Sejak 1 Oktober 2026, berjualan di marketplace besar Indonesia berubah satu hal penting: pajak penghasilan penjual kini dipungut langsung oleh platform. Shopee, Tokopedia, Blibli, dan Lazada memotong PPh Pasal 22 sebesar 0,5 persen dari omzet setiap transaksi, berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37 Tahun 2025. Bagi penjual, ini bukan pajak baru — melainkan cara baru memungut pajak yang sebenarnya sudah lama terutang. Artikel ini menjelaskan aturan pajak penjual online di marketplace secara lengkap: siapa yang dipungut dan siapa yang dikecualikan, cara menghitung potongannya dengan contoh angka, hubungan potongan itu dengan PPh Final UMKM 0,5 persen, sampai cara melaporkannya di SPT Tahunan. Semua angka dan aturan dalam artikel ini merujuk pada peraturan resmi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Kementerian Keuangan.
Artikel ini adalah edukasi umum tentang perpajakan, bukan saran pajak atau keuangan pribadi. Aturan pajak bisa berubah dan setiap usaha punya kondisi berbeda, jadi untuk keputusan yang menyangkut jumlah besar, konsultasikan dengan konsultan pajak atau datang ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) terdekat.
- Poin Kunci
- Daftar Isi
- Kenapa Pajak Penjual Online Menjadi Sorotan di 2026
- Pajak Apa Saja yang Berlaku untuk Penjual Online
- PMK 37/2025: Marketplace Kini Memungut PPh Pasal 22 Sebesar 0,5 Persen
- Siapa yang Dipungut dan Siapa yang Dikecualikan
- Cara Menghitung PPh 22 Marketplace dengan Contoh Angka
- Contoh 1: Penjual pemula, omzet Rp40 juta sebulan
- Contoh 2: Penjual menengah, omzet Rp150 juta sebulan
- Contoh 3: Penjual PKP, omzet Rp600 juta sebulan
- PPh Final UMKM 0,5 Persen: Cara Kerja, Batas Waktu, dan Cara Menyetornya
- Surat Pernyataan Omzet Rp500 Juta: Cara Membuat dan Mengirimnya
- Cara Membaca Potongan Pajak di Seller Centre Marketplace
- Cara Melaporkan Pajak Jualan Online di SPT Tahunan
- Kapan Penjual Online Wajib Menjadi PKP dan Memungut PPN
- Kesalahan Umum Penjual Online soal Pajak
- Checklist Bulanan untuk Penjual Online agar Tetap Patuh
- FAQ
- Apakah PMK 37/2025 berarti ada pajak baru untuk penjual online?
- Saya penjual kecil dengan omzet di bawah Rp500 juta setahun, apakah saya dipotong pajak?
- Berapa besar potongan pajak marketplace dan dari angka apa dihitungnya?
- Apakah potongan marketplace menggantikan kewajiban saya menyetor PPh Final setiap bulan?
- Saya berjualan di Shopee dan Tokopedia sekaligus, apakah batas Rp500 juta dihitung per toko?
- Kapan saya wajib menjadi PKP dan memungut PPN?
- Kesimpulan
- Sumber resmi yang dirujuk
Poin Kunci
- Sejak 1 Oktober 2026, empat marketplace yang ditunjuk DJP — Shopee, Tokopedia, Blibli, dan Lazada — memungut PPh Pasal 22 sebesar 0,5 persen dari peredaran bruto (omzet) pedagang dalam negeri, berdasarkan PMK 37 Tahun 2025.
- PMK 37/2025 bukan pajak baru: aturan ini hanya mengubah mekanisme pelunasan, dari yang sebelumnya disetor sendiri oleh pedagang menjadi dipungut oleh marketplace.
- Penjual orang pribadi dengan omzet sampai dengan Rp500 juta dalam satu tahun pajak tidak dipungut PPh Pasal 22, sepanjang menyampaikan surat pernyataan kepada marketplace. Tanpa surat pernyataan, pemungutan dilakukan otomatis.
- PPh Pasal 22 yang dipungut marketplace dapat diperhitungkan sebagai kredit pajak, atau menjadi pelunasan PPh Final bagi penjual yang memakai skema PPh Final UMKM 0,5 persen.
- PPh Final UMKM 0,5 persen berlaku bagi wajib pajak dengan omzet tidak lebih dari Rp4,8 miliar setahun (PP 55/2022), dengan masa pakai terbatas: 7 tahun untuk orang pribadi, 4 tahun untuk CV/firma/koperasi, dan 3 tahun untuk PT.
- Penjual dengan omzet di atas Rp4,8 miliar setahun wajib menyelenggarakan pembukuan, memakai skema pajak umum mulai tahun pajak berikutnya, dan mendaftarkan diri sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) untuk urusan PPN.
Daftar Isi
- Kenapa Pajak Penjual Online Menjadi Sorotan di 2026
- Pajak Apa Saja yang Berlaku untuk Penjual Online
- PMK 37/2025: Marketplace Kini Memungut PPh Pasal 22 Sebesar 0,5 Persen
- Siapa yang Dipungut dan Siapa yang Dikecualikan
- Cara Menghitung PPh 22 Marketplace dengan Contoh Angka
- PPh Final UMKM 0,5 Persen: Cara Kerja, Batas Waktu, dan Cara Menyetornya
- Surat Pernyataan Omzet Rp500 Juta: Cara Membuat dan Mengirimnya
- Cara Membaca Potongan Pajak di Seller Centre Marketplace
- Cara Melaporkan Pajak Jualan Online di SPT Tahunan
- Kapan Penjual Online Wajib Menjadi PKP dan Memungut PPN
- Kesalahan Umum Penjual Online soal Pajak
- Checklist Bulanan untuk Penjual Online agar Tetap Patuh
Kenapa Pajak Penjual Online Menjadi Sorotan di 2026
Selama bertahun-tahun, pedagang online dan pedagang offline diperlakukan berbeda dalam praktik, meskipun aturan pajaknya sama. Pedagang di toko fisik yang omzetnya di atas Rp500 juta setahun sudah lama dikenai PPh Final 0,5 persen, sementara sebagian pedagang online belum tercatat dan belum menyetor pajaknya secara teratur. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menyebut kondisi ini sebagai masalah kesetaraan: dua pedagang dengan omzet sama seharusnya menanggung kewajiban yang sama, apa pun kanal jualannya.
Untuk menutup kesenjangan itu, pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37 Tahun 2025 tentang Penunjukan Pihak Lain sebagai Pemungut Pajak Penghasilan serta Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan yang Dipungut oleh Pihak Lain atas Penghasilan yang Diterima atau Diperoleh Pedagang Dalam Negeri dengan Mekanisme Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. Peraturan ini diterbitkan dan diundangkan pada 14 Juli 2025, bertepatan dengan Hari Pajak. Isinya menunjuk penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE) alias marketplace sebagai pemungut PPh Pasal 22 atas penghasilan pedagang dalam negeri.
Penunjukan konkretnya dilakukan pada 1 Juli 2026 melalui siaran pers DJP Nomor SP-14/2026: empat penyelenggara PMSE ditunjuk sebagai pemungut, yaitu PT Shopee International Indonesia, PT Tokopedia, PT Global Digital Niaga Tbk (Blibli), dan PT Ecart Webportal Indonesia (Lazada). Setelah sempat dijadwalkan lebih awal, pelaksanaan pemungutan akhirnya dimulai pada 1 Oktober 2026, sebagaimana diumumkan DJP dalam siaran pers 1 Oktober 2026. Sejak tanggal itu, setiap kali ada transaksi yang berhasil di empat marketplace tersebut, sistem marketplace menghitung dan memungut PPh Pasal 22 secara otomatis sebelum dana diteruskan ke penjual.
