Pajak Kripto 2026: Tarif PPh dan PPN Transaksi Aset Kripto, Cara Menghitung, dan Cara Melaporkannya di SPT

Pajak Kripto 2026: Tarif PPh dan PPN Transaksi Aset Kripto, Cara Menghitung, dan Cara Melaporkannya di SPT

Pajak kripto di Indonesia berubah besar sejak 1 Agustus 2025. Penyerahan aset kripto tidak lagi dikenai PPN, dan satu-satunya pungutan atas transaksi jual beli adalah PPh Pasal 22 final sebesar 0,21 persen dari nilai transaksi bila Anda bertransaksi lewat Pedagang Aset Keuangan Digital (PAKD) berizin di dalam negeri, atau 1 persen bila lewat penyelenggara luar negeri. Pajak ini hanya dikenakan saat Anda menjual atau menukar aset kripto, bukan saat membeli, dan dipungut langsung oleh platform. Namun, pajak yang sudah dipotong otomatis bukan berarti urusan selesai: aset kripto yang Anda miliki tetap wajib dilaporkan sebagai harta di SPT Tahunan, dan mulai 2026 penyedia jasa aset kripto wajib melaporkan data transaksi Anda ke Direktorat Jenderal Pajak (DJP) lewat skema CARF. Artikel ini menjelaskan aturan resminya satu per satu, lengkap dengan contoh hitungan, cara setor untuk transaksi luar negeri, dan cara lapornya di SPT Tahunan.

Poin Kunci

  • Sejak PMK 50/2025 berlaku 1 Agustus 2025, penyerahan aset kripto tidak lagi dikenai PPN karena aset kripto diperlakukan setara surat berharga.
  • PPh Pasal 22 final atas penjualan aset kripto adalah 0,21% dari nilai transaksi bila melalui PAKD dalam negeri, dan 1% bila melalui penyelenggara perdagangan luar negeri yang bukan PAKD.
  • PPh final hanya dikenakan saat menjual atau menukar (swap) aset kripto, bukan saat membeli; pajak dipungut langsung oleh platform pada setiap transaksi.
  • PPh dihitung dari nilai bruto transaksi, bukan dari keuntungan. Jual rugi pun tetap dikenai PPh final.
  • Pengawasan aset kripto beralih dari Bappebti ke OJK sejak 10 Januari 2025 berdasarkan PP 49/2024.
  • Mulai tahun pajak 2026, penghasilan penambang aset kripto tidak lagi dikenai PPh final, melainkan PPh dengan tarif umum Pasal 17 dan dilaporkan sendiri di SPT Tahunan.
  • PMK 108/2025 yang berlaku 1 Januari 2026 mengadopsi CARF: penyedia jasa aset kripto wajib melaporkan data transaksi dan kepemilikan pengguna ke DJP, dengan laporan pertama disampaikan mulai 2027 untuk data tahun 2026.
  • Aset kripto tetap wajib dilaporkan sebagai harta di SPT Tahunan; praktik umum konsultan pajak memakai kode harta 039 (Investasi Lainnya) karena belum ada kode khusus kripto.
  • Usulan OJK menurunkan tarif PPh final dari 0,21% menjadi 0,1% yang disampaikan Oktober 2026 masih sebatas usulan; tarif yang berlaku tetap 0,21% sampai ada keputusan pemerintah.
  • Artikel ini adalah edukasi umum tentang perpajakan, bukan saran keuangan atau investasi pribadi.

Daftar Isi

  1. Pajak Kripto di Indonesia: Gambaran Singkat Aturan yang Berlaku
  2. PMK 50/2025: Apa yang Berubah Sejak 1 Agustus 2025
  3. Berapa Tarif Pajak Kripto 2026?
  4. Cara Menghitung Pajak Kripto dengan Contoh
  5. Pajak untuk Penambang (Mining) Mulai Tahun Pajak 2026
  6. Pajak atas Staking, Airdrop, dan Penghasilan Kripto Lainnya
  7. Cara Melaporkan Aset Kripto di SPT Tahunan
  8. PMK 108/2025 dan CARF: DJP Kini Bisa Melihat Transaksi Kripto Anda
  9. Kesalahan Umum Investor Kripto soal Pajak
  10. Checklist Praktis: Apa yang Harus Dilakukan Investor Kripto di 2026
  11. Pertanyaan yang Sering Diajukan (FAQ)
  12. Kesimpulan

Pajak Kripto di Indonesia: Gambaran Singkat Aturan yang Berlaku

Aset kripto di Indonesia sudah menjadi objek pajak sejak 2022, ketika Kementerian Keuangan menerbitkan PMK 68/PMK.03/2022 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan atas Transaksi Perdagangan Aset Kripto. Aturan itu memperlakukan kripto sebagai komoditas yang diperdagangkan lewat Pedagang Fisik Aset Kripto (PFAK) di bawah pengawasan Bappebti, dan mengenakan dua pungutan sekaligus: PPN atas penyerahan aset kripto dan PPh Pasal 22 final atas penjualan.

