Investasi Kripto untuk Pemula: Cara Kerja, Risiko, dan Cara Memilih Platform yang Berizin OJK

Investasi Kripto untuk Pemula: Cara Kerja, Risiko, dan Cara Memilih Platform yang Berizin OJK

Investasi kripto untuk pemula sering terlihat rumit karena penuh istilah asing: blockchain, wallet, private key, gas fee, dan puluhan nama koin yang harganya bergerak cepat. Padahal, langkah awalnya bisa dipahami dengan sederhana: kripto adalah aset digital yang diperdagangkan lewat platform berizin, harganya sangat fluktuatif, dan di Indonesia status hukumnya sudah jelas — boleh diperdagangkan sebagai aset keuangan digital, tetapi bukan alat pembayaran yang sah. Artikel ini menjelaskan cara kerja aset kripto, aturan resminya di Indonesia, risiko yang wajib dipahami, cara memilih platform yang berizin OJK, sampai pajak dan cara menyimpannya dengan aman. Semua aturan resmi dirujuk ke sumber primer, sementara patokan praktik diberi label jelas agar tidak tertukar dengan aturan. Artikel ini adalah edukasi umum dan bukan saran keuangan atau investasi pribadi.

Daftar Isi
  1. Poin Kunci
  2. Daftar Isi
  3. Apa Itu Aset Kripto dan Bagaimana Cara Kerjanya
  4. Blockchain: buku besar yang dibagikan ke banyak komputer
  5. Dompet kripto dan kunci privat
  6. Bagaimana harga kripto terbentuk
  7. Status Hukum Aset Kripto di Indonesia
  8. Dari Bappebti ke OJK: siapa yang mengawasi sekarang
  9. Kripto bukan alat pembayaran yang sah
  10. Whitelist OJK: daftar platform yang boleh dipakai
  11. Seberapa Besar Pasar Kripto Indonesia
  12. Jenis-Jenis Aset Kripto yang Perlu Dikenali
  13. Bitcoin: aset kripto pertama
  14. Ethereum dan aset dengan kontrak pintar
  15. Stablecoin: kripto yang dipatok ke mata uang
  16. Altcoin dan token lain
  17. Risiko Investasi Kripto yang Wajib Dipahami
  18. Volatilitas harga yang ekstrem
  19. Penipuan berkedok investasi kripto
  20. Platform ilegal dan risiko gagal bayar
  21. Kehilangan akses dan kesalahan transfer
  22. Tidak dijamin LPS
  23. Cara Memilih Platform Kripto yang Berizin OJK
  24. Langkah 1: cocokan dengan whitelist OJK
  25. Langkah 2: periksa kanal resminya
  26. Langkah 3: bandingkan biaya dan kemudahan
  27. Langkah 4: jangan tergiur bonus dan hadiah besar
  28. Cara Memulai Investasi Kripto Langkah demi Langkah
  29. 1. Siapkan dana darurat dulu
  30. 2. Daftar dan verifikasi identitas (KYC)
  31. 3. Aktifkan keamanan akun
  32. 4. Setor dana dari rekening atas nama sendiri
  33. 5. Beli aset pertama dalam jumlah kecil
  34. 6. Catat setiap transaksi untuk keperluan pajak
  35. Strategi Sederhana untuk Pemula
  36. Beli berkala atau dollar cost averaging
  37. Tentukan alokasi sejak awal
  38. Punya rencana keluar sebelum membeli
  39. Jangan memakai utang atau dana kebutuhan pokok
  40. Jangan memakai leverage sebagai pemula
  41. Pajak Kripto di Indonesia
  42. Aturan yang berlaku sejak 1 Agustus 2025
  43. Pajak atas jasa platform
  44. Pelaporan dalam SPT Tahunan
  45. Cara Menyimpan Aset Kripto dengan Aman
  46. Menyimpan di platform (custodial)
  47. Dompet panas (hot wallet)
  48. Dompet dingin (cold wallet)
  49. Aturan dasar keamanan dompet
  50. Kesalahan Umum Pemula yang Perlu Dihindari
  51. Membeli karena takut ketinggalan (FOMO)
  52. Mengikuti sinyal dan grup berbayar tanpa verifikasi
  53. Menganggap stablecoin sama amannya dengan tabungan
  54. Menyimpan semua aset di satu tempat
  55. Lupa mencatat dan melaporkan pajak
  56. Berinvestasi tanpa memahami asetnya
  57. Kapan Kripto Mungkin Tidak Cocok untuk Anda
  58. Pertanyaan yang Sering Diajukan (FAQ)
  59. Apakah investasi kripto legal di Indonesia?
  60. Berapa modal minimal untuk mulai investasi kripto?
  61. Apakah kripto dijamin LPS seperti tabungan bank?
  62. Platform kripto mana yang berizin OJK?
  63. Berapa pajak yang dikenakan saat menjual kripto?
  64. Apakah Bitcoin bisa habis dan apakah harganya pasti naik karena pasokannya terbatas?
  65. Kesimpulan
  66. Sumber resmi yang dirujuk

Poin Kunci

  • Aset kripto di Indonesia adalah aset keuangan digital yang dapat diperdagangkan, bukan alat pembayaran yang sah. Rupiah tetap satu-satunya alat pembayaran yang sah berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.
  • Sejak 10 Januari 2025, pengaturan dan pengawasan aset kripto beralih dari Bappebti ke OJK berdasarkan UU P2SK dan PP 49/2024, dengan payung aturan POJK 27/2024.
  • OJK menerbitkan whitelist resmi penyelenggara perdagangan aset kripto. Bertransaksilah hanya lewat Pedagang Aset Keuangan Digital (PAKD) yang tercantum di daftar itu, dan cek ulang daftar terbaru di situs resmi OJK sebelum mendaftar.
  • Data OJK: per Desember 2025 ada 20,19 juta konsumen aset kripto di Indonesia, dengan nilai transaksi sepanjang 2025 mencapai Rp482,23 triliun.
  • Risiko terbesar kripto adalah volatilitas harga yang ekstrem, penipuan berkedok investasi, dan platform ilegal yang tidak diawasi. Aset kripto tidak dijamin LPS.
  • Sejak 1 Agustus 2025, PMK 50/2025 mengatur pajak kripto: penyerahan aset kripto tidak dikenai PPN, sedangkan penjualan dikenai PPh Pasal 22 final 0,21% dari nilai transaksi lewat PAKD dalam negeri dan 1% lewat platform luar negeri.
  • Untuk pemula, patokan praktik yang umum dipakai adalah mulai dari dana kecil yang siap hilang, memakai strategi beli berkala (dollar cost averaging), dan tidak memakai dana darurat atau utang untuk membeli kripto.