Poin yang paling sering disalahpahami adalah anggapan bahwa aturan ini menciptakan pajak baru. DJP menegaskan sebaliknya: PMK 37/2025 tidak mengatur jenis pajak baru. Pajak penghasilan atas penghasilan usaha sudah terutang sejak lama berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan, termasuk untuk penghasilan dari jualan online. Yang berubah hanyalah siapa yang memungut dan kapan dipungut. Sebelumnya pedagang menghitung dan menyetor sendiri PPh-nya setiap bulan; sekarang, untuk penjualan di marketplace yang ditunjuk, pemungutan dilakukan di titik transaksi oleh platform. Bagi pedagang yang selama ini sudah patuh dan menyetor PPh Final 0,5 persen setiap bulan, potongan marketplace justru mengurangi jumlah yang harus disetor sendiri, karena potongan itu diperhitungkan sebagai pelunasan. Bagi pedagang yang selama ini belum pernah membayar pajak, potongan ini adalah pengingat yang tidak bisa dihindari bahwa penghasilan dari jualan online memang objek pajak.
Dampak praktisnya terasa di tiga hal. Pertama, arus kas: dana yang diterima penjual dari marketplace berkurang 0,5 persen dari omzet kotor setiap transaksi yang dipungut. Kedua, administrasi: penjual perlu memastikan data NPWP, NIK, dan surat pernyataan omzetnya sudah benar di Seller Centre, karena data itulah yang menentukan apakah ia dipungut atau tidak. Ketiga, pencatatan: bukti pemungutan dari marketplace menjadi dokumen penting untuk SPT Tahunan, karena potongan itu adalah kredit pajak atau pelunasan yang harus dilaporkan agar tidak terjadi pembayaran ganda.
Pajak Apa Saja yang Berlaku untuk Penjual Online
Sebelum masuk ke detail PMK 37/2025, ada baiknya memetakan dulu seluruh kewajiban pajak seorang penjual online. Banyak penjual mengira hanya ada satu jenis pajak, padahal ada tiga lapisan yang berbeda dan masing-masing punya aturan sendiri: Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan kewajiban administrasi seperti NPWP dan pembukuan. Memahami peta ini mencegah dua kesalahan yang paling umum: mengira sudah lunas padahal baru satu lapisan yang beres, dan mengira dipungut dua kali padahal itu dua jenis pajak yang berbeda.
Lapisan pertama adalah Pajak Penghasilan. Setiap tambahan kemampuan ekonomis dari usaha, termasuk laba dari jualan online, dikenai PPh. Bagi usaha kecil dengan omzet sampai Rp4,8 miliar setahun, negara menyediakan skema sederhana berupa PPh Final 0,5 persen dari omzet, yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022. Skema ini bersifat final, artinya begitu dibayar, pajak penghasilan atas usaha itu dianggap selesai dan tidak dihitung ulang di SPT Tahunan. Bagi usaha dengan omzet di atas Rp4,8 miliar, atau yang masa pakai fasilitas finalnya sudah habis, berlaku skema umum: penghasilan neto dihitung dari pembukuan, lalu dikenai tarif progresif untuk orang pribadi atau tarif badan untuk perusahaan.
Lapisan kedua adalah Pajak Pertambahan Nilai. PPN adalah pajak atas konsumsi yang pada prinsipnya dibebankan kepada pembeli, bukan kepada penjual. Penjual baru wajib memungut PPN setelah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP), dan kewajiban pengukuhan itu muncul ketika omzet penyerahan barang atau jasa kena pajak melewati Rp4,8 miliar dalam satu tahun buku. Di bawah batas itu, penjual dikategorikan sebagai pengusaha kecil dan tidak wajib menjadi PKP, meskipun boleh mengajukan diri secara sukarela. Penting dicatat bahwa marketplace tidak memungut PPN atas nama penjual; PPN tetap menjadi urusan penjual sendiri setelah ia menjadi PKP.
Lapisan ketiga adalah kewajiban administrasi. Setiap orang yang menjalankan usaha wajib memiliki NPWP, dan sejak berlakunya sistem Coretax, data NPWP terintegrasi dengan NIK. Pedagang online juga diminta marketplace untuk melengkapi data NIK, NPWP, dan alamat korespondensi di Seller Centre. Selain itu, pedagang wajib menyimpan catatan atau pembukuan atas omzetnya, karena data transaksi marketplace kini tersambung ke sistem DJP dan dapat dicocokkan dengan SPT yang dilaporkan. Pedagang yang tidak punya NPWP bukan berarti bebas pajak; kewajiban pajaknya tetap ada, hanya saja administrasinya akan lebih sulit dan berisiko.
Tabel berikut merangkum tiga lapisan tersebut agar mudah dibandingkan.
| Jenis kewajiban | Kapan berlaku | Tarif atau aturan | Diurus oleh |
|---|---|---|---|
| PPh Final UMKM | Omzet sampai Rp4,8 miliar/tahun, masih dalam masa fasilitas | 0,5% dari omzet; orang pribadi bebas untuk Rp500 juta pertama per tahun | Disetor sendiri setiap bulan, atau dipungut marketplace (PMK 37/2025) |
| PPh skema umum | Omzet di atas Rp4,8 miliar/tahun, atau masa fasilitas final habis | Tarif progresif 5%–35% (orang pribadi) atau tarif badan | Dihitung dari pembukuan, dilaporkan di SPT Tahunan |
| PPN | Setelah dikukuhkan sebagai PKP (wajib bila omzet di atas Rp4,8 miliar/tahun) | Tarif efektif 11% dari harga jual (12% × 11/12 sesuai PMK 131/2024) | Dipungut dari pembeli, disetor dan dilaporkan setiap bulan (SPT Masa PPN) |
| Administrasi (NPWP, pencatatan) | Sejak mulai berusaha | Wajib memiliki NPWP dan menyimpan catatan omzet | Didaftarkan di Coretax/DJP Online dan dilengkapi di Seller Centre |
Memahami tabel ini membuat pembahasan selanjutnya lebih mudah diikuti: PMK 37/2025 hanya mengatur lapisan pertama, yaitu pemungutan PPh, dan tidak mengubah apa pun soal PPN atau kewajiban PKP.
PMK 37/2025: Marketplace Kini Memungut PPh Pasal 22 Sebesar 0,5 Persen
Inti PMK 37/2025 sederhana: marketplace yang ditunjuk DJP menjadi pemungut PPh Pasal 22 atas penghasilan pedagang dalam negeri yang bertransaksi melalui platformnya. Peraturan ini terdiri atas 5 bab dan 18 pasal, dengan Bab II sebagai bab utama yang mengatur penunjukan pihak lain sebagai pemungut serta pemenuhan kewajiban perpajakan.
Pihak yang ditunjuk sebagai pemungut adalah penyelenggara PMSE yang memenuhi kriteria tertentu. Dua syarat utama yang disebut dalam peraturan: penyelenggara menggunakan rekening eskro (escrow account) untuk menampung penghasilan pedagang, dan memiliki nilai transaksi dengan pemanfaat jasa di Indonesia yang melebihi jumlah tertentu dalam 12 bulan. Atas dasar kriteria itulah empat marketplace besar ditunjuk pada 1 Juli 2026: Shopee, Tokopedia, Blibli, dan Lazada. Penunjukan dilakukan melalui Keputusan Direktur Jenderal Pajak pada 24 September 2026, dan pemungutan mulai dilaksanakan 1 Oktober 2026.