Sejak itu, lanskapnya berubah dua kali. Pertama, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) mengubah klasifikasi aset kripto dari komoditas menjadi aset keuangan digital yang dipersamakan dengan surat berharga. Peralihan pengawasannya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2024, dan sejak 10 Januari 2025 pengaturan dan pengawasan aset keuangan digital termasuk aset kripto resmi beralih dari Bappebti ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Kedua, Kementerian Keuangan menerbitkan PMK Nomor 50 Tahun 2025 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan atas Transaksi Perdagangan Aset Kripto, yang berlaku sejak 1 Agustus 2025 dan menggantikan PMK 68/2022. Inilah aturan yang berlaku saat artikel ini ditulis, dan inilah yang membuat banyak investor lama perlu memperbarui pemahamannya: PPN atas penyerahan kripto dihapus, dan tarif PPh final naik.

Skala pasarnya menjelaskan mengapa pemerintah serius mengatur sektor ini. OJK mencatat nilai transaksi aset kripto di Indonesia sepanjang 2025 mencapai Rp482,23 triliun, turun dari sekitar Rp650 triliun pada 2024, sementara jumlah konsumen aset kripto terus bertambah hingga 20,19 juta orang pada akhir Desember 2025. Penerimaan pajak dari perdagangan kripto tercatat Rp719,61 miliar sampai November 2025 saja. Artinya, kripto bukan lagi ceruk kecil: jutaan orang Indonesia bertransaksi, dan negara memungut pajak dari setiap penjualan mereka.

Bagi investor, ada tiga hal yang perlu dipahami secara terpisah karena sering dicampuradukkan: pajak atas transaksi (yang dipungut platform), kewajiban melaporkan harta di SPT Tahunan (yang menjadi tanggung jawab Anda sendiri), dan kewajiban pelaporan oleh penyedia jasa kepada DJP (yang berlaku mulai 2026 lewat skema CARF). Artikel ini membahas ketiganya secara berurutan.

PMK 50/2025: Apa yang Berubah Sejak 1 Agustus 2025

PMK 50/2025 mengubah dua hal mendasar sekaligus. Pertama, penyerahan aset kripto tidak lagi dikenai PPN. Alasannya konsisten dengan UU P2SK: karena aset kripto kini diperlakukan setara surat berharga, dan surat berharga termasuk kelompok barang yang tidak dikenai PPN, maka jual beli kripto pun bebas PPN. Kedua, tarif PPh Pasal 22 final naik dari 0,1 persen menjadi 0,21 persen untuk transaksi melalui Pedagang Aset Keuangan Digital (PAKD) dalam negeri.

Perubahan ini tidak menurunkan beban pajak penjual, meskipun PPN dihapus. Tarif PPh yang naik lebih dari dua kali lipat menutupi penghapusan PPN tersebut, dan PPh tetap dihitung dari nilai bruto transaksi, bukan dari keuntungan. Tabel berikut merangkum perbedaannya.

AspekPMK 68/2022 (sebelum 1 Agustus 2025)PMK 50/2025 (berlaku sekarang)
PPN atas penyerahan aset kripto0,11% (platform terdaftar Bappebti) / 0,22% (di luar Bappebti), dibebankan ke pembeliDihapus — kripto disetarakan surat berharga
PPh Pasal 22 final atas penjualan0,1% (terdaftar) / 0,2% (tidak terdaftar) dari nilai transaksi0,21% (PAKD dalam negeri) / 1% (penyelenggara luar negeri bukan PAKD)
Kapan PPh dikenakanSaat menjual atau menukar (swap)Sama — saat menjual atau menukar, bukan saat membeli
Pemungut pajakPFAK / exchangerPAKD untuk transaksi dalam negeri
Pengawas pasarBappebtiOJK (sejak 10 Januari 2025)
Penambang (mining)PPh Pasal 22 finalMulai tahun pajak 2026: PPh tarif umum Pasal 17, lapor sendiri

Satu hal yang tidak berubah: PPh final tetap dipungut langsung oleh platform pada setiap transaksi penjualan. Bila Anda bertransaksi di PAKD dalam negeri seperti Indodax atau Tokocrypto, Anda praktis tidak perlu menghitung atau menyetor pajak transaksi sendiri — platform yang memotongnya, dan potongan itu sudah final. Yang berubah adalah besaran potongannya dan hilangnya komponen PPN dari harga yang Anda bayar saat membeli.

Perlu dicatat, penghapusan PPN hanya berlaku untuk penyerahan aset kripto itu sendiri. Jasa yang menyertai perdagangan kripto tetap memiliki perlakuan PPN tersendiri: jasa penyediaan sarana perdagangan elektronik oleh platform dan jasa verifikasi transaksi oleh penambang tetap dikenai PPN sesuai ketentuan yang berlaku. Jadi jangan menyimpulkan bahwa seluruh aktivitas industri kripto kini bebas PPN.