Daftar Isi

  1. Apa Itu Aset Kripto dan Bagaimana Cara Kerjanya
  2. Status Hukum Aset Kripto di Indonesia
  3. Seberapa Besar Pasar Kripto Indonesia
  4. Jenis-Jenis Aset Kripto yang Perlu Dikenali
  5. Risiko Investasi Kripto yang Wajib Dipahami
  6. Cara Memilih Platform Kripto yang Berizin OJK
  7. Cara Memulai Investasi Kripto Langkah demi Langkah
  8. Strategi Sederhana untuk Pemula
  9. Pajak Kripto di Indonesia
  10. Cara Menyimpan Aset Kripto dengan Aman
  11. Kesalahan Umum Pemula yang Perlu Dihindari
  12. Kapan Kripto Mungkin Tidak Cocok untuk Anda
  13. Pertanyaan yang Sering Diajukan (FAQ)
  14. Kesimpulan
  15. Sumber resmi yang dirujuk

Apa Itu Aset Kripto dan Bagaimana Cara Kerjanya

Aset kripto adalah aset digital yang keberadaan dan perpindahannya dicatat dalam sebuah buku besar digital bernama blockchain. Tidak ada bentuk fisiknya, tidak ada kantor pusat yang mencetaknya seperti uang kertas, dan tidak ada satu pihak tunggal yang mengendalikan seluruh jaringannya. Nilai sebuah aset kripto terbentuk dari penawaran dan permintaan di pasar, sama seperti saham atau komoditas lainnya. Karena itu harganya bisa naik dan turun tajam dalam waktu singkat, bahkan dalam satu hari.

Blockchain: buku besar yang dibagikan ke banyak komputer

Bayangkan sebuah buku catatan transaksi yang salinannya disimpan di ribuan komputer di seluruh dunia secara bersamaan. Setiap kali ada transaksi baru, catatan itu ditambahkan sebagai satu blok yang terhubung dengan blok sebelumnya, membentuk rantai atau chain. Inilah blockchain. Karena salinannya tersebar, mengubah satu catatan lama secara diam-diam menjadi sangat sulit: perubahan itu harus disetujui oleh sebagian besar jaringan, bukan oleh satu orang saja. Sifat inilah yang membuat blockchain disebut desentralisasi, yaitu tidak dikendalikan satu otoritas pusat.

Setiap transaksi di blockchain bersifat transparan dalam arti alamat dan jumlahnya bisa dilihat publik, tetapi identitas pemilik alamat tidak tercantum langsung. Inilah alasan kripto sering disebut pseudonim, bukan anonim sepenuhnya. Jejak transaksi tetap bisa ditelusuri oleh pihak yang berwenang bila diperlukan.

Dompet kripto dan kunci privat

Untuk memiliki aset kripto, Anda membutuhkan dompet kripto atau wallet. Dompet ini sebenarnya tidak menyimpan koinnya secara fisik, melainkan menyimpan kunci privat, yaitu semacam kata sandi rahasia yang membuktikan bahwa Anda pemilik aset di alamat tertentu. Ada dua kunci yang bekerja berpasangan: kunci publik yang boleh dibagikan dan berfungsi seperti nomor rekening, serta kunci privat yang wajib dirahasiakan dan berfungsi seperti PIN sekaligus tanda tangan.

Aturan paling mendasar dalam kripto adalah: siapa pun yang memegang kunci privat, dialah yang mengendalikan asetnya. Jika kunci privat hilang, aset di alamat itu praktis tidak bisa dipulihkan oleh siapa pun, termasuk oleh platform tempat Anda membeli. Jika kunci privat bocor ke orang lain, orang itu bisa memindahkan aset Anda tanpa perlu izin Anda. Karena itu menjaga kunci privat sama pentingnya dengan menjaga isi dompet itu sendiri.

Saat membeli kripto lewat platform perdagangan di Indonesia, biasanya platform menyimpan kunci privat atas nama Anda (custodial). Ini praktis untuk pemula karena Anda tidak perlu mengelola kunci sendiri, tetapi artinya keamanan aset Anda bergantung pada keamanan platform tersebut. Inilah salah satu alasan memilih platform berizin menjadi sangat penting, seperti dibahas pada bagian tersendiri di artikel ini.

Bagaimana harga kripto terbentuk

Tidak ada pihak yang menetapkan harga Bitcoin atau aset kripto lain. Harga terbentuk dari transaksi jual beli di bursa: ketika pembeli lebih banyak daripada penjual pada harga tertentu, harga naik, dan sebaliknya. Karena pasar kripto buka 24 jam setiap hari tanpa jeda akhir pekan, pergerakan harga bisa terjadi kapan saja, termasuk tengah malam.

Beberapa faktor yang umum memengaruhi harga antara lain sentimen pasar global, kebijakan suku bunga bank sentral, kabar regulasi, peristiwa besar seperti halving Bitcoin, serta arus masuk dan keluar dana dari investor besar. Tidak ada rumus yang bisa memastikan harga besok, dan siapa pun yang menjanjikan kepastian keuntungan dari kripto patut dicurigai.

Status Hukum Aset Kripto di Indonesia

Status hukum adalah hal pertama yang harus dipahami sebelum membeli kripto, karena banyak penipuan berkedok investasi kripto justru memanfaatkan ketidaktahuan masyarakat soal aturan.

Dari Bappebti ke OJK: siapa yang mengawasi sekarang

Sebelum tahun 2025, perdagangan aset kripto di Indonesia diawasi oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) di bawah Kementerian Perdagangan, dan kripto diperlakukan sebagai komoditas. Sejak 10 Januari 2025, pengaturan dan pengawasan aset kripto resmi beralih ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Peralihan ini diamanatkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) dan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2024, lalu dilaksanakan melalui Peraturan OJK Nomor 27 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Aset Keuangan Digital Termasuk Aset Kripto, yang kemudian diubah dengan POJK Nomor 23 Tahun 2025.