Besarnya pungutan ditetapkan sebesar 0,5 persen dari peredaran bruto yang diterima atau diperoleh pedagang dalam negeri, sebagaimana tercantum dalam dokumen tagihan, tidak termasuk PPN dan PPnBM. Yang dimaksud peredaran bruto adalah imbalan atau nilai pengganti berupa uang yang diterima dari usaha, sebelum dikurangi potongan penjualan, potongan tunai, atau potongan sejenis. Artinya, dasar pengenaannya adalah omzet kotor sebelum diskon dan sebelum biaya-biaya lain, bukan laba bersih. Untuk penjual yang sudah menjadi PKP dan harga jualnya sudah termasuk PPN, dasar pengenaan dibagi 1,11 terlebih dahulu sebelum dikali 0,5 persen, sesuai rumus yang dipakai platform, agar PPN tidak ikut dipungut.
Mekanisme pemungutannya berjalan otomatis di dalam sistem marketplace. Setiap transaksi yang selesai, platform menghitung 0,5 persen dari nilai transaksi, memotongnya dari dana yang akan diteruskan ke penjual, lalu menyetor dan melaporkannya ke DJP. Pedagang tidak perlu membuat billing atau menyetor sendiri atas bagian yang sudah dipungut. Kewajiban pedagang adalah membuat dokumen tagihan atas penjualan barang atau jasa, yang paling sedikit memuat nomor dan tanggal dokumen, nama penyelenggara PMSE, nama akun pedagang, identitas pembeli berupa nama dan alamat, jenis barang atau jasa, jumlah harga jual dan potongan harga, serta nilai PPh Pasal 22 untuk masing-masing pedagang. Dalam praktik, dokumen tagihan ini dihasilkan otomatis oleh sistem marketplace dalam bentuk invoice atau rincian penyelesaian dana (settlement) yang bisa diunduh penjual.
Status potongan ini tergantung pada skema pajak yang dipakai pedagang. Bagi pedagang yang penghasilannya dikenai PPh Final — misalnya pengguna PPh Final UMKM 0,5 persen — PPh Pasal 22 yang dipungut marketplace dianggap sebagai pelunasan atas kewajiban PPh Final tersebut. Artinya, jumlah yang sudah dipotong tidak perlu disetor lagi. Bagi pedagang yang memakai skema umum (bukan final), PPh Pasal 22 yang dipungut dapat diperhitungkan sebagai kredit pajak atas pajak terutang dalam tahun berjalan, sehingga mengurangi pajak yang harus dibayar saat pelaporan SPT Tahunan. Dalam kedua kasus, bukti pemungutan dari marketplace harus disimpan dan dilaporkan dengan benar agar manfaatnya tidak hilang.
Satu hal lagi yang perlu dipahami: PMK 37/2025 hanya menunjuk marketplace yang memenuhi kriteria dan telah ditunjuk resmi. Marketplace atau kanal jualan lain yang belum ditunjuk — misalnya penjualan melalui media sosial, website pribadi, atau platform yang belum masuk daftar — tidak memungut PPh Pasal 22 secara otomatis. Pedagang yang berjualan di kanal tersebut tetap wajib menghitung dan menyetor sendiri PPh-nya setiap bulan. Pindah kanal jualan semata-mata untuk menghindari pemungutan bukan strategi yang aman: kewajiban pajaknya tetap ada, dan data transaksi elektronik tetap dapat dilacak DJP.
Siapa yang Dipungut dan Siapa yang Dikecualikan
Tidak semua pedagang di empat marketplace yang ditunjuk otomatis dipungut. PMK 37/2025 mengatur pengecualian yang cukup rinci, dan memahami pengecualian ini penting agar penjual tidak membayar lebih dari yang seharusnya, atau sebaliknya, tidak kaget ketika ternyata tetap dipungut.
Pengecualian paling penting menyangkut pedagang orang pribadi dengan omzet kecil. Wajib pajak orang pribadi dalam negeri dengan peredaran bruto sampai dengan Rp500 juta pada tahun pajak berjalan tidak dipungut PPh Pasal 22, sepanjang menyampaikan surat pernyataan yang menyatakan bahwa peredaran brutonya pada tahun pajak berjalan sampai dengan Rp500 juta. Surat pernyataan ini disampaikan kepada marketplace sebagai pemungut. Ketentuan ini sejalan dengan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, yang membebaskan bagian peredaran bruto usaha sampai Rp500 juta dalam satu tahun pajak dari pengenaan pajak penghasilan bagi orang pribadi. Perlu diperhatikan satu konsekuensi praktis yang ditegaskan DJP: apabila pedagang orang pribadi tidak menyampaikan surat pernyataan tersebut, penyelenggara PMSE akan otomatis memungut PPh Pasal 22 dari setiap penghasilan atas penjualan barang atau jasanya, meskipun omzetnya sebenarnya di bawah Rp500 juta. Jadi, surat pernyataan bukan formalitas yang bisa diabaikan; ia adalah kunci pengecualiannya.
Pengecualian ini hanya berlaku bagi wajib pajak orang pribadi. Badan usaha — PT, CV, firma, koperasi — tidak dapat mengajukan surat pernyataan omzet Rp500 juta. Berapa pun omzetnya, badan usaha tetap dipungut PPh Pasal 22 sebesar 0,5 persen oleh marketplace, kecuali memiliki Surat Keterangan Bebas (SKB) pemotongan atau pemungutan PPh yang masih berlaku. Hal ini wajar karena fasilitas pembebasan Rp500 juta memang hanya diberikan kepada orang pribadi, bukan badan.
Selain itu, PMK 37/2025 juga mengecualikan beberapa jenis transaksi dari pemungutan. Pertama, penjualan barang atau jasa oleh pedagang yang memiliki Surat Keterangan Bebas (SKB) pemotongan dan/atau pemungutan PPh. SKB ini diterbitkan DJP bagi wajib pajak tertentu, misalnya yang penghasilannya memang tidak terutang PPh atau yang sudah memiliki mekanisme pelunasan lain. Kedua, penjualan jasa pengiriman atau ekspedisi oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri yang menjadi mitra perusahaan aplikasi berbasis teknologi — dalam bahasa sehari-hari, kurir dan mitra ojek online yang menjual jasa antar melalui aplikasi. Ketiga, penjualan pulsa dan kartu perdana. Ketiga kategori ini tidak dipungut PPh Pasal 22 oleh marketplace meskipun transaksinya terjadi di platform.
Tabel berikut merangkum siapa yang dipungut dan siapa yang tidak.
| Kategori pedagang | Dipungut PPh 22 0,5%? | Syarat atau catatan |
|---|---|---|
| Orang pribadi, omzet ≤ Rp500 juta/tahun, sudah menyampaikan surat pernyataan | Tidak | Sampaikan surat pernyataan ke marketplace; bila omzet melewati Rp500 juta di tengah tahun, pemungutan berlaku atas kelebihannya |
| Orang pribadi, omzet ≤ Rp500 juta/tahun, belum menyampaikan surat pernyataan | Ya, otomatis | Marketplace memungut dari setiap transaksi sampai surat pernyataan disampaikan |
| Orang pribadi, omzet > Rp500 juta/tahun | Ya | Dipungut 0,5% dari setiap transaksi; potongan menjadi pelunasan PPh Final atau kredit pajak |
| Badan usaha (PT, CV, firma, koperasi), berapa pun omzet | Ya | Tidak bisa mengajukan surat pernyataan omzet; hanya SKB yang mengecualikan |
| Pedagang pemegang SKB pemotongan/pemungutan PPh | Tidak | SKB harus masih berlaku dan disampaikan ke marketplace |
| Penjual jasa kurir/mitra ojek online | Tidak | Pengecualian khusus untuk jasa pengiriman oleh mitra aplikasi |
| Penjual pulsa dan kartu perdana | Tidak | Pengecualian khusus sesuai PMK 37/2025 |
Satu pertanyaan yang sering muncul: apakah pedagang yang berjualan di beberapa marketplace sekaligus dihitung omzetnya per platform atau digabung? Jawabannya digabung. Batas Rp500 juta dan Rp4,8 miliar dihitung dari seluruh peredaran bruto usaha dalam satu tahun pajak, mencakup semua gerai, outlet, dan marketplace, bukan per cabang atau per akun toko. Penjual dengan dua toko di dua marketplace yang masing-masing beromzet Rp300 juta sudah melewati Rp500 juta secara total, sehingga tidak lagi berhak atas pengecualian. Inilah sebabnya pencatatan omzet gabungan menjadi penting: batasnya mengikuti total usaha, bukan total per platform.