Berapa Tarif Pajak Kripto 2026?

Tarif yang berlaku pada 2026 mengikuti PMK 50/2025. Ada dua tarif PPh Pasal 22 final, tergantung di mana Anda bertransaksi:

1. Transaksi melalui PAKD dalam negeri: 0,21 persen dari nilai transaksi. PAKD adalah Pedagang Aset Keuangan Digital, yaitu platform perdagangan aset kripto yang berizin dan diawasi OJK di Indonesia. Bila Anda menjual Bitcoin senilai Rp10 juta di platform lokal berizin, PPh final yang dipungut adalah Rp21.000. Potongan dilakukan otomatis oleh platform pada saat transaksi, dan Anda menerima hasil penjualan bersih setelah potongan tersebut.

2. Transaksi melalui penyelenggara perdagangan luar negeri yang bukan PAKD: 1 persen dari nilai transaksi. Ini berlaku bila Anda bertransaksi lewat penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik (PPMSE) luar negeri yang tidak terdaftar sebagai PAKD di Indonesia. Tarif 1 persen ini hampir lima kali lipat tarif platform lokal. Perbedaan ini sengaja dibuat besar: pemerintah mendorong investor bertransaksi di platform dalam negeri yang berizin, yang datanya juga lebih mudah diawasi.

Yang sering disalahpahami adalah kapan pajak ini dikenakan. PPh Pasal 22 final hanya dikenakan saat Anda menjual aset kripto (menukarnya ke rupiah atau mata uang fiat lain) atau menukar satu aset kripto dengan aset kripto lain (swap). Saat Anda membeli aset kripto, tidak ada PPh yang dikenakan. Dan karena PPN atas penyerahan kripto sudah dihapus sejak Agustus 2025, pembelian pun tidak lagi dibebani PPN.

Satu hal lagi yang perlu dipahami: PPh final dihitung dari nilai bruto transaksi, bukan dari keuntungan Anda. Bila Anda membeli Bitcoin seharga Rp100 juta dan menjualnya seharga Rp90 juta (rugi Rp10 juta), Anda tetap dikenai PPh final 0,21 persen dari Rp90 juta, yaitu Rp189.000. Kerugian tidak mengurangi pajak final, dan pajak final yang sudah dipotong tidak bisa diklaim kembali sebagai pengurang pajak atas penghasilan lain. Inilah konsekuensi dari sifatnya yang “final”: sederhana dan otomatis, tetapi tidak mengenal untung-rugi.

Lalu bagaimana dengan kabar penurunan tarif? Pada 16 Oktober 2026, pejabat OJK yang mengawasi aset keuangan digital, Adi Budiarso, mengusulkan agar tarif PPh Pasal 22 final atas penjualan kripto diturunkan dari 0,21 persen menjadi 0,1 persen. Usulan itu disampaikan dalam sebuah seminar dan dilaporkan sejumlah media. Sampai artikel ini ditulis, usulan tersebut belum diputuskan pemerintah dan belum ada perubahan atas PMK 50/2025. Tarif yang berlaku tetap 0,21 persen. Jangan menghitung dengan tarif 0,1 persen sebelum ada aturan resmi yang mengubahnya.

Cara Menghitung Pajak Kripto dengan Contoh

Rumusnya sederhana: PPh final = tarif × nilai transaksi penjualan. Nilai transaksi adalah jumlah rupiah yang Anda terima dari penjualan (atau nilai tukar saat swap). Berikut lima contoh yang mencakup situasi paling umum.

Contoh 1: Menjual di platform lokal berizin (PAKD)

Anda menjual 0,1 BTC seharga Rp50.000.000 di platform dalam negeri berizin. PPh final = 0,21% × Rp50.000.000 = Rp105.000. Platform memotong Rp105.000 secara otomatis, dan Anda menerima Rp49.895.000 (sebelum biaya platform lainnya, bila ada). Anda tidak perlu menyetor apa pun lagi untuk transaksi ini, tetapi penghasilan dari transaksi ini tetap dilaporkan di SPT Tahunan pada bagian penghasilan yang dikenakan PPh final.

Contoh 2: Menjual dalam keadaan rugi

Anda membeli Ethereum seharga Rp20.000.000, lalu menjualnya seharga Rp16.000.000 karena harga turun. PPh final = 0,21% × Rp16.000.000 = Rp33.600. Meskipun Anda rugi Rp4.000.000, pajak final tetap terutang karena dasarnya adalah nilai transaksi, bukan keuntungan. Kerugian ini tidak bisa dikompensasikan dengan keuntungan dari transaksi kripto lain, dan tidak mengurangi PPh atas penghasilan Anda yang lain.