Serah terima resmi ditandatangani pada 10 Januari 2025 melalui siaran pers bersama OJK, Bank Indonesia, dan Bappebti. Masa transisi kemudian resmi diakhiri pada 20 Januari 2026 lewat penandatanganan berita acara pengakhiran nota kesepahaman. Dengan peralihan ini, aset kripto kini diperlakukan sebagai aset keuangan digital, bukan lagi sekadar komoditas, dan standar perlindungan konsumennya disetarakan dengan sektor keuangan lain yang diawasi OJK.

Kripto bukan alat pembayaran yang sah

Hal yang sering disalahpahami adalah menganggap kripto bisa dipakai membayar apa saja seperti uang. Di Indonesia, jawabannya tegas: tidak. Bank Indonesia melalui Siaran Pers Nomor 20/4/DKom menegaskan bahwa virtual currency, termasuk Bitcoin, tidak diakui sebagai alat pembayaran yang sah, sesuai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang yang menetapkan rupiah sebagai satu-satunya alat pembayaran yang sah di wilayah Indonesia.

Artinya, kripto boleh dibeli, dimiliki, dan diperdagangkan sebagai aset investasi melalui penyelenggara berizin, tetapi tidak boleh dipakai untuk membayar barang atau jasa di dalam negeri. Toko atau merchant yang menerima kripto sebagai pembayaran melanggar ketentuan mata uang. Perbedaan ini penting: legal untuk diperdagangkan tidak sama dengan legal sebagai alat bayar.

Whitelist OJK: daftar platform yang boleh dipakai

Pada 19 Desember 2025, OJK menerbitkan whitelist resmi berisi penyelenggara perdagangan aset keuangan digital dan aset kripto yang telah berizin atau terdaftar. Daftar ini memuat bursa aset keuangan digital, yaitu PT Central Finansial X (CFX), para Pedagang Aset Keuangan Digital (PAKD) berizin, serta calon pedagang yang terdaftar. OJK meminta masyarakat hanya bertransaksi melalui entitas dan aplikasi yang tercantum dalam whitelist, memakai kanal resmi yang tercantum di daftar itu, dan tidak memakai aplikasi atau situs di luar daftar.

Per September 2026, OJK mencatat 28 PAKD berizin. Jumlah ini dapat berubah karena OJK memperbarui daftar secara berkala, jadi angka yang benar adalah angka pada daftar terbaru di situs resmi OJK, bukan angka yang Anda baca di artikel mana pun termasuk artikel ini. Sanksi bagi penyelenggara tanpa izin pun berat: Pasal 304 UU P2SK mengancam pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 10 tahun serta denda paling sedikit Rp1 miliar dan paling banyak Rp1 triliun bagi yang melanggar ketentuan perizinan.

Seberapa Besar Pasar Kripto Indonesia

Data resmi OJK menunjukkan pasar kripto Indonesia termasuk besar dan terus tumbuh dari sisi jumlah pengguna. Hingga Desember 2025, jumlah konsumen aset kripto di Indonesia mencapai 20,19 juta orang, naik dari 19,56 juta pada November 2025 dan 19,08 juta pada Oktober 2025. Nilai transaksi aset kripto sepanjang tahun 2025 tercatat Rp482,23 triliun. Sebagai perbandingan, nilai transaksi tahun 2024 mencapai sekitar Rp650,61 triliun, sehingga nilai 2025 memang lebih rendah, tetapi jumlah penggunanya justru terus bertambah.

Per Januari 2026, OJK mencatat sebanyak 1.391 aset kripto telah terdaftar dan dapat diperdagangkan di Indonesia. Angka ini menunjukkan betapa banyaknya pilihan aset di pasar, sekaligus menjadi peringatan: dari ribuan aset itu, hanya sebagian kecil yang memiliki rekam jejak panjang dan likuiditas besar. Sisanya bisa sangat tidak likuid, mudah dimanipulasi harganya, atau bahkan tidak memiliki proyek nyata di baliknya.

Di tingkat global, laporan Chainalysis Global Crypto Adoption Index 2025 menempatkan Indonesia di antara 20 negara dengan tingkat adopsi kripto tertinggi di dunia. Besarnya pasar ini menjelaskan mengapa penipuan berkedok kripto juga marak: di mana ada banyak uang dan banyak pemula, di situ pula penipu berkumpul. Karena itu, memahami aturan dan risiko menjadi bekal wajib, bukan pilihan.

Jenis-Jenis Aset Kripto yang Perlu Dikenali

Tidak semua aset kripto sama. Memahami jenisnya membantu pemula memilih aset pertama dengan lebih sadar, bukan sekadar ikut-ikutan nama yang sedang ramai dibicarakan.

Bitcoin: aset kripto pertama

Bitcoin diciptakan pada tahun 2009 berdasarkan whitepaper berjudul “Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System” yang diterbitkan Satoshi Nakamoto pada 31 Oktober 2008. Bitcoin dirancang sebagai sistem kas elektronik antar pihak tanpa perantara, dan pasokannya dibatasi maksimal 21 juta unit. Imbalan bagi penambang yang memvalidasi transaksi berkurang separuh kira-kira setiap empat tahun dalam peristiwa yang disebut halving, dan seluruh 21 juta Bitcoin diperkirakan selesai ditambang sekitar tahun 2140. Kelangkaan yang terprogram inilah yang sering dijadikan alasan mengapa Bitcoin dianggap sebagai penyimpan nilai digital, meski harganya tetap sangat fluktuatif.

Ethereum dan aset dengan kontrak pintar

Ethereum adalah aset kripto terbesar kedua yang memperkenalkan kontrak pintar, yaitu program yang berjalan otomatis di blockchain ketika kondisi tertentu terpenuhi. Kontrak pintar memungkinkan aplikasi keuangan terdesentralisasi, token, dan berbagai layanan digital lain dibangun di atas satu jaringan. Sejak September 2022, Ethereum beralih ke mekanisme proof-of-stake lewat peristiwa yang disebut The Merge, sehingga validasi transaksi tidak lagi memakai penambangan intensif energi seperti Bitcoin. Bagi pemula, yang penting dipahami adalah Ethereum bukan sekadar “Bitcoin kedua”, melainkan jaringan dengan fungsi yang berbeda.