Cara Menghitung PPh 22 Marketplace dengan Contoh Angka
Rumus dasarnya hanya satu baris: PPh Pasal 22 sama dengan 0,5 persen dikali peredaran bruto, di luar PPN dan PPnBM. Yang membuat perhitungan terasa rumit adalah menentukan angka peredaran brutonya, karena omzet di marketplace tidak sama dengan uang yang masuk ke rekening. Ada diskon yang ditanggung penjual, ada voucher platform, ada biaya layanan dan biaya administrasi marketplace, ada ongkos kirim, dan ada retur. Berikut cara menguraikannya langkah demi langkah.
Langkah pertama, tentukan peredaran bruto per transaksi. Peredaran bruto adalah nilai barang atau jasa yang dijual, sebelum dikurangi potongan penjualan, potongan tunai, atau potongan sejenis. Dalam praktik marketplace, angka ini mendekati harga jual yang dibayar pembeli sebelum subsidi ongkir dan sebelum voucher yang ditanggung platform. Diskon yang diberikan penjual dari kantongnya sendiri tetap masuk dalam peredaran bruto, karena definisi resminya menyebut peredaran bruto dihitung sebelum dikurangi potongan penjualan. Jadi, jangan memakai angka dana yang dicairkan (settlement) sebagai dasar hitung — angka itu sudah dikurangi biaya layanan, biaya admin, dan potongan lain sehingga lebih kecil dari peredaran bruto.
Langkah kedua, kalikan dengan 0,5 persen. Untuk penjual non-PKP, perhitungannya langsung: 0,5 persen dikali harga jual kotor. Untuk penjual PKP yang harga jualnya sudah termasuk PPN, bagi dulu harga jual dengan 1,11 untuk mengeluarkan PPN-nya, baru kalikan 0,5 persen. Rumus ini dipakai secara resmi oleh platform, dan penjual bisa menggunakannya untuk memeriksa apakah potongan yang muncul di Seller Centre sudah benar.
Langkah ketiga, bandingkan dengan kewajiban PPh Final bulanan. Bagi pengguna PPh Final UMKM, pajak yang terutang setiap bulan adalah 0,5 persen dari omzet bulan itu (setelah dikurangi sisa kuota bebas Rp500 juta bagi orang pribadi). Potongan marketplace yang sudah terjadi selama bulan itu mengurangi jumlah yang harus disetor sendiri, sehingga penjual hanya menyetor selisihnya. Jika potongan marketplace sudah sama atau lebih besar dari kewajiban bulan itu, tidak ada setoran tambahan.
Berikut tiga contoh simulasi dengan angka sederhana. Semua contoh di bawah ini adalah ilustrasi hitungan, bukan ketetapan pajak untuk kasus tertentu; angka omzet dan harga barang dipilih agar mudah diikuti.
Contoh 1: Penjual pemula, omzet Rp40 juta sebulan
Rina berjualan aksesoris HP di Shopee sebagai orang pribadi. Omzetnya Rp40 juta per bulan, atau sekitar Rp480 juta setahun. Karena omzet setahunnya masih di bawah Rp500 juta dan ia sudah menyampaikan surat pernyataan omzet ke Shopee, transaksinya tidak dipungut PPh Pasal 22. Dana yang ia terima tidak berkurang karena potongan pajak. Kewajiban PPh Final-nya juga nihil, karena bagian omzet sampai Rp500 juta dalam setahun tidak dikenai pajak penghasilan bagi orang pribadi. Yang tetap wajib ia lakukan adalah mencatat omzet, menyimpan bukti transaksi, dan melaporkan SPT Tahunan. Jika di bulan Desember omzetnya melonjak dan total setahunnya melewati Rp500 juta, maka atas kelebihan di atas Rp500 juta itu ia mulai terutang PPh Final 0,5 persen dan mulai dipungut PPh 22 oleh marketplace.
Contoh 2: Penjual menengah, omzet Rp150 juta sebulan
Budi berjualan pakaian di Tokopedia dan Lazada sebagai orang pribadi. Omzet gabungannya Rp150 juta per bulan, atau Rp1,8 miliar setahun. Ia sudah melewati batas Rp500 juta, sehingga tidak berhak atas pengecualian dan setiap transaksinya dipungut PPh Pasal 22 sebesar 0,5 persen. Dalam sebulan, potongan marketplace-nya adalah 0,5 persen dikali Rp150 juta, yaitu Rp750.000. Kewajiban PPh Final UMKM-nya dihitung dari omzet bulan itu dikurangi sisa kuota bebas Rp500 juta. Misalnya pada bulan Januari, ketika omzet kumulatif setahunnya baru Rp150 juta, seluruh omzet itu masih berada dalam kuota bebas, sehingga PPh Final yang terutang adalah nihil — tetapi marketplace tetap memungut Rp750.000, karena pemungutan PPh 22 tidak menunggu kuota bebas habis. Potongan itu kemudian diperhitungkan: ketika kuota bebas Rp500 juta habis di sekitar bulan April, barulah Budi mulai terutang PPh Final atas omzet di atas kuota, dan potongan marketplace yang sudah terjadi diperhitungkan sebagai pelunasan. Pada akhir tahun, total potongan marketplace selama setahun adalah 0,5 persen dikali Rp1,8 miliar, yaitu Rp9 juta. Total PPh Final yang terutang adalah 0,5 persen dikali (Rp1,8 miliar dikurangi Rp500 juta), yaitu Rp6,5 juta. Karena potongan marketplace (Rp9 juta) lebih besar dari PPh Final terutang (Rp6,5 juta), kelebihan Rp2,5 juta itu menjadi kredit yang dapat diperhitungkan atau diajukan pengembaliannya sesuai ketentuan yang berlaku. Contoh ini menunjukkan mengapa pencatatan bulanan itu penting: tanpa pencatatan, penjual tidak tahu bahwa ia sebenarnya sudah membayar lebih.
Contoh 3: Penjual PKP, omzet Rp600 juta sebulan
PT Sinar Jaya berjualan elektronik di Blibli sebagai badan usaha dan sudah dikukuhkan sebagai PKP. Omzetnya Rp600 juta per bulan dengan harga sudah termasuk PPN. Karena ia badan usaha, surat pernyataan omzet tidak berlaku dan setiap transaksi dipungut PPh Pasal 22. Dasar pengenaannya dihitung dengan mengeluarkan PPN dulu: Rp600 juta dibagi 1,11 sama dengan sekitar Rp540,5 juta, lalu dikali 0,5 persen, sehingga potongan bulan itu sekitar Rp2,7 juta. Karena PT Sinar Jaya memakai skema umum (bukan PPh Final), potongan Rp2,7 juta itu dicatat sebagai kredit pajak dan mengurangi PPh Badan yang terutang pada akhir tahun pajak. Di sisi lain, sebagai PKP, PT Sinar Jaya juga wajib memungut PPN 11 persen dari pembeli, membuat faktur pajak, dan melaporkan SPT Masa PPN setiap bulan. PPh Pasal 22 yang dipungut marketplace tidak menggantikan kewajiban PPN ini; keduanya berjalan terpisah.