Contoh 3: Menukar kripto dengan kripto (swap)

Anda menukar 1.000 USDT dengan Solana senilai Rp16.500.000. Swap adalah penjualan dalam pengertian pajak, sehingga PPh final = 0,21% × Rp16.500.000 = Rp34.650. Banyak investor tidak sadar bahwa swap antar-koin memicu pajak yang sama seperti menjual ke rupiah. Bila Anda sering melakukan swap untuk berpindah antar-koin, setiap swap adalah satu peristiwa pajak tersendiri, dan potongannya terakumulasi.

Contoh 4: Menjual di platform luar negeri

Anda menjual aset kripto senilai Rp100.000.000 melalui platform luar negeri yang bukan PAKD. PPh final = 1% × Rp100.000.000 = Rp1.000.000. Selisihnya besar: transaksi yang sama di platform lokal hanya dikenai Rp210.000. Selain tarif yang lebih tinggi, transaksi luar negeri juga tidak dipungut otomatis oleh platform — Anda wajib menghitung dan menyetorkan sendiri PPh final tersebut, lalu melaporkannya di SPT Tahunan. Ini adalah salah satu alasan praktis untuk memakai platform dalam negeri berizin: selain tarifnya lebih rendah, administrasinya sudah ditangani platform.

Contoh 5: Akumulasi setahun untuk trader aktif

Seorang trader menjual kripto senilai total Rp600.000.000 selama setahun di platform lokal, dalam 120 transaksi. Total PPh final = 0,21% × Rp600.000.000 = Rp1.260.000, dipotong sedikit demi sedikit di setiap transaksi. Angka ini kecil bila dibandingkan dengan total nilai transaksi, tetapi itulah sifat pajak final atas nilai bruto: semakin sering dan semakin besar Anda bertransaksi, semakin besar pula total potongannya, terlepas dari apakah Anda untung atau rugi di akhir tahun. Bagi trader aktif, penting untuk memahami bahwa biaya pajak ini adalah biaya transaksi yang melekat pada setiap penjualan, sama seperti biaya platform, dan perlu dihitung dalam strategi trading Anda.

Sebagai ilustrasi dampak tarif: bila total penjualan setahun Anda Rp100.000.000, PPh final di platform lokal adalah Rp210.000, sedangkan di platform luar negeri Rp1.000.000 — selisih Rp790.000 untuk nilai transaksi yang sama. Perhitungan ini memakai tarif resmi yang berlaku; hasil sebenarnya mengikuti nilai transaksi Anda masing-masing.

Pajak untuk Penambang (Mining) Mulai Tahun Pajak 2026

Perubahan penting lain dari PMK 50/2025 menyangkut penambang aset kripto. Sebelumnya, penghasilan penambang dikenai PPh Pasal 22 final. Mulai tahun pajak 2026, penghasilan yang diterima atau diperoleh penambang aset kripto tidak lagi dikenai PPh final, melainkan dikenai PPh dengan tarif umum sesuai Undang-Undang Pajak Penghasilan (tarif progresif Pasal 17 untuk orang pribadi) dan dilaporkan sendiri dalam SPT Tahunan.

Artinya, bagi penambang, perlakuan pajaknya kini mirip dengan penghasilan usaha pada umumnya: penghasilan bruto dikurangi biaya yang dapat dikurangkan, lalu dikenai tarif progresif berdasarkan lapisan penghasilan kena pajak. Penambang yang sudah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) juga tetap memiliki kewajiban PPN atas jasa verifikasi transaksi yang diberikannya.

Perubahan ini mulai berlaku untuk tahun pajak 2026, bukan sejak 1 Agustus 2025. Jadi, penghasilan mining selama 2025 masih mengikuti aturan lama (PPh final), sedangkan penghasilan mining mulai 2026 mengikuti tarif umum. Bila Anda menambang sebagai hobi kecil-kecilan, perubahan ini mungkin tidak terasa; tetapi bila Anda menjalankan mining sebagai usaha dengan perangkat dan biaya listrik yang signifikan, Anda perlu menyiapkan pencatatan biaya sejak awal 2026, karena tarif umum memberi ruang untuk mengurangkan biaya — sesuatu yang tidak dikenal dalam skema PPh final.

Pajak atas Staking, Airdrop, dan Penghasilan Kripto Lainnya

Selain jual beli dan mining, investor kripto modern memperoleh penghasilan dari berbagai aktivitas lain: staking (mengunci aset untuk mendapat imbalan), airdrop (pemberian token gratis), yield farming, dan imbalan dari program referral. PMK 50/2025 tidak mengatur masing-masing aktivitas ini secara rinci, sehingga perlakuan pajaknya mengikuti prinsip umum Undang-Undang Pajak Penghasilan: setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima adalah objek pajak, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang.

Praktisnya, imbalan staking dan airdrop yang Anda terima umumnya diperlakukan sebagai penghasilan pada saat diterima, dengan nilai sebesar harga pasar aset tersebut saat diterima. Bila kemudian Anda menjual aset hasil staking atau airdrop itu, penjualan tersebut dikenai lagi PPh final 0,21 persen dari nilai transaksi, seperti penjualan kripto lainnya. Inilah yang sering mengejutkan investor baru: satu aset bisa dikenai pajak dua kali dalam dua peristiwa yang berbeda — sekali saat diterima sebagai imbalan, sekali saat dijual.