Stablecoin: kripto yang dipatok ke mata uang

Stablecoin adalah aset kripto yang nilainya dirancang mengikuti aset lain, umumnya dolar Amerika Serikat, dengan patokan satu banding satu. Contoh yang paling banyak diperdagangkan di Indonesia adalah USDT dan Tether. Sepanjang 2025, USDT menjadi kontributor terbesar transaksi kripto di pasar rupiah dengan porsi sekitar 22 persen dari total volume, diikuti Bitcoin sekitar 13 persen dan Ethereum sekitar 7 persen, menurut data industri yang dikutip dari laporan OJK.

Stablecoin sering dipakai sebagai tempat parkir sementara saat trader keluar dari aset yang fluktuatif, atau sebagai jembatan untuk memindahkan nilai antar platform. Namun stablecoin bukan tanpa risiko: nilainya bergantung pada cadangan dan kredibilitas penerbitnya, dan stablecoin tetap merupakan aset kripto, bukan simpanan bank, sehingga tidak dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

Altcoin dan token lain

Semua aset kripto selain Bitcoin biasa disebut altcoin. Di dalamnya ada banyak kategori: token platform, token tata kelola, token utilitas untuk layanan tertentu, hingga meme coin yang nilainya hampir sepenuhnya digerakkan oleh tren media sosial. Altcoin berkapitalisasi kecil bisa naik berkali lipat dalam waktu singkat, tetapi juga bisa jatuh hingga mendekati nol. Bagi pemula, altcoin kecil adalah kategori paling berisiko dan paling sering menjadi bahan penipuan lewat skema pump and dump, yaitu ketika sekelompok orang menaikkan harga secara artifisial lalu menjualnya ke pembeli yang terlambat masuk.

Jenis aset kripto Contoh Ciri utama Tingkat risiko umum
Bitcoin BTC Pasokan dibatasi 21 juta, jaringan tertua dan paling likuid Tinggi, tetapi paling mapan
Ethereum dan platform kontrak pintar ETH Mendukung aplikasi dan kontrak pintar, proof-of-stake Tinggi
Stablecoin USDT, USDC Nilai dipatok ke dolar AS, dipakai sebagai jembatan transaksi Menengah, bergantung pada penerbit
Altcoin berkapitalisasi besar Beragam Proyek mapan dengan komunitas dan likuiditas cukup Tinggi
Altcoin kecil dan meme coin Beragam Likuiditas rendah, harga mudah dimanipulasi Sangat tinggi

Tabel di atas adalah gambaran umum, bukan peringkat rekomendasi. Tingkat risiko setiap aset bisa berubah seiring waktu, dan riset mandiri tetap diperlukan sebelum membeli aset apa pun.

Risiko Investasi Kripto yang Wajib Dipahami

Banyak pemula hanya mendengar cerita orang yang untung besar dari kripto, lalu lupa bahwa kerugian besar sama lazimnya. Memahami risiko sebelum membeli adalah satu-satunya cara agar keputusan Anda rasional.

Volatilitas harga yang ekstrem

Risiko paling nyata adalah harga yang bisa jatuh sangat dalam dalam waktu singkat. Bitcoin, aset kripto paling mapan sekalipun, pernah turun lebih dari 60 persen sepanjang tahun 2022 berdasarkan data pasar historis. Aset yang lebih kecil bisa jatuh 80 sampai 90 persen dari puncaknya. Volatilitas ini berarti uang yang Anda tempatkan di kripto bisa berkurang separuh sebelum Anda sempat bereaksi, dan tidak ada pihak yang wajib mengganti kerugian itu.

Penipuan berkedok investasi kripto

Modus penipuan kripto di Indonesia sangat beragam: grup sinyal berbayar yang menjanjikan keuntungan pasti, aplikasi trading palsu yang menampilkan saldo fiktif, tawaran titip dana dengan imbal hasil tetap per minggu, hingga tautan phishing yang meniru situs platform resmi. Ciri yang hampir selalu sama adalah janji keuntungan pasti, tekanan untuk segera transfer, dan permintaan agar Anda merekrut orang lain. Investasi yang sah tidak pernah menjanjikan keuntungan pasti, dan OJK secara berkala merilis daftar entitas ilegal. Bila ada pihak yang menjanjikan imbal hasil tetap dari kripto, hampir pasti itu penipuan.

Platform ilegal dan risiko gagal bayar

Membeli kripto di platform yang tidak tercantum dalam whitelist OJK berarti Anda bertransaksi di luar pengawasan regulator. Jika platform itu kabur, dibekukan, atau bangkrut, tidak ada jalur pengaduan resmi yang jelas dan dana Anda kemungkinan besar tidak kembali. Sejarah industri kripto global sudah mencatat beberapa bursa besar yang runtuh dan merugikan jutaan pengguna. Di Indonesia, perlindungan terbaik yang tersedia adalah memakai PAKD berizin OJK, meski itu pun tidak menghilangkan risiko pasar.

Kehilangan akses dan kesalahan transfer

Di dunia kripto, kesalahan kecil bisa berakibat fatal. Mengirim aset ke alamat yang salah, memilih jaringan blockchain yang salah, atau kehilangan seed phrase dompet pribadi bisa membuat aset hilang permanen tanpa bisa dibatalkan. Transaksi blockchain umumnya tidak dapat dibalik. Karena itu, sebelum mengirim jumlah besar, biasakan mengirim jumlah kecil dulu sebagai uji coba, dan periksa kembali alamat tujuan serta jaringan yang dipilih.

Tidak dijamin LPS

Berbeda dengan simpanan di bank yang dijamin LPS sampai Rp2 miliar dengan syarat 3T (tercatat, tingkat bunga tidak melebihi batas, dan tidak menyebabkan bank merugi), aset kripto tidak dijamin oleh LPS. Jika platform tempat Anda menyimpan aset bermasalah, tidak ada penjamin simpanan yang mengganti dana Anda. Fakta ini sering tidak disadari pemula yang menganggap semua produk keuangan di Indonesia otomatis dijamin negara.