Tiga contoh di atas menunjukkan pola yang sama: potongan 0,5 persen memang kecil per transaksi, tetapi terakumulasi menjadi jumlah yang signifikan dalam setahun, dan perlakuan akhirnya sangat tergantung pada skema pajak yang dipakai. Penjual yang tidak mencatat akan sulit membedakan apakah potongan itu sudah pas, kurang, atau lebih.
PPh Final UMKM 0,5 Persen: Cara Kerja, Batas Waktu, dan Cara Menyetornya
PPh Final UMKM adalah skema yang paling relevan bagi sebagian besar penjual online, karena sebagian besar toko online beromzet di bawah Rp4,8 miliar setahun. Skema ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022, yang menggantikan PP 23 Tahun 2018, sebagai pelaksanaan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Cara kerjanya sengaja dibuat sederhana: pajak dihitung dari omzet, bukan dari laba, sehingga penjual tidak perlu menyusun laporan laba rugi yang rumit untuk menghitung pajaknya.
Syarat memakainya ada dua. Pertama, peredaran bruto usaha tidak melebihi Rp4,8 miliar dalam satu tahun pajak. Batas ini dihitung dari seluruh omzet usaha, termasuk penjualan di luar marketplace, penjualan di toko fisik, dan semua kanal lain. Kedua, wajib pajak masih berada dalam jangka waktu pemakaian fasilitas. Fasilitas ini tidak berlaku selamanya: orang pribadi dapat memakainya paling lama 7 tahun pajak, koperasi/CV/firma/BUMDes 4 tahun pajak, dan perseroan terbatas 3 tahun pajak. Jangka waktu dihitung sejak tahun pajak pertama kali wajib pajak menggunakan fasilitas ini. Setelah masa itu habis, wajib pajak beralih ke skema umum dengan pembukuan atau Norma Penghitungan Penghasilan Neto (NPPN) bagi orang pribadi.
Tarifnya 0,5 persen dari peredaran bruto bulanan. Bagi wajib pajak orang pribadi, ada fasilitas tambahan: bagian peredaran bruto sampai dengan Rp500 juta dalam satu tahun pajak tidak dikenai pajak penghasilan. Artinya, PPh Final baru dihitung atas omzet yang melewati Rp500 juta kumulatif dalam tahun berjalan. Fasilitas ini tidak berlaku bagi wajib pajak badan; badan dikenai 0,5 persen sejak rupiah pertama omzet. Setelah masa fasilitas habis atau omzet melewati Rp4,8 miliar, wajib pajak orang pribadi wajib menyelenggarakan pembukuan dan menghitung pajak dengan mekanisme umum mulai tahun pajak berikutnya.
Penyetoran dilakukan setiap bulan, paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya, dengan membuat kode billing 411128-420 melalui Coretax atau DJP Online. Penjual menghitung sendiri PPh Final bulan itu, dikurangi potongan PPh Pasal 22 yang sudah dipungut marketplace selama bulan yang sama, lalu menyetor selisihnya. Sebagai ilustrasi: penjual orang pribadi dengan omzet kumulatif sudah melewati Rp500 juta, omzet bulan berjalan Rp100 juta, maka PPh Final bulan itu adalah 0,5 persen dikali Rp100 juta, yaitu Rp500.000. Jika marketplace sudah memungut Rp500.000 dari transaksi bulan itu, maka tidak ada setoran tambahan. Jika marketplace baru memungut Rp300.000 karena sebagian penjualan terjadi di luar marketplace, maka penjual menyetor sendiri selisih Rp200.000.
Untuk membuktikan statusnya sebagai pengguna PPh Final UMKM — misalnya saat bertransaksi dengan pemotong pajak lain — wajib pajak dapat mencetak Surat Keterangan (Suket) PP 55 melalui DJP Online atau Coretax. Syarat mencetaknya, menurut penjelasan KPP, adalah wajib pajak sudah masuk dalam menu skema PP 55 dan sudah melaporkan SPT Tahunan dua tahun terakhir. Suket ini berbeda dengan Surat Keterangan Bebas (SKB) yang mengecualikan pemungutan PPh 22; Suket PP 55 hanya menerangkan bahwa wajib pajak memenuhi kriteria sebagai wajib pajak dengan peredaran bruto tertentu.
Satu hal yang sering luput: PPh Final UMKM bersifat opsional. Wajib pajak boleh memilih untuk tidak memakai fasilitas ini dan langsung memakai skema umum sejak awal. Pilihan ini kadang lebih menguntungkan bagi usaha dengan margin sangat tipis, karena pajak final dihitung dari omzet tanpa memedulikan laba. Sebagai patokan praktik, usaha dengan margin laba kotor di bawah kisaran tertentu bisa jadi membayar pajak lebih besar dengan skema final dibanding skema umum — tetapi titik impas pastinya tergantung pada biaya, PTKP, dan struktur usaha masing-masing, sehingga keputusan pindah skema sebaiknya dihitung bersama konsultan pajak, bukan dari satu contoh angka.
Surat Pernyataan Omzet Rp500 Juta: Cara Membuat dan Mengirimnya
Surat pernyataan omzet adalah dokumen kunci bagi penjual orang pribadi dengan omzet sampai Rp500 juta setahun. Tanpa dokumen ini, marketplace akan memungut PPh Pasal 22 secara otomatis dari setiap transaksi, meskipun omzet penjual sebenarnya di bawah batas. Dengan dokumen ini, penjual dibebaskan dari pemungutan. Berikut cara mengurusnya langkah demi langkah, berdasarkan ketentuan PMK 37/2025 dan penjelasan DJP.
Langkah pertama, pastikan statusmu memenuhi syarat. Surat pernyataan hanya berlaku bagi wajib pajak orang pribadi dalam negeri dengan peredaran bruto pada tahun pajak berjalan sampai dengan Rp500 juta. Hitung total omzet dari semua kanal usahamu — semua marketplace, media sosial, dan penjualan langsung — bukan hanya dari satu toko. Jika totalnya sudah mendekati Rp500 juta, bersiaplah bahwa pengecualian ini hanya berlaku sampai batas itu tercapai.
Langkah kedua, siapkan surat pernyataan sesuai format yang diminta marketplace. Isi surat pernyataan umumnya mencakup identitas penjual (nama, NIK, NPWP), pernyataan bahwa peredaran bruto pada tahun pajak berjalan sampai dengan Rp500 juta, serta pernyataan kesediaan untuk menyampaikan surat pernyataan baru atau pemberitahuan apabila omzet melewati batas tersebut. Setiap marketplace menyediakan formulir atau unggahan dokumen ini di Seller Centre masing-masing. Periksa menu pengaturan pajak atau pengaturan toko di Seller Centre platformmu dan ikuti petunjuk yang tertera di sana, karena tampilan dan nama menunya berbeda-beda antar platform.
Langkah ketiga, unggah dan simpan bukti penyampaiannya. Setelah mengunggah surat pernyataan, simpan tangkapan layar atau salinan dokumennya sebagai arsip. Bukti ini berguna bila suatu saat marketplace tetap memungut dan kamu perlu mengajukan koreksi, atau bila DJP meminta klarifikasi. Simpan juga catatan omzet bulananmu agar kamu tahu kapan total tahunan mendekati Rp500 juta.