Karena belum ada aturan khusus yang mengatur staking dan airdrop secara rinci dalam PMK 50/2025, dan nilai wajar saat penerimaan bisa diperdebatkan, Anda perlu menyimpan catatan yang rapi: tanggal penerimaan, jenis aset, jumlah, dan harga pasar saat itu. Bila jumlahnya material, konsultasikan dengan konsultan pajak sebelum mengisi SPT. Artikel ini tidak memberikan nasihat pajak atas situasi spesifik Anda; yang disampaikan di sini adalah prinsip umum berdasarkan aturan yang berlaku.

Cara Melaporkan Aset Kripto di SPT Tahunan

Pajak transaksi yang sudah dipotong otomatis oleh platform bukan berarti urusan pajak Anda selesai. Ada dua kewajiban pelaporan terpisah di SPT Tahunan yang tetap harus Anda penuhi setiap tahun.

Pertama, melaporkan aset kripto sebagai harta. Aset kripto yang Anda miliki per 31 Desember tahun pajak wajib dicantumkan dalam daftar harta pada SPT Tahunan, dengan nilai sebesar harga pasar pada akhir tahun. Sampai saat ini belum ada kode harta khusus untuk aset kripto, sehingga praktik umum yang dipakai konsultan pajak adalah memakai kode 039 (Investasi Lainnya). Perlu ditegaskan: kode 039 adalah patokan praktik, bukan kode resmi yang ditetapkan DJP khusus untuk kripto. Bila DJP kelak menetapkan kode tersendiri, ikutilah ketentuan terbaru. Yang penting adalah asetnya dilaporkan — nilai dan keberadaannya tercatat — bukan soal kodenya.

Kedua, melaporkan penghasilan dari transaksi kripto. Karena PPh atas penjualan kripto bersifat final, penghasilan dari transaksi tersebut dilaporkan pada bagian “Penghasilan yang Dikenakan PPh Final” di SPT Tahunan, bukan digabung dengan penghasilan lain seperti gaji atau usaha. PPh final yang sudah dipotong platform tidak perlu disetor ulang; Anda hanya melaporkannya. Bila Anda bertransaksi di platform luar negeri dan menyetor sendiri PPh final 1 persennya, bukti setor dan perhitungannya dilampirkan dalam pelaporan yang sama.

Ketiga, perhatikan batas waktu dan denda. SPT Tahunan orang pribadi paling lambat dilaporkan 31 Maret tahun berikutnya — jadi SPT untuk tahun pajak 2025 dilaporkan paling lambat 31 Maret 2026, dan SPT tahun pajak 2026 paling lambat 31 Maret 2027. Keterlambatan melaporkan SPT orang pribadi dikenai sanksi administrasi berupa denda Rp100.000. Pelaporan kini dilakukan lewat Coretax DJP, sistem administrasi perpajakan yang menggantikan DJP Online untuk pelaporan SPT.

Keempat, siapkan dokumen pendukung sebelum mengisi SPT. Unduh riwayat transaksi tahunan dari setiap platform yang Anda pakai, simpan tangkapan layar atau berkas riwayat saldo per 31 Desember, dan catat nilai pasar aset Anda pada akhir tahun. Platform dalam negeri umumnya menyediakan laporan transaksi tahunan yang bisa diunduh; simpan berkas itu bersama SPT Anda. Bila Anda memakai beberapa platform, termasuk platform luar negeri atau dompet pribadi (wallet non-kustodian), kumpulkan semuanya — DJP tidak membedakan di mana aset Anda disimpan; yang dihitung adalah kepemilikan Anda.

Langkah-langkah praktis mengisi SPT untuk pemilik kripto:

  1. Kumpulkan riwayat transaksi dari semua platform dan dompet yang dipakai sepanjang tahun pajak.
  2. Hitung total nilai penjualan dan pastikan PPh final yang dipotong platform sudah sesuai tarif (0,21% untuk PAKD, 1% untuk luar negeri).
  3. Catat saldo dan nilai pasar seluruh aset kripto per 31 Desember, lalu masukkan ke daftar harta (praktik umum: kode 039).
  4. Isi bagian penghasilan yang dikenakan PPh final dengan total penghasilan dari transaksi aset kripto.
  5. Bila ada PPh final dari transaksi luar negeri yang belum disetor, setor terlebih dahulu lewat Coretax dan simpan bukti setornya.
  6. Sampaikan SPT sebelum 31 Maret dan simpan bukti penerimaan elektroniknya.