Risiko Dampak Cara menguranginya
Volatilitas ekstrem Nilai portofolio bisa turun puluhan persen Hanya pakai dana dingin, beli bertahap, alokasi kecil
Penipuan dan skema ponzi Dana hilang seluruhnya Tolak janji keuntungan pasti, cek legalitas ke OJK
Platform ilegal Dana tidak bisa ditarik, tanpa jalur pengaduan Hanya pakai PAKD di whitelist OJK
Kehilangan kunci atau salah kirim Aset hilang permanen Simpan seed phrase offline, uji kirim jumlah kecil
Peretasan akun Aset dicuri dari akun platform Aktifkan autentikasi dua faktor, kata sandi unik
Perubahan regulasi Aturan pajak dan perdagangan bisa berubah Ikuti pengumuman resmi OJK dan DJP

Cara Memilih Platform Kripto yang Berizin OJK

Memilih platform adalah keputusan paling penting bagi pemula, lebih penting daripada memilih koin pertama. Platform yang baik melindungi dana Anda, mengenakan biaya yang transparan, dan memudahkan penarikan ke rekening bank.

Langkah 1: cocokan dengan whitelist OJK

Buka situs resmi OJK di ojk.go.id dan cari daftar penyelenggara perdagangan aset keuangan digital. Cocokkan nama aplikasi dan nama perusahaan di baliknya dengan daftar tersebut. Jika nama perusahaan tidak ada di daftar, anggap platform itu belum berizin, apa pun klaim di iklannya. Perlu dicatat bahwa izin diberikan kepada badan hukum penyelenggara, bukan sekadar nama aplikasi, jadi pastikan keduanya cocok. OJK juga menyediakan layanan Kontak OJK 157 dan WhatsApp 081-157-157-157 untuk memeriksa status sebuah platform.

Langkah 2: periksa kanal resminya

Platform berizin hanya beroperasi lewat aplikasi, situs web, dan kanal resmi yang tercantum dalam whitelist. Waspadai tautan dari grup chat, iklan media sosial, atau pesan pribadi yang mengarahkan ke situs tiruan. Selalu unduh aplikasi dari toko aplikasi resmi dan periksa nama pengembangnya sebelum memasang.

Langkah 3: bandingkan biaya dan kemudahan

Setelah legalitas terpenuhi, bandingkan hal-hal praktis berikut ini:

  • Biaya transaksi: sebagai patokan umum, platform lokal mengenakan biaya jual beli sekitar 0,1 sampai 0,3 persen per transaksi, tetapi angkanya berbeda-beda dan bisa berubah. Hitung total biaya termasuk biaya penarikan ke bank.
  • Minimum pembelian: sebagai patokan umum, banyak platform lokal mengizinkan pembelian mulai dari sekitar Rp10.000 sampai Rp11.000. Angka ini hanya patokan umum, bukan aturan resmi, jadi periksa di aplikasi masing-masing.
  • Aset yang tersedia: pastikan aset yang ingin Anda beli memang diperdagangkan di platform itu dan termasuk aset yang terdaftar dan dapat diperdagangkan menurut OJK.
  • Kemudahan penarikan rupiah: pastikan penarikan ke rekening bank atas nama Anda sendiri berjalan lancar, dan periksa batas serta waktu prosesnya.
  • Keamanan akun: pilih platform yang menyediakan autentikasi dua faktor, notifikasi login, dan riwayat aktivitas akun.

Langkah 4: jangan tergiur bonus dan hadiah besar

Bonus pendaftaran, hadiah referral, dan promosi “gratis koin” sering dipakai platform, termasuk yang berizin, untuk menarik pengguna baru. Bonus boleh dinikmati, tetapi jangan pernah menjadikannya alasan utama memilih platform. Legalitas, keamanan, dan biaya jauh lebih penting daripada hadiah sekali pakai.

Cara Memulai Investasi Kripto Langkah demi Langkah

Berikut alur umum memulai investasi kripto di platform berizin di Indonesia. Rincian tampilan bisa berbeda antar aplikasi, tetapi tahapannya sama.

1. Siapkan dana darurat dulu

Sebelum membeli kripto, pastikan dana darurat Anda sudah tersedia. Sebagai patokan dari materi edukasi OJK, dana darurat idealnya 3 sampai 6 kali pengeluaran bulanan untuk lajang, dan 9 sampai 12 kali untuk yang sudah berkeluarga. Kripto bukan pengganti dana darurat, karena nilainya bisa turun tepat saat Anda membutuhkan uang. Panduan menghitung dana darurat secara rinci bisa dibaca pada artikel Dana Darurat untuk Keluarga Muda di situs ini.

2. Daftar dan verifikasi identitas (KYC)

Platform berizin wajib melakukan verifikasi identitas atau Know Your Customer (KYC). Anda akan diminta mengunggah KTP dan swafoto, lalu menunggu persetujuan. Proses ini adalah kewajiban regulasi untuk mencegah pencucian uang, bukan sekadar formalitas. Platform yang mengizinkan transaksi besar tanpa verifikasi identitas apa pun patut dicurigai.

3. Aktifkan keamanan akun

Sebelum menyetor dana, aktifkan autentikasi dua faktor, gunakan kata sandi yang panjang dan unik, dan jangan memakai kata sandi yang sama dengan akun lain. Simpan kode pemulihan autentikator di tempat yang aman dan terpisah dari ponsel Anda.

4. Setor dana dari rekening atas nama sendiri

Setoran umumnya dilakukan lewat transfer bank atau virtual account atas nama Anda sendiri. Platform berizin tidak menerima setoran dari rekening orang lain, dan ini adalah perlindungan bagi Anda.

5. Beli aset pertama dalam jumlah kecil

Untuk pembelian pertama, mulailah dari jumlah kecil, misalnya puluhan ribu rupiah, agar Anda memahami alur pembelian, tampilan portofolio, dan cara kerja harga tanpa tekanan besar. Periksa kembali nama aset, jumlah, dan total biaya sebelum menekan tombol beli. Kesalahan paling umum pemula adalah membeli aset yang salah karena namanya mirip dengan aset lain.

6. Catat setiap transaksi untuk keperluan pajak

Sejak awal, biasakan menyimpan catatan tanggal, aset, jumlah, dan nilai rupiah setiap pembelian dan penjualan. Catatan ini akan sangat membantu saat menghitung dan melaporkan pajak, seperti dijelaskan pada bagian pajak di artikel ini.