Langkah keempat, pantau omzet kumulatif sepanjang tahun. Pengecualian berlaku berdasarkan omzet tahun pajak berjalan. Begitu total omzet melewati Rp500 juta, pemungutan PPh Pasal 22 mulai berlaku atas transaksi selanjutnya, dan penjual juga mulai terutang PPh Final atas kelebihan omzet tersebut. Penjual yang lalai memantau dan terus memakai pengecualian setelah batas terlampaui berisiko kurang bayar pajak, yang akan muncul saat rekonsiliasi SPT Tahunan. Sebagai patokan praktik, buat pengingat bulanan untuk menjumlahkan omzet kumulatif, dan siapkan dana cadangan sebesar 0,5 persen dari omzet begitu melewati batas, agar potongan marketplace tidak mengejutkan arus kas.
Langkah kelima, bila omzetmu sudah melewati Rp500 juta tetapi marketplace masih belum memungut karena surat pernyataan lama masih aktif, segera perbarui statusmu dan hitung sendiri PPh Final yang terutang atas kelebihan omzet. Kewajiban pajak tidak hilang hanya karena sistem belum memungut; kekurangan bayar tetap menjadi tanggung jawab penjual dan dapat dikenai sanksi administrasi berupa bunga bila ditemukan saat pemeriksaan.
Cara Membaca Potongan Pajak di Seller Centre Marketplace
Potongan PPh Pasal 22 tidak muncul sebagai baris terpisah di laporan penjualan biasa; ia muncul di rincian penyelesaian dana (settlement) atau laporan penghasilan penjual di Seller Centre. Agar tidak salah baca, penjual perlu tahu di mana mencarinya dan bagaimana membedakannya dari potongan lain.
Di Shopee, potongan pajak dapat dilihat di menu Keuangan atau Laporan Penghasilan di Seller Centre, pada rincian setiap pesanan yang sudah selesai. Di Tokopedia, rincian serupa ada di menu Saldo atau Laporan Penjualan, dengan kolom pemotongan PPh Pasal 22 yang terpisah dari biaya layanan dan biaya administrasi. Di Lazada dan Blibli, rincian pemungutan tercantum dalam laporan settlement periodik yang dapat diunduh sebagai berkas spreadsheet. Karena tampilan setiap platform berubah dari waktu ke waktu, langkah paling aman adalah mencari menu bantuan resmi platform dengan kata kunci “PPh Pasal 22” atau “pemotongan pajak”, lalu mengikuti petunjuk terbaru di Seller Centre masing-masing.
Ada beberapa hal yang perlu diperiksa setiap kali membaca laporan tersebut. Pertama, pastikan dasar pengenaan yang dipakai platform sudah benar: untuk penjual non-PKP, dasarnya adalah nilai transaksi sebelum PPN; untuk penjual PKP, dasarnya sudah dibagi 1,11. Kedua, pastikan tarifnya 0,5 persen, bukan angka lain. Ketiga, bandingkan total potongan sebulan dengan hitunganmu sendiri dari omzet bulan itu. Selisih kecil bisa terjadi karena perbedaan waktu pencatatan transaksi yang selesai di akhir bulan, tetapi selisih besar patut ditanyakan ke tim dukungan penjual platform. Keempat, unduh dan simpan laporan settlement setiap bulan sebagai bukti pemungutan. Bukti ini dibutuhkan saat menyusun SPT Tahunan, karena jumlah PPh 22 yang dipungut harus dilaporkan sebagai kredit pajak atau pelunasan.
Selain laporan marketplace, penjual juga dapat memeriksa data pemungutan yang tercatat di sistem DJP. Sejak berlakunya Coretax, data pemotongan dan pemungutan PPh oleh pihak ketiga terekam dan dapat dicek melalui akun Coretax penjual. Mencocokkan angka di Coretax dengan angka di Seller Centre adalah cara paling kuat untuk memastikan tidak ada potongan yang hilang atau tercatat ganda. Jika ditemukan selisih, penjual dapat menghubungi marketplace untuk koreksi bukti potong, atau berkonsultasi ke KPP untuk pencatatan yang benar di SPT.
Cara Melaporkan Pajak Jualan Online di SPT Tahunan
Pelaporan adalah tahap yang paling sering diabaikan penjual online, padahal di sinilah potongan marketplace memperoleh manfaatnya. PPh Pasal 22 yang dipungut marketplace bukan uang yang hilang; ia adalah pembayaran di muka atas pajak tahun berjalan. Jika tidak dilaporkan di SPT Tahunan, penjual kehilangan manfaatnya dan berisiko membayar pajak dua kali.
Bagi penjual orang pribadi pengguna PPh Final UMKM, pelaporan dilakukan melalui SPT Tahunan Orang Pribadi (Formulir 1770 atau 1770 S, tergantung kondisi). Penghasilan dari usaha yang dikenai PPh Final dilaporkan pada bagian penghasilan yang dikenai PPh Final, dengan jumlah peredaran bruto setahun dan PPh Final yang terutang. PPh Pasal 22 yang sudah dipungut marketplace diperhitungkan sebagai pelunasan atas PPh Final tersebut. Jika total potongan marketplace lebih besar dari PPh Final terutang — seperti pada Contoh 2 di atas — kelebihannya dapat diajukan sebagai pengembalian (restitusi) atau dikompensasikan sesuai ketentuan yang berlaku. Simpan seluruh bukti pemungutan marketplace selama setahun sebagai lampiran pendukung.
Bagi penjual yang memakai skema umum, penghasilan usaha dilaporkan sebagai penghasilan neto berdasarkan pembukuan, lalu dihitung pajak terutangnya dengan tarif progresif (orang pribadi) atau tarif badan. PPh Pasal 22 yang dipungut marketplace dimasukkan sebagai kredit pajak pada bagian kredit pajak dalam SPT Tahunan, sehingga mengurangi jumlah pajak yang masih harus dibayar. Bukti pemungutan dari marketplace dan dari Coretax menjadi dasar pencatatan kredit pajak ini. Pastikan jumlah yang diklaim sama dengan yang tercatat di sistem DJP; selisih dapat memicu permintaan klarifikasi dari KPP.
Jadwal pelaporan yang perlu diingat: SPT Tahunan Orang Pribadi paling lambat dilaporkan 31 Maret tahun berikutnya, sedangkan SPT Tahunan Badan paling lambat 30 April tahun berikutnya. SPT Masa PPh Final bulanan, bagi yang menyetor sendiri, dilaporkan paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya setelah masa pajak, dengan penyetoran paling lambat tanggal 15. Sejak berlakunya Coretax, pelaporan dilakukan melalui sistem Coretax DJP, yang menggantikan DJP Online untuk sebagian besar layanan. Penjual yang belum pernah mengakses Coretax sebaiknya mengaktifkannya jauh sebelum tenggat pelaporan, karena aktivasi akun dan pemadanan data membutuhkan waktu.
Satu kebiasaan yang sangat membantu adalah rekonsiliasi bulanan sederhana: setiap akhir bulan, jumlahkan omzet dari semua kanal, catat PPh 22 yang dipungut setiap marketplace, hitung PPh Final yang terutang bulan itu, lalu catat selisih yang harus disetor sendiri. Pekerjaan ini hanya butuh belasan menit bila datanya sudah rapi, dan membuat penyusunan SPT Tahunan menjadi sekadar menjumlahkan dua belas baris bulanan, bukan membongkar setahun transaksi sekaligus.
Kapan Penjual Online Wajib Menjadi PKP dan Memungut PPN
PPN sering membingungkan penjual online karena ia tidak dipungut marketplace, tetapi kewajibannya tetap bisa muncul. Aturannya mengacu pada batas pengusaha kecil: pengusaha yang menyerahkan barang kena pajak atau jasa kena pajak dengan peredaran bruto tidak lebih dari Rp4,8 miliar dalam satu tahun buku tidak wajib dikukuhkan sebagai PKP. Begitu peredaran bruto melewati Rp4,8 miliar, pengusaha wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP, dan sejak itu wajib memungut PPN dari pembeli, membuat faktur pajak, menyetor, dan melaporkan SPT Masa PPN setiap bulan.
Tarif PPN yang berlaku saat ini adalah 12 persen dengan dasar pengenaan pajak nilai lain sebesar 11/12 dari harga jual, sesuai PMK 131 Tahun 2024, sehingga beban efektifnya 11 persen dari harga jual untuk sebagian besar barang dan jasa. PPN disetor paling lambat akhir bulan berikutnya, sebelum SPT Masa PPN dilaporkan. Sebagai contoh ilustrasi, penjual PKP yang menjual barang seharga Rp1.100.000 sudah termasuk PPN di dalamnya memungut PPN efektif sekitar Rp110.000 dari pembeli; jumlah ini bukan penghasilan penjual, melainkan titipan negara yang harus disetor.
Ada juga pilihan menjadi PKP secara sukarela sebelum omzet mencapai Rp4,8 miliar. Pilihan ini masuk akal bila sebagian besar pembeli adalah perusahaan PKP lain yang membutuhkan faktur pajak untuk mengkreditkan PPN masukannya. Sebaliknya, bila pembeli mayoritas konsumen akhir yang tidak bisa mengkreditkan PPN, menjadi PKP sukarela justru menaikkan harga jual atau menggerus margin, karena PPN menjadi tambahan beban di harga. Keputusan ini sebaiknya dihitung berdasarkan komposisi pembeli, bukan sekadar gengsi berstatus PKP.
Satu hal yang perlu diluruskan: status PKP dan skema PPh Final UMKM berjalan terpisah. Menjadi PKP mengatur PPN, sedangkan PPh Final 0,5 persen mengatur pajak penghasilan. Penjual bisa berstatus PKP sekaligus tetap memakai PPh Final UMKM selama omzet dan masa fasilitasnya masih memenuhi syarat. Sebaliknya, penjual yang sudah tidak bisa memakai PPh Final karena omzetnya di atas Rp4,8 miliar tetap wajib menjadi PKP karena batasnya sama. Kedua kewajiban itu muncul pada ambang omzet yang sama, tetapi dihitung dan dilaporkan melalui jalur yang berbeda.
Bagi penjual yang omzetnya mendekati Rp4,8 miliar, langkah persiapan yang bijak adalah mulai menyusun pembukuan yang rapi sejak dini, memisahkan rekening usaha dari rekening pribadi, dan berkonsultasi dengan konsultan pajak sebelum batas itu terlampaui. Peralihan dari skema final ke skema umum dan pengukuhan PKP adalah perubahan besar dalam cara menghitung dan melaporkan pajak; melakukannya dengan persiapan jauh lebih murah daripada memperbaikinya setelah ada teguran.
Kesalahan Umum Penjual Online soal Pajak
Dari berbagai penjelasan DJP dan pengalaman pendampingan UMKM, ada beberapa kesalahan yang berulang dan layak dihindari.
Kesalahan pertama adalah menganggap potongan marketplace sebagai pajak baru yang merugikan, lalu mencoba menghindarinya dengan pindah ke kanal yang belum ditunjuk atau memakai akun toko atas nama orang lain. Kewajiban pajaknya tetap ada di kanal mana pun, dan pemakaian identitas orang lain justru menambah risiko hukum serta membuat pencatatan omzet menjadi kacau.
Kesalahan kedua adalah tidak menyampaikan surat pernyataan omzet padahal omzet masih di bawah Rp500 juta. Akibatnya, marketplace memungut 0,5 persen dari setiap transaksi, dan penjual baru sadar setelah berbulan-bulan. Uangnya tidak hilang — ia bisa diperhitungkan — tetapi arus kas toko terganggu tanpa alasan.
Kesalahan ketiga adalah memakai angka dana cair (settlement) sebagai dasar menghitung omzet. Angka settlement sudah dikurangi biaya layanan, biaya admin, dan berbagai potongan lain, sehingga lebih kecil dari peredaran bruto. Memakai angka ini sebagai dasar hitung membuat penjual membayar kurang dari yang seharusnya, dan kekurangan itu akan muncul saat rekonsiliasi.
Kesalahan keempat adalah mencampur rekening pribadi dan rekening usaha. Begitu omzet melewati Rp500 juta dan penjual harus menghitung PPh Final atas kelebihannya, rekening yang tercampur membuat perhitungan menjadi tebak-tebakan. Rekening terpisah adalah fondasi pembukuan paling sederhana dan paling murah.
Kesalahan kelima adalah tidak menyimpan bukti pemungutan marketplace. Tanpa bukti potong, PPh 22 yang sudah dipungut sulit diklaim sebagai pelunasan atau kredit pajak di SPT Tahunan. Akibatnya, penjual membayar pajak dua kali untuk penghasilan yang sama.
Kesalahan keenam adalah mengabaikan batas waktu fasilitas PPh Final. Penjual yang sudah memakai tarif 0,5 persen selama 7 tahun (orang pribadi) lalu tetap memakainya di tahun kedelapan tanpa sadar akan kurang bayar, karena sejak tahun kedelapan ia seharusnya memakai skema umum. Catat tahun pertama pemakaian fasilitas dan hitung kapan masa itu berakhir.
Kesalahan ketujuh adalah mengira sudah lunas PPN hanya karena sudah dipungut PPh 22 oleh marketplace. PPh dan PPN adalah dua pajak berbeda. Marketplace hanya memungut PPh Pasal 22; PPN tetap menjadi kewajiban penjual sendiri setelah menjadi PKP, dan Lazada maupun marketplace lain secara tegas menyatakan tidak memotong PPN atas nama penjual.
Checklist Bulanan untuk Penjual Online agar Tetap Patuh
Agar kewajiban pajak tidak menumpuk menjadi masalah di akhir tahun, gunakan checklist bulanan berikut. Checklist ini bersifat umum dan dapat disesuaikan dengan skala usahamu.
- Unduh laporan settlement dari setiap marketplace dan simpan dalam satu folder per bulan.
- Jumlahkan omzet kotor (peredaran bruto) dari semua kanal, termasuk penjualan di luar marketplace.
- Perbarui total omzet kumulatif tahun berjalan dan bandingkan dengan batas Rp500 juta dan Rp4,8 miliar.
- Periksa potongan PPh Pasal 22 di setiap laporan settlement dan cocokkan dengan hitungan 0,5 persen dari omzet.
- Hitung PPh Final UMKM bulan itu (0,5 persen dari omzet di atas kuota bebas Rp500 juta bagi orang pribadi) dan kurangi dengan potongan marketplace yang sudah terjadi.
- Buat kode billing dan setor selisihnya paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya, bila masih ada kekurangan.
- Bila berstatus PKP, buat faktur pajak atas penjualan bulan itu dan siapkan SPT Masa PPN.
- Pisahkan dana pajak dari dana operasional dengan menyisihkan 0,5 persen dari setiap pencairan dana marketplace.
- Perbarui surat pernyataan omzet bila total tahunan melewati Rp500 juta, dan beri tahu marketplace.
- Simpan semua bukti potong, bukti setor, dan laporan settlement dalam arsip yang mudah dicari saat menyusun SPT Tahunan.
Kebiasaan bulanan ini hanya membutuhkan waktu singkat, tetapi membedakan penjual yang tenang saat musim pelaporan SPT dengan penjual yang panik mencari data setahun ke belakang.
FAQ
Apakah PMK 37/2025 berarti ada pajak baru untuk penjual online?
Tidak. PMK 37/2025 tidak mengatur jenis pajak baru. Pajak penghasilan atas penghasilan usaha sudah terutang berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan, termasuk untuk jualan online. Peraturan ini hanya mengubah mekanisme pelunasannya: dari disetor sendiri oleh pedagang menjadi dipungut oleh marketplace yang ditunjuk, agar administrasinya lebih sederhana dan perlakuannya setara antara pedagang online dan offline.
Saya penjual kecil dengan omzet di bawah Rp500 juta setahun, apakah saya dipotong pajak?
Tidak, sepanjang kamu wajib pajak orang pribadi dan sudah menyampaikan surat pernyataan kepada marketplace yang menyatakan omzetmu pada tahun pajak berjalan sampai dengan Rp500 juta. Tanpa surat pernyataan, marketplace akan memungut otomatis 0,5 persen dari setiap transaksi. Jadi, segera sampaikan surat pernyataannya melalui Seller Centre.
Berapa besar potongan pajak marketplace dan dari angka apa dihitungnya?
Besarnya 0,5 persen dari peredaran bruto (omzet kotor) setiap transaksi, tidak termasuk PPN dan PPnBM. Bagi penjual non-PKP, dasarnya adalah harga jual kotor. Bagi penjual PKP yang harga jualnya sudah termasuk PPN, dasarnya adalah harga jual dibagi 1,11 terlebih dahulu, baru dikali 0,5 persen.
Apakah potongan marketplace menggantikan kewajiban saya menyetor PPh Final setiap bulan?
Potongan itu diperhitungkan, bukan serta-merta menggantikan seluruh kewajiban. Bagi pengguna PPh Final UMKM, potongan marketplace dianggap sebagai pelunasan atas PPh Final bulan itu. Bila potongan marketplace sudah sama atau lebih besar dari PPh Final terutang bulan itu, tidak ada setoran tambahan. Bila masih kurang — misalnya karena sebagian penjualan terjadi di luar marketplace — selisihnya tetap harus disetor sendiri paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya.
Saya berjualan di Shopee dan Tokopedia sekaligus, apakah batas Rp500 juta dihitung per toko?
Tidak. Batas Rp500 juta dan Rp4,8 miliar dihitung dari seluruh peredaran bruto usaha dalam satu tahun pajak, mencakup semua marketplace, semua toko, dan semua kanal penjualan lain. Dua toko dengan omzet masing-masing Rp300 juta berarti total usaha Rp600 juta, sehingga sudah melewati batas Rp500 juta.
Kapan saya wajib menjadi PKP dan memungut PPN?
Ketika peredaran bruto penyerahan barang atau jasa kena pajak melewati Rp4,8 miliar dalam satu tahun buku. Sejak itu, kamu wajib melaporkan usaha untuk dikukuhkan sebagai PKP, lalu memungut PPN dengan tarif efektif 11 persen dari pembeli, membuat faktur pajak, dan melaporkan SPT Masa PPN setiap bulan. Di bawah batas itu kamu boleh memilih menjadi PKP secara sukarela, tetapi tidak wajib.
Kesimpulan
Pajak penjual online di marketplace memasuki babak baru sejak 1 Oktober 2026: Shopee, Tokopedia, Blibli, dan Lazada memungut PPh Pasal 22 sebesar 0,5 persen dari omzet berdasarkan PMK 37/2025. Aturan ini bukan pajak baru, melainkan pemungutan di titik transaksi atas pajak yang memang sudah terutang. Penjual orang pribadi dengan omzet sampai Rp500 juta setahun tetap bebas dari pemungutan, asal menyampaikan surat pernyataan kepada marketplace. Di atas batas itu, potongan 0,5 persen diperhitungkan sebagai pelunasan PPh Final UMKM atau sebagai kredit pajak, sehingga tidak ada pembayaran ganda bila dilaporkan dengan benar di SPT Tahunan. Pada saat yang sama, penjual perlu menjaga dua ambang omzet lainnya: Rp4,8 miliar sebagai batas PPh Final UMKM dan batas pengukuhan PKP untuk PPN.
Langkah paling masuk akal bagi penjual online saat ini adalah menertibkan tiga hal: data di Seller Centre (NIK, NPWP, dan surat pernyataan omzet), pencatatan omzet gabungan dari semua kanal, dan arsip bukti pemungutan bulanan. Tiga hal itu membuat potongan marketplace menjadi sesuatu yang bisa diperiksa, diperhitungkan, dan dilaporkan — bukan potongan misterius yang menggerus dana tanpa jejak. Aturan pajak akan terus berubah, dan DJP sendiri telah beberapa kali menyesuaikan jadwal pelaksanaan PMK 37/2025; karena itu, periksa pengumuman resmi DJP di pajak.go.id secara berkala dan jangan mengandalkan kabar dari grup penjual sebagai satu-satunya sumber.
Sumber resmi yang dirujuk
- Direktorat Jenderal Pajak, Siaran Pers Nomor SP-14/2026, “Pemerintah Implementasikan PMK 37/2025 melalui Penunjukan Empat Marketplace sebagai Pemungut PPh” (1 Juli 2026) — https://www.pajak.go.id/sites/default/files/2026-07/SP-14_2026%20PEMERINTAH%20BERLAKUKAN%20KETENTUAN%20PEMUNGUTAN%20PPH%20MELALUI%20MARKETPLACE%2C%20TUNJUK%204%20PELAKU%20PMSE..pdf
- Direktorat Jenderal Pajak, “Pemungutan PPh Pasal 22 Melalui Marketplace Mulai Dilaksanakan 1 Oktober 2026” (1 Oktober 2026) — http://www.pajak.go.id/id/siaran-pers/pemungutan-pph-pasal-22-melalui-marketplace-mulai-dilaksanakan-1-oktober-2026
- Direktorat Jenderal Pajak, “PMK 37/2025, Kesetaraan Pajak Pedagang Online dan Offline” — https://www.pajak.go.id/en/node/117180
- Direktorat Jenderal Pajak, “Pajak E-Commerce, Tidak Semua Pedagang Otomatis Dipungut PPh Pasal 22” — https://www.pajak.go.id/id/artikel/pajak-e-commerce-tidak-semua-pedagang-otomatis-dipungut-pph-pasal-22
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37 Tahun 2025 tentang Penunjukan Pihak Lain sebagai Pemungut Pajak Penghasilan serta Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan yang Dipungut oleh Pihak Lain atas Penghasilan Pedagang Dalam Negeri dengan Mekanisme PMSE.
- Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan (PPh Final UMKM 0,5 persen, batas omzet Rp4,8 miliar, jangka waktu fasilitas 7/4/3 tahun).
- Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2026 (perubahan atas PP 55/2022, dikutip dalam FAQ resmi DJP terkait pembebasan Rp500 juta).
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131 Tahun 2024 tentang Pajak Pertambahan Nilai (dasar pengenaan 11/12 sehingga tarif efektif 11 persen).
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2024 tentang Ketentuan Perpajakan dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (pengukuhan PKP dan batas pengusaha kecil Rp4,8 miliar).