PMK 108/2025 dan CARF: DJP Kini Bisa Melihat Transaksi Kripto Anda

Perubahan terbesar untuk 2026 bukan pada tarif, melainkan pada transparansi. PMK Nomor 108 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan, yang ditetapkan 29 Desember 2025, diundangkan 31 Desember 2025, dan berlaku efektif 1 Januari 2026, mengadopsi Crypto-Asset Reporting Framework (CARF) — standar pelaporan aset kripto yang dikembangkan OECD — ke dalam sistem perpajakan Indonesia.

Melalui PMK ini, Direktur Jenderal Pajak berwenang memperoleh akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan dari lembaga keuangan dan dari Penyedia Jasa Aset Kripto (PJAK) pelapor CARF. PJAK pelapor CARF adalah entitas atau orang pribadi yang dalam kegiatan usahanya menyediakan jasa yang memfasilitasi transaksi pertukaran atau transfer aset kripto, baik untuk atau atas nama pelanggan, termasuk melalui platform perdagangan.

Kewajiban pelaporan PJAK meliputi identitas pengguna, transaksi pertukaran (kripto ke fiat maupun kripto ke kripto), transfer aset kripto, serta saldo aset kripto dan saldo mata uang fiat pengguna pada akhir tahun pelaporan. Transaksi pembayaran ritel — yaitu transfer aset kripto sebagai imbalan atas barang atau jasa — wajib dilaporkan bila nilainya melebihi USD 50.000. Pelaporan disusun berdasarkan periode 1 Januari sampai 31 Desember dan disampaikan secara tahunan kepada DJP.

Secara waktu, aturannya berjalan seperti ini: PMK 108/2025 berlaku sejak 1 Januari 2026, dan identifikasi pengguna baru oleh PJAK juga mulai berlaku sejak tanggal itu. Laporan pertama akan disampaikan PJAK kepada DJP mulai 2027, dengan basis data transaksi sepanjang tahun kalender 2026. Pertukaran informasi antarnegara berdasarkan CARF juga dijadwalkan mulai 2027 untuk data tahun 2026. Dengan kata lain, transaksi kripto Anda selama 2026 sudah masuk dalam cakupan data yang akan dilaporkan.

Bagi investor yang patuh, perubahan ini tidak mengubah apa pun secara substansial — pajak transaksinya sudah dipotong platform, dan asetnya sudah dilaporkan di SPT. Tetapi bagi yang selama ini tidak melaporkan kepemilikan kriptonya dengan asumsi DJP tidak bisa melihat, asumsi itu kini tidak lagi berlaku. Data dari platform dalam negeri akan sampai ke DJP secara otomatis, dan data dari platform luar negeri dapat dipertukarkan antarnegara melalui skema AEOI. Langkah paling aman adalah memastikan SPT Anda konsisten dengan data yang dimiliki platform: laporkan semua aset, dan laporkan semua penghasilan finalnya.

Kesalahan Umum Investor Kripto soal Pajak

Dari aturan di atas, ada beberapa kesalahan yang berulang dilakukan investor Indonesia. Menghindarinya lebih murah daripada memperbaikinya setelah ada pemeriksaan.

1. Mengira pajak sudah selesai karena dipotong platform. Potongan otomatis hanya menyelesaikan pajak atas transaksi. Kewajiban melaporkan harta di SPT Tahunan tetap ada dan tidak dilakukan oleh platform untuk Anda. Aset kripto yang tidak dilaporkan di SPT adalah pelanggaran pelaporan, meskipun pajak transaksinya sudah lunas.

2. Menghitung pajak dari keuntungan, bukan dari nilai transaksi. Banyak investor mengira PPh final 0,21 persen dikenakan atas keuntungan (selisih jual minus beli). Bukan. Dasarnya adalah nilai bruto penjualan. Jual rugi tetap kena pajak, dan tidak ada kompensasi kerugian antar-transaksi.

3. Tidak sadar swap antar-koin adalah peristiwa pajak. Menukar Bitcoin ke Ethereum tanpa mencairkan ke rupiah tetap dikenai PPh final, karena swap adalah penjualan dalam pengertian pajak. Trader yang melakukan puluhan swap dalam setahun tanpa menyadarinya bisa terkejut melihat total potongan pajaknya — meskipun potongan itu dilakukan otomatis oleh platform.

4. Memakai tarif lama 0,1 persen atau mengira PPN masih berlaku. Aturan berubah 1 Agustus 2025: PPN dihapus, PPh naik menjadi 0,21 persen. Artikel dan video lama yang masih menyebut tarif 0,1 persen plus PPN 0,11 persen sudah kedaluwarsa. Selalu periksa tanggal berlakunya aturan saat membaca panduan pajak kripto.

5. Bertransaksi di platform luar negeri tanpa menyetor sendiri. Platform luar negeri tidak memungut PPh final untuk Anda. Bila Anda menjual di sana, tarifnya 1 persen dan Anda wajib menghitung serta menyetorkannya sendiri. Mengabaikan kewajiban ini berarti menunggak pajak final yang tarifnya justru lebih tinggi.