Strategi Sederhana untuk Pemula

Tidak ada strategi yang menjamin untung di kripto, tetapi ada beberapa pendekatan sederhana yang membantu pemula mengelola risiko. Semua yang disebut di bawah ini adalah patokan praktik umum, bukan aturan resmi dan bukan saran investasi pribadi.

Beli berkala atau dollar cost averaging

Dollar cost averaging (DCA) adalah cara membeli dalam jumlah yang sama secara berkala, misalnya setiap minggu atau setiap bulan, tanpa memedulikan harga saat itu. Ketika harga turun, jumlah yang sama membeli lebih banyak unit; ketika harga naik, membeli lebih sedikit unit. Tujuannya bukan memaksimalkan keuntungan, melainkan mengurangi risiko membeli seluruhnya di harga puncak. DCA cocok untuk pemula karena tidak membutuhkan kemampuan membaca grafik.

Tentukan alokasi sejak awal

Tentukan berapa persen dari total dana investasi Anda yang dialokasikan ke kripto, lalu patuhi batas itu. Sebagai patokan praktik yang umum dipakai, banyak perencana keuangan menyarankan kripto hanya sebagai porsi kecil portofolio, misalnya sekitar 1 sampai 5 persen, karena risikonya jauh lebih tinggi daripada deposito, reksa dana, atau saham. Angka ini bukan aturan resmi; sesuaikan dengan toleransi risiko dan kondisi keuangan Anda sendiri. Yang terpenting, porsi itu harus berasal dari dana dingin, yaitu dana yang tidak dibutuhkan untuk kebutuhan hidup dalam waktu dekat.

Punya rencana keluar sebelum membeli

Sebelum membeli, tentukan jawaban atas dua pertanyaan: pada harga berapa Anda akan menjual sebagian untuk mengamankan keuntungan, dan pada penurunan berapa Anda akan berhenti menambah posisi. Menulis rencana ini sebelum membeli membantu Anda tidak panik saat harga jatuh dan tidak serakah saat harga naik.

Jangan memakai utang atau dana kebutuhan pokok

Membeli kripto dengan dana darurat, uang sekolah anak, atau pinjaman online adalah kesalahan yang bisa berakibat panjang. Kripto bisa turun 50 persen atau lebih dalam hitungan bulan, sementara cicilan utang tetap harus dibayar. Jika dana yang tersedia hanya cukup untuk kebutuhan pokok, maka saat yang tepat untuk kripto belum tiba.

Jangan memakai leverage sebagai pemula

Leverage atau perdagangan dengan dana pinjaman memungkinkan keuntungan berlipat, tetapi juga membuat kerugian berlipat dan bisa menghabiskan seluruh modal dalam satu pergerakan harga yang berlawanan. Fitur ini disediakan sebagian platform, tetapi bukan untuk pemula. Menguasai pembelian spot biasa saja sudah cukup sebagai langkah awal.

Pajak Kripto di Indonesia

Pajak adalah bagian yang paling sering dilupakan pemula, padahal aturannya sudah jelas dan berubah pada tahun 2025. Memahami pajak sejak awal mencegah kejutan saat pelaporan tahunan.

Aturan yang berlaku sejak 1 Agustus 2025

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50 Tahun 2025 tentang PPN dan PPh atas Transaksi Perdagangan Aset Kripto berlaku sejak 1 Agustus 2025 dan mengubah perlakuan pajak kripto secara mendasar. Aset kripto dipersamakan dengan surat berharga, sehingga penyerahannya tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Hal ini ditegaskan dalam artikel resmi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) berjudul “Beli Kripto Tidak Lagi Kena PPN”.

Untuk Pajak Penghasilan, penjualan aset kripto dikenai PPh Pasal 22 final dengan tarif yang dibedakan berdasarkan penyelenggara platform:

Jalur penjualan Tarif PPh Pasal 22 final Keterangan
Lewat PAKD dalam negeri 0,21% dari nilai transaksi Dipungut, disetor, dan dilaporkan oleh platform
Lewat platform luar negeri 1% dari nilai transaksi Dipungut platform bila sudah ditunjuk DJP; bila belum, penjual menyetor sendiri

Perhatikan bahwa PPh final dihitung dari nilai transaksi penjualan, bukan dari keuntungan. Artinya, penjualan yang merugi pun tetap dikenai pajak. Sebagai ilustrasi hitungan: menjual kripto senilai Rp10.000.000 lewat PAKD dalam negeri dikenai PPh final Rp21.000, sedangkan lewat platform luar negeri dikenai Rp100.000. Ilustrasi ini dihitung dari tarif resmi di atas.

Skema ini menggantikan skema lama PMK 68/2022, yaitu PPh 0,1 persen dan PPN efektif 0,11 persen untuk platform terdaftar Bappebti. Tarif lama itu sudah tidak berlaku sejak 1 Agustus 2025. DJP mencatat penerimaan pajak dari transaksi aset kripto mencapai Rp2,18 triliun secara kumulatif sampai 30 September 2026, berdasarkan siaran pers DJP 31 Oktober 2026.

Pajak atas jasa platform

Meski penyerahan aset kripto tidak dikenai PPN, jasa yang diberikan platform tetap dapat dikenai PPN sesuai ketentuan. Sebagai patokan dari PMK 50/2025, PPN atas jasa platform adalah 12 persen dengan dasar pengenaan 11/12 dari biaya yang dikenakan platform. Dalam praktiknya, komponen ini biasanya sudah termasuk dalam biaya yang ditampilkan aplikasi, sehingga Anda tidak perlu menghitungnya sendiri. Yang perlu Anda pastikan adalah memahami rincian biaya sebelum bertransaksi.

Pelaporan dalam SPT Tahunan

PPh final atas penjualan kripto umumnya sudah dipungut oleh platform, tetapi penghasilan dari kripto tetap perlu dilaporkan dalam SPT Tahunan sesuai ketentuan yang berlaku. Simpan bukti potong dan catatan transaksi Anda sepanjang tahun. Untuk rincian tarif, contoh hitung yang lebih lengkap, dan cara melaporkannya di SPT, baca artikel Pajak Kripto 2026 di situs ini. Jika nilai transaksi Anda besar atau situasinya rumit, konsultasikan ke konsultan pajak, karena artikel ini hanya menjelaskan kerangka umumnya.

Cara Menyimpan Aset Kripto dengan Aman

Setelah membeli, Anda punya dua pilihan penyimpanan: membiarkannya di platform, atau memindahkannya ke dompet pribadi. Masing-masing punya kelebihan dan kekurangan.

Menyimpan di platform (custodial)

Menyimpan di platform praktis: Anda bisa menjual kapan saja, tidak perlu mengelola kunci privat, dan bisa memulihkan akses lewat layanan pelanggan bila lupa kata sandi. Kekurangannya, keamanan aset Anda bergantung pada platform. Jika platform diretas atau bermasalah, aset Anda ikut terdampak. Untuk pemula dengan nilai kecil, menyimpan di PAKD berizin umumnya sudah memadai, asalkan keamanan akun diaktifkan dengan benar.

Dompet panas (hot wallet)

Dompet panas adalah dompet yang terhubung ke internet, misalnya aplikasi dompet di ponsel atau ekstensi peramban. Dompet ini nyaman untuk transaksi sehari-hari, tetapi lebih rentan terhadap malware dan phishing. Gunakan dompet panas hanya untuk jumlah yang memang sering Anda transaksikan.

Dompet dingin (cold wallet)

Dompet dingin adalah perangkat keras atau media offline yang menyimpan kunci privat tanpa terhubung ke internet. Ini adalah penyimpanan paling aman dari peretasan daring, tetapi menuntut kedisiplinan: Anda wajib menyimpan seed phrase, yaitu rangkaian kata pemulihan, di tempat yang aman dan tidak digital, misalnya ditulis di kertas dan disimpan di brankas. Jika seed phrase hilang dan perangkat rusak, aset tidak bisa dipulihkan oleh siapa pun.

Aturan dasar keamanan dompet

  • Jangan pernah membagikan seed phrase atau kunci privat kepada siapa pun, termasuk pihak yang mengaku dari platform resmi. Platform resmi tidak pernah memintanya.
  • Jangan menyimpan seed phrase dalam bentuk foto, catatan di ponsel, atau berkas di cloud.
  • Waspadai situs palsu yang meniru dompet terkenal; selalu periksa alamat situs dan unduh aplikasi hanya dari sumber resmi.
  • Pisahkan penyimpanan: jumlah besar di dompet dingin, jumlah kecil untuk transaksi harian di dompet panas atau platform.

Kesalahan Umum Pemula yang Perlu Dihindari

Kesalahan berikut ini berulang pada hampir setiap gelombang pemula kripto. Mengenalinya sejak awal menghemat banyak uang dan penyesalan.

Membeli karena takut ketinggalan (FOMO)

Membeli aset hanya karena harganya sedang naik tajam dan semua orang membicarakannya adalah resep membeli di puncak. Harga yang naik cepat bisa turun sama cepatnya. Keputusan beli sebaiknya didasarkan pada pemahaman atas asetnya dan rencana Anda sendiri, bukan pada keramaian media sosial.

Mengikuti sinyal dan grup berbayar tanpa verifikasi

Grup yang menjual sinyal beli dan jual kripto tidak diawasi dan tidak bertanggung jawab atas kerugian Anda. Banyak di antaranya justru menjadi sarana pump and dump, di mana pengelola grup membeli dulu, lalu mengumumkan sinyal ke anggotanya, dan menjual saat anggota membeli. Jika seseorang benar-benar bisa memprediksi pasar secara konsisten, ia tidak perlu menjual sinyal.

Menganggap stablecoin sama amannya dengan tabungan

Stablecoin memang dirancang stabil, tetapi bukan simpanan bank. Stablecoin tidak dijamin LPS, penerbitnya bisa bermasalah, dan dalam kondisi pasar ekstrem patokannya bisa goyah. Memarkir seluruh dana di stablecoin di platform yang tidak berizin sama berisikonya dengan memegang aset lain.

Menyimpan semua aset di satu tempat

Menaruh seluruh aset kripto di satu platform atau satu dompet berarti satu titik kegagalan bisa menghabiskan semuanya. Untuk nilai yang sudah cukup besar, pertimbangkan membagi penyimpanan antara platform berizin dan dompet pribadi, sesuai dengan kebutuhan likuiditas Anda.

Lupa mencatat dan melaporkan pajak

Banyak pemula baru sadar soal pajak saat hendak mengisi SPT. Tanpa catatan transaksi, menghitung dan melaporkan menjadi sulit dan rawan salah. Biasakan mencatat setiap transaksi sejak pembelian pertama, seperti dijelaskan pada bagian sebelumnya.

Berinvestasi tanpa memahami asetnya

Membeli aset hanya karena namanya lucu, karena direkomendasikan influencer, atau karena “katanya akan naik 100 kali lipat” bukanlah investasi, melainkan spekulasi buta. Sebelum membeli aset apa pun, luangkan waktu memahami apa fungsinya, siapa pengembangnya, dan dari mana nilainya berasal. Jika tidak bisa menjelaskannya dengan kalimat sederhana, mungkin Anda belum siap membelinya.

Kapan Kripto Mungkin Tidak Cocok untuk Anda

Kripto bukan untuk semua orang, dan mengakuinya lebih bijak daripada memaksakan diri. Pertimbangkan untuk tidak berinvestasi di kripto bila kondisi Anda termasuk salah satu berikut ini:

  • Dana darurat belum tersedia, sehingga penurunan harga kripto bisa mengganggu kebutuhan hidup.
  • Anda memiliki utang berbunga tinggi yang belum lunas, misalnya utang kartu kredit atau pinjaman online.
  • Anda membutuhkan dana itu dalam waktu dekat, misalnya untuk biaya pendidikan atau uang muka rumah dalam satu sampai dua tahun ke depan.
  • Anda tidak tahan melihat nilai investasi turun puluhan persen tanpa panik menjual di harga terendah.
  • Anda tidak punya waktu untuk mempelajari dasar-dasarnya dan hanya mengandalkan rekomendasi orang lain.

Dalam kondisi tersebut, instrumen yang lebih stabil seperti deposito, reksa dana pasar uang, atau SBN ritel umumnya lebih sesuai, dan kripto bisa dipertimbangkan kembali setelah fondasi keuangan Anda lebih kuat. Perbandingan instrumen yang lebih stabil bisa dibaca pada artikel Investasi Saham untuk Pemula di situs ini untuk memahami perbedaan profil risiko antar instrumen.

Pertanyaan yang Sering Diajukan (FAQ)

Ya, legal sebagai perdagangan aset keuangan digital melalui penyelenggara berizin OJK, berdasarkan UU P2SK, PP 49/2024, dan POJK 27/2024. Yang tidak legal adalah memakai kripto sebagai alat pembayaran, karena rupiah adalah satu-satunya alat pembayaran yang sah menurut UU 7/2011.

Berapa modal minimal untuk mulai investasi kripto?

Tidak ada modal minimal yang ditetapkan regulator. Sebagai patokan umum, banyak platform lokal mengizinkan pembelian mulai dari sekitar Rp10.000 sampai Rp11.000. Mulailah dari jumlah kecil yang siap hilang, lalu tambah bertahap setelah Anda memahami cara kerjanya.

Apakah kripto dijamin LPS seperti tabungan bank?

Tidak. LPS hanya menjamin simpanan di bank sampai Rp2 miliar dengan syarat 3T. Aset kripto bukan simpanan bank dan tidak dijamin LPS, sehingga risiko kerugian sepenuhnya ditanggung pemilik aset.

Platform kripto mana yang berizin OJK?

OJK menerbitkan whitelist resmi yang memuat PAKD berizin, bursa, lembaga kliring, dan pengelola tempat penyimpanan. Per September 2026 tercatat 28 PAKD berizin, tetapi daftar ini diperbarui berkala. Selalu periksa daftar terbaru di situs resmi ojk.go.id atau hubungi Kontak OJK 157 sebelum mendaftar di platform mana pun.

Berapa pajak yang dikenakan saat menjual kripto?

Sejak 1 Agustus 2025 berdasarkan PMK 50/2025, penjualan kripto dikenai PPh Pasal 22 final 0,21 persen dari nilai transaksi bila lewat PAKD dalam negeri, dan 1 persen bila lewat platform luar negeri. Penyerahan aset kripto tidak dikenai PPN. Pajak dihitung dari nilai transaksi, bukan dari keuntungan.

Apakah Bitcoin bisa habis dan apakah harganya pasti naik karena pasokannya terbatas?

Pasokan Bitcoin dibatasi maksimal 21 juta unit dan diperkirakan selesai ditambang sekitar tahun 2140. Namun kelangkaan tidak menjamin harga naik, karena harga juga dipengaruhi permintaan, sentimen pasar, dan regulasi. Bitcoin pernah turun lebih dari 60 persen dalam satu tahun kalender, jadi kelangkaan bukan jaminan keuntungan.

Kesimpulan

Investasi kripto untuk pemula dimulai dari memahami tiga hal: cara kerjanya, aturan resminya, dan risikonya. Di Indonesia, kripto adalah aset keuangan digital yang boleh diperdagangkan lewat PAKD berizin OJK, bukan alat pembayaran yang sah. Pengawasan sudah beralih dari Bappebti ke OJK sejak 10 Januari 2025, dan whitelist resmi OJK adalah rujukan utama untuk memastikan legalitas platform. Data OJK menunjukkan pasar ini besar, dengan 20,19 juta konsumen dan transaksi Rp482,23 triliun sepanjang 2025, tetapi besarnya pasar tidak mengurangi risikonya: volatilitas ekstrem, penipuan, dan platform ilegal adalah ancaman nyata yang hanya bisa dikurangi dengan edukasi dan kedisiplinan.

Langkah yang paling masuk akal bagi pemula adalah menyiapkan dana darurat terlebih dahulu, memilih platform dari whitelist OJK, memulai dari jumlah kecil, memakai strategi beli berkala, mencatat setiap transaksi untuk keperluan pajak, dan tidak pernah memakai dana kebutuhan pokok atau utang. Kripto bisa menjadi porsi kecil dari portofolio bagi yang memahami risikonya, tetapi tidak pernah menjadi jalan pintas menuju kekayaan. Keputusan akhir selalu ada di tangan Anda, berdasarkan kondisi keuangan dan toleransi risiko Anda sendiri.

Artikel ini adalah edukasi umum dan bukan saran keuangan atau investasi pribadi. Aturan dan tarif yang dikutip mengacu pada ketentuan yang berlaku pada saat penulisan dan dapat berubah; selalu periksa pengumuman resmi OJK dan DJP sebelum mengambil keputusan.

Sumber resmi yang dirujuk

  1. Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, dan Bappebti — Siaran Pers Bersama SP 05/GKPB/OJK/I/2025 tentang peralihan tugas pengaturan dan pengawasan aset keuangan digital kepada OJK dan BI, 10 Januari 2025.
  2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK), Pasal 8 angka 4 dan Pasal 312 ayat (1).
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2024 tentang Peralihan Tugas Pengaturan dan Pengawasan Aset Keuangan Digital termasuk Aset Kripto serta Derivatif Keuangan.
  4. Peraturan OJK Nomor 27 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Aset Keuangan Digital Termasuk Aset Kripto, sebagaimana diubah dengan POJK Nomor 23 Tahun 2025.
  5. OJK — Siaran Pers SP 226/GKPB/OJK/XII/2025 tentang Whitelist Pedagang Aset Keuangan Digital berizin dan Calon Pedagang terdaftar, 19 Desember 2025; serta Daftar Penyelenggara Perdagangan Aset Keuangan Digital posisi 22 September 2026 (28 PAKD berizin).
  6. Bank Indonesia — Siaran Pers Nomor 20/4/DKom tentang virtual currency bukan alat pembayaran yang sah, dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.
  7. OJK — Data kinerja aset kripto 2025 yang disampaikan Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto OJK Hasan Fawzi dalam konferensi pers RDKB Desember 2025 (nilai transaksi 2025 Rp482,23 triliun; konsumen 19,56 juta per November 2025; 20,19 juta per Desember 2025; 1.391 aset kripto terdaftar per Januari 2026).
  8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50 Tahun 2025 tentang PPN dan PPh atas Transaksi Perdagangan Aset Kripto, berlaku 1 Agustus 2025.
  9. Direktorat Jenderal Pajak — Artikel resmi “Beli Kripto Tidak Lagi Kena PPN”, pajak.go.id, 19 September 2025; serta Siaran Pers DJP 31 Oktober 2026 tentang penerimaan pajak ekonomi digital (pajak kripto