunan.

Ada satu hal penting: karyawan yang tidak memiliki NPWP dikenakan pemotongan PPh 21 lebih tinggi 20% dari tarif normal. Bila Anda belum memiliki NPWP, segera urus pendaftarannya, karena selisih 20% itu lumayan besar setiap bulan.

6. Contoh lengkap: menghitung gaji bersih dari slip gaji

Mari gabungkan semuanya dalam satu contoh. Seorang karyawan lajang tanpa tanggungan (kategori TER A, PTKP TK/0) menerima slip gaji dengan komponen berikut:

Upah dasar untuk iuran BPJS adalah gaji pokok ditambah tunjangan tetap: Rp6.000.000 + Rp1.500.000 + Rp500.000 = Rp8.000.000. Potongannya:

Di luar potongan di atas, perusahaan membayar bagiannya sendiri: BPJS Kesehatan 4% (Rp320.000), JHT 3,7% (Rp296.000), JP 2% (Rp160.000), JKK misalnya tingkat risiko rendah 0,40% (Rp32.000), dan JKM 0,3% (Rp24.000) — total sekitar Rp832.000 yang tidak mengurangi gaji karyawan.

Sekarang simulasi rekonsiliasi Desember untuk karyawan yang sama, dengan asumsi penghasilannya stabil Rp8.000.000 per bulan tanpa THR dan bonus agar perhitungannya mudah diikuti. Penghasilan bruto setahun adalah Rp96.000.000. Biaya jabatan 5% × Rp96.000.000 = Rp4.800.000. Iuran pensiun (JP 1% setahun) adalah Rp960.000. Penghasilan neto setahun menjadi Rp96.000.000 − Rp4.800.000 − Rp960.000 = Rp90.240.000. Dikurangi PTKP TK/0 Rp54.000.000, penghasilan kena pajaknya Rp36.240.000. PPh terutang setahun dengan tarif 5% adalah Rp1.812.000. PPh yang sudah dipotong Januari sampai November adalah 11 × Rp120.000 = Rp1.320.000. Maka kekurangan yang dipotong pada bulan Desember adalah Rp1.812.000 − Rp1.320.000 = Rp492.000. Ini contoh penyederhanaan: pada kenyataannya THR, bonus, dan lembur ikut masuk ke penghasilan bruto tahunan, sehingga angka Desember bisa berbeda. Tetapi polanya sama: Desember adalah bulan penyeimbang.

7. Cara memeriksa slip gaji dan tanda ada yang salah

Memeriksa slip gaji tidak perlu dilakukan dengan rumus yang rumit. Cukup jalankan daftar periksa berikut setiap kali menerima slip gaji baru, terutama setelah ada perubahan gaji, status perkawinan, atau kebijakan perusahaan.

Pertama, cocokkan gaji pokok dan tunjangan dengan surat penawaran kerja atau surat keputusan kenaikan gaji terakhir. Bila ada selisih, tanyakan ke HR sebelum membahas potongan. Kedua, hitung upah dasar BPJS sendiri: gaji pokok ditambah tunjangan tetap. Kalikan 1% untuk BPJS Kesehatan, 2% untuk JHT, dan 1% untuk JP, lalu bandingkan dengan angka di slip gaji. Bila upah dasar Anda di atas Rp12.000.000, potongan BPJS Kesehatan harus berhenti di Rp120.000. Bila upah dasar melewati batas JP, potongan JP harus berhenti di batas tersebut.

Ketiga, periksa status PTKP dan NPWP. Status PTKP yang salah membuat kategori TER salah, dan NPWP yang tidak terdaftar membuat potongan 20% lebih tinggi. Keempat, hitung PPh 21 dengan cara sederhana: cari lapisan TER sesuai kategori dan bruto bulan itu, kalikan, lalu bandingkan. Kelima, perhatikan bulan Desember: minta penjelasan tertulis bila potongan Desember jauh berbeda dari bulan lain dan tidak ada penjelasan di slip gaji.

Tanda-tanda yang patut dicurigai antara lain: potongan BPJS Kesehatan melebihi 1% dari upah dasar atau melebihi Rp120.000; potongan JKK atau JKM muncul sebagai potongan dari gaji karyawan; ada potongan bernama JKP; potongan PPh 21 di bulan biasa dihitung dengan tarif progresif, bukan TER; atau total potongan berubah tanpa ada perubahan gaji dan tanpa pemberitahuan. Bila menemukan salah satu tanda ini, mintalah penjelasan tertulis dari HR atau bagian payroll dan simpan salinan slip gaji setiap bulan sebagai arsip.

Perusahaan wajib mendaftarkan pekerjanya sebagai peserta BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan serta memungut iuran bagian pekerja dan menyetorkannya bersama iuran bagiannya. Bila Anda menduga iuran dipotong tetapi tidak disetorkan, Anda bisa memeriksa status kepesertaan dan riwayat iuran melalui aplikasi Mobile JKN untuk BPJS Kesehatan dan aplikasi JMO untuk BPJS Ketenagakerjaan. Ketidaksesuaian antara potongan di slip gaji dan setoran yang tercatat adalah masalah serius yang layak ditindaklanjuti secara tertulis.

8. Pertanyaan yang layak diajukan ke HR atau payroll

Tidak semua pertanyaan soal gaji harus dijawab sendiri. Beberapa hal memang hanya bisa dijelaskan oleh bagian payroll perusahaan. Bila Anda menemukan angka yang tidak cocok, ajukan pertanyaan dengan membawa hitungan Anda sendiri — itu membuat percakapan jauh lebih cepat selesai.

Tanyakan komponen apa saja yang masuk ke upah dasar BPJS di perusahaan Anda, karena definisi tunjangan tetap bisa berbeda antar perusahaan dan ini memengaruhi besar potongan. Tanyakan kategori TER yang dipakai dan status PTKP yang tercatat, terutama bila Anda baru menikah, baru memiliki anak, atau baru mendaftarkan NPWP. Tanyakan bagaimana perusahaan memperlakukan THR dan bonus dalam perhitungan PPh 21 bulan berjalan, karena komponen ini membuat bruto bulan itu melonjak dan tarif TER yang dipakai ikut naik. Tanyakan pula jadwal penyetoran iuran BPJS dan apakah perusahaan menyediakan bukti setor atau akses untuk memeriksa status kepesertaan secara mandiri.

Bila Anda bekerja dengan sistem penggajian yang memakai komponen upah tidak tetap yang besar, misalnya komisi penjualan, tanyakan apakah ada perubahan upah dasar BPJS dari bulan ke bulan. Dan bila Anda menerima slip gaji dalam bentuk digital, pastikan Anda menyimpan salinannya setiap bulan. Arsip slip gaji berguna bukan hanya untuk memeriksa potongan, tetapi juga sebagai bukti penghasilan saat mengajukan kredit, menyewa rumah, atau mengurus visa.

FAQ

Apakah potongan BPJS Kesehatan 1% dihitung dari gaji pokok saja atau termasuk tunjangan?

Dihitung dari upah sebulan, yaitu gaji pokok ditambah tunjangan tetap. Tunjangan tidak tetap, lembur, bonus, dan THR tidak masuk ke dasar perhitungan. Batas atas upah perhitungannya Rp12.000.000 per bulan, sehingga potongan maksimal karyawan adalah Rp120.000 per bulan.

Mengapa potongan BPJS Ketenagakerjaan di slip gaji saya hanya 3%, bukan 5,7% ditambah 3%?

Karena dari lima program BPJS Ketenagakerjaan, hanya JHT (2%) dan JP (1%) yang menjadi tanggungan pekerja. JKK dan JKM sepenuhnya ditanggung perusahaan, sedangkan JKP didanai pemerintah dan rekomposisi iuran JKK. Total iuran JHT 5,7% dan JP 3% memang benar, tetapi bagian perusahaan tidak memotong gaji Anda.

Apakah saldo JHT bisa dicek dan kapan bisa dicairkan?

Saldo JHT tercatat atas nama peserta dan dapat dicek melalui aplikasi JMO (Jamsostek Mobile). Pencairannya mengikuti ketentuan yang berlaku, antara lain saat mencapai usia pensiun, mengundurkan diri, atau mengalami pemutusan hubungan kerja, sesuai peraturan yang berlaku pada saat klaim diajukan.

Mengapa PPh 21 saya nol padahal gaji saya Rp5.000.000?

Karena tarif TER kategori A adalah 0% untuk penghasilan bruto sampai Rp5.400.000 per bulan. Bila Anda lajang tanpa tanggungan dan bruto bulanan Anda di bawah batas itu, memang tidak ada pemotongan PPh 21 pada bulan berjalan. Pajak tetap dihitung ulang secara tahunan pada bulan Desember, tetapi bila penghasilan setahun Anda masih di bawah PTKP, tidak ada pajak yang terutang.

Mengapa potongan PPh 21 bulan Desember jauh lebih besar dari bulan lain?

Karena Desember adalah masa pajak terakhir untuk rekonsiliasi tahunan. PPh 21 Desember dihitung dari penghasilan setahun dengan tarif progresif Pasal 17, dikurangi total potongan Januari sampai November. Bila Anda menerima THR atau bonus selama tahun berjalan, penghasilan bruto tahunan naik, dan selisihnya ditagih pada bulan Desember. Ini normal selama angkanya sesuai perhitungan tahunan.

Apakah iuran BPJS yang dibayar perusahaan juga kena pajak?

Menurut PMK Nomor 168 Tahun 2023, iuran BPJS Kesehatan atau premi asuransi lain yang ditanggung pemberi kerja termasuk objek PPh Pasal 21. Praktik pencatatannya mengikuti sistem payroll perusahaan, dan komponen ini dapat muncul di sisi penghasilan slip gaji sebagai bagian dari penghasilan bruto untuk keperluan perhitungan pajak.

Kesimpulan

Membaca slip gaji pada intinya adalah memeriksa tiga potongan wajib dengan tiga rumus yang bisa dihitung sendiri. BPJS Kesehatan memotong 1% dari gaji pokok ditambah tunjangan tetap, dengan batas Rp120.000 per bulan. BPJS Ketenagakerjaan memotong 2% untuk JHT dan 1% untuk JP, total 3% dari upah dasar yang sama. PPh 21 memotong penghasilan bruto dikali tarif TER sesuai kategori PTKP, dengan batas 0% yang berbeda untuk tiap kategori. Total potongan jaminan sosial karyawan adalah 4% dari upah dasar, dan PPh 21 menambah potongan sesuai lapisan penghasilan.

Biasakan memeriksa slip gaji setiap bulan dengan daftar periksa sederhana: cocokkan gaji pokok dan tunjangan, hitung ulang tiga potongan BPJS, periksa status PTKP dan NPWP, lalu cocokkan PPh 21 dengan tabel TER. Simpan salinan slip gaji sebagai arsip. Bila ada angka yang tidak cocok, tanyakan ke HR dengan membawa hitungan Anda. Memahami slip gaji bukan soal menjadi ahli pajak — ini soal memastikan uang yang menjadi hak Anda benar-benar sampai ke tangan Anda.

Artikel ini merupakan edukasi umum tentang cara membaca slip gaji dan bukan saran keuangan, pajak, atau hukum untuk situasi pribadi tertentu. Tarif dan batas yang dikutip mengacu pada peraturan yang berlaku saat artikel ditulis; peraturan dapat berubah, jadi periksa sumber resmi atau konsultasikan dengan konsultan pajak dan HR perusahaan Anda untuk kasus spesifik.

Sumber resmi yang dirujuk

• Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 — iuran BPJS Kesehatan pekerja penerima upah 5% (4% pemberi kerja, 1% pekerja) dan batas upah Rp12.000.000 per bulan.
• Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024 — peralihan ke Kelas Rawat Inap Standar (KRIS); tidak mengubah tarif iuran.
• Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial — kewajiban pemberi kerja mendaftarkan pekerja dan memungut iuran.
• Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua — iuran JHT 5,7% (3,7% pemberi kerja, 2% pekerja).
• Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian — iuran JKK 0,24%–1,74% dan JKM 0,3% ditanggung pemberi kerja.
• Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun — iuran JP 3% (2% pemberi kerja, 1% pekerja).
• Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2025 — pendanaan JKP dari pemerintah dan rekomposisi iuran JKK; tarif efektif JKK 0,10%–1,60%.
• Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 tentang Tarif Pemotongan PPh Pasal 21 — dasar hukum Tarif Efektif Rata-rata (TER), berlaku 1 Januari 2024.
• Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023 — petunjuk pelaksanaan pemotongan PPh Pasal 21, tabel TER kategori A, B, dan C, serta ketentuan iuran BPJS yang ditanggung pemberi kerja sebagai objek pajak.
• BPJS Ketenagakerjaan — laman resmi FAQ program dan besaran iuran JHT, JKK, JKM, JP, dan JKP (bpjsketenagakerjaan.go.id).
• Direktorat Jenderal Pajak — lampiran PMK Nomor 168 Tahun 2023 dan tabel TER (pajak.go.id).