6. Tidak menyimpan catatan transaksi dan saldo akhir tahun. Tanpa riwayat transaksi, Anda tidak bisa mengisi SPT dengan benar, tidak bisa membuktikan PPh final yang sudah dipotong, dan tidak bisa menjawab bila DJP bertanya. Unduh laporan tahunan dari setiap platform sebelum berganti tahun, dan simpan salinannya.

7. Mengira aset di dompet pribadi (wallet non-kustodian) tidak perlu dilaporkan. Kewajiban pelaporan harta di SPT didasarkan pada kepemilikan Anda, bukan pada tempat penyimpanannya. Aset kripto di hardware wallet, dompet aplikasi, atau dompet kertas tetap merupakan harta yang wajib dilaporkan dengan nilai pasar per 31 Desember.

Checklist Praktis: Apa yang Harus Dilakukan Investor Kripto di 2026

Gunakan daftar berikut sebagai pengingat tahunan. Tidak ada satu pun langkah di bawah ini yang memerlukan keahlian khusus — semuanya bisa dilakukan dengan catatan yang rapi dan sedikit waktu.

  • Pastikan Anda bertransaksi di PAKD dalam negeri berizin OJK agar tarif PPh final 0,21 persen dan pemungutan otomatis berlaku untuk Anda.
  • Periksa potongan pajak di setiap transaksi penjualan pada riwayat platform Anda; pastikan tarifnya 0,21 persen, bukan tarif lama 0,1 persen.
  • Bila Anda masih memakai platform luar negeri, hitung PPh final 1 persen atas setiap penjualan dan setor sendiri lewat Coretax sebelum akhir tahun pajak.
  • Catat setiap swap antar-koin sebagai peristiwa pajak, sama seperti penjualan ke rupiah.
  • Pisahkan pencatatan untuk penghasilan mining, staking, dan airdrop, karena perlakuan pajaknya berbeda dari jual beli biasa.
  • Sebelum 31 Desember, catat saldo dan nilai pasar seluruh aset kripto Anda di semua platform dan dompet.
  • Unduh laporan transaksi tahunan dari setiap platform dan simpan salinannya bersama dokumen SPT Anda.
  • Isi SPT Tahunan sebelum 31 Maret: laporkan aset kripto di daftar harta dan penghasilan kripto di bagian PPh final.
  • Periksa kembali apakah ada aturan baru yang mengubah tarif — usulan penurunan tarif ke 0,1 persen masih belum diputuskan, jadi jangan mengandalkannya.
  • Bila nilai transaksi atau penghasilan Anda besar, atau Anda memiliki aktivitas mining, staking, dan transaksi luar negeri sekaligus, pertimbangkan berkonsultasi dengan konsultan pajak berizin sebelum menyampaikan SPT.

Pertanyaan yang Sering Diajukan (FAQ)

Apakah membeli aset kripto dikenai pajak?

Tidak. Sejak PMK 50/2025 berlaku 1 Agustus 2025, pembelian aset kripto tidak dikenai PPh (PPh hanya dikenakan saat menjual atau menukar) dan tidak lagi dikenai PPN atas penyerahan aset kripto. Yang dikenai pajak adalah penjualan dan penukaran (swap).

Berapa pajak yang saya bayar bila menjual kripto Rp10 juta di platform lokal?

PPh Pasal 22 final sebesar 0,21 persen dari nilai transaksi, yaitu Rp21.000. Pajak ini dipotong otomatis oleh platform (PAKD) pada saat transaksi, sehingga Anda tidak perlu menyetor sendiri. Namun, penghasilan dari transaksi tersebut tetap harus dilaporkan di SPT Tahunan pada bagian penghasilan yang dikenakan PPh final.

Apakah saya tetap kena pajak bila menjual kripto dalam keadaan rugi?

Ya. PPh final dihitung dari nilai bruto transaksi, bukan dari keuntungan. Bila Anda menjual aset kripto senilai Rp16 juta setelah membelinya Rp20 juta, PPh final tetap terutang sebesar 0,21 persen dari Rp16 juta, yaitu Rp33.600 untuk transaksi di platform lokal. Kerugian tidak mengurangi pajak final dan tidak bisa dikompensasikan.

Apakah swap antar-koin kripto dikenai pajak?

Ya. Menukar satu aset kripto dengan aset kripto lain (swap) diperlakukan sebagai penjualan dalam pengertian pajak, sehingga dikenai PPh final yang sama — 0,21 persen dari nilai transaksi di platform lokal, atau 1 persen di platform luar negeri. Setiap swap adalah peristiwa pajak tersendiri.

Bagaimana cara melaporkan aset kripto di SPT Tahunan?

Laporkan aset kripto yang Anda miliki per 31 Desember dalam daftar harta SPT Tahunan dengan nilai pasar pada akhir tahun. Praktik umum konsultan pajak memakai kode harta 039 (Investasi Lainnya) karena belum ada kode khusus kripto. Laporkan juga penghasilan dari transaksi kripto pada bagian penghasilan yang dikenakan PPh final. SPT orang pribadi disampaikan lewat Coretax paling lambat 31 Maret tahun berikutnya.

Apakah DJP bisa mengetahui transaksi kripto saya?

Sejak PMK 108/2025 berlaku 1 Januari 2026, penyedia jasa aset kripto (PJAK) wajib melaporkan data transaksi dan kepemilikan pengguna kepada DJP melalui skema CARF, dengan laporan pertama disampaikan mulai 2027 untuk data tahun 2026. Data dari platform luar negeri juga dapat dipertukarkan antarnegara melalui skema AEOI. Karena itu, pastikan SPT Anda konsisten dengan data yang dimiliki platform.

Kesimpulan

Aturan pajak kripto Indonesia pada 2026 lebih sederhana dalam tarif tetapi lebih ketat dalam transparansi. PPN atas penyerahan aset kripto sudah dihapus sejak 1 Agustus 2025, dan satu-satunya pungutan atas transaksi adalah PPh Pasal 22 final: 0,21 persen dari nilai transaksi di platform dalam negeri berizin (PAKD), dan 1 persen di platform luar negeri. Pajak ini hanya dikenakan saat menjual atau menukar, dihitung dari nilai bruto transaksi — bukan dari keuntungan — dan dipungut otomatis oleh platform lokal.

Namun, kesederhanaan tarif itu diimbangi kewajiban yang tidak boleh diabaikan. Aset kripto tetap wajib dilaporkan sebagai harta di SPT Tahunan, penghasilan finalnya tetap wajib dilaporkan, dan sejak 2026 DJP memperoleh data transaksi Anda secara otomatis lewat skema CARF berdasarkan PMK 108/2025. Penambang pun mulai tahun pajak 2026 beralih ke tarif umum Pasal 17. Langkah paling aman untuk investor adalah memakai platform dalam negeri berizin, menyimpan catatan transaksi yang rapi, mencatat saldo per 31 Desember, dan menyampaikan SPT sebelum 31 Maret.

Pajak kripto bukan alasan untuk menghindari aset kripto, dan bukan pula sesuatu yang bisa diabaikan begitu saja. Dengan memahami tarif, menghitung potongan di setiap transaksi, dan melaporkan dengan benar, Anda bisa berinvestasi tanpa meninggalkan kewajiban perpajakan yang kelak bisa menjadi masalah. Bila situasi Anda melibatkan transaksi luar negeri, mining, atau penghasilan staking yang besar, konsultasikan dengan konsultan pajak berizin — biaya konsultasi jauh lebih kecil daripada sanksi atas pelaporan yang keliru.

Baca juga: Pajak Saham untuk Investor Pemula: PPh Dividen, Capital Gain, dan Cara Melaporkannya di SPT Tahunan dan Pajak Penghasilan untuk Freelancer dan Pekerja Lepas: Cara Menghitung PPh, Memahami Norma NPPN, dan Melaporkan SPT Tahunan.

Sumber resmi yang dirujuk

  • Direktorat Jenderal Pajak, “Aspek Pajak Transaksi Kripto Dulu dan Sekarang” — pajak.go.id (PMK 50/2025 berlaku 1 Agustus 2025; PPN atas penyerahan kripto dihapus; PPh Pasal 22 final 0,21% oleh PAKD dan 1% oleh PPMSE luar negeri; penambang beralih ke tarif umum mulai tahun pajak 2026)
  • Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50 Tahun 2025 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan atas Transaksi Perdagangan Aset Kripto
  • Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.03/2022 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan atas Transaksi Perdagangan Aset Kripto (aturan sebelumnya)
  • Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2024 tentang Peralihan Tugas Pengaturan dan Pengawasan Aset Keuangan Digital Termasuk Aset Kripto serta Derivatif Keuangan (peralihan pengawasan Bappebti ke OJK sejak 10 Januari 2025)
  • Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (klasifikasi aset kripto sebagai aset keuangan digital)
  • Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan (adopsi CARF; berlaku 1 Januari 2026; laporan pertama mulai 2027 untuk data 2026)
  • Otoritas Jasa Keuangan — data nilai transaksi aset kripto 2025 sebesar Rp482,23 triliun dan 20,19 juta konsumen per akhir Desember 2025, serta penerimaan pajak perdagangan kripto Rp719,61 miliar sampai November 2025 (disampaikan dalam konferensi pers RDKB Desember 2025, Januari 2026)

Lukman

Penulis dan kontributor redaksi di Bangeko Media (bangekomedia.com). Berkomitmen menghadirkan informasi yang akurat dan berimbang.

← Artikel Sebelumnya AdSense untuk Situs Komik dan Webtoon: Kebijakan Konten, Format Iklan, dan Cara Menjaga Pendapatan Tetap Stabil Artikel Selanjutnya → Mengatasi Gambar Tidak Muncul di WordPress: Penyebab, Diagnosis, dan Cara Memperbaikinya untuk Publisher Indonesia

Tinggalkan Tanggapan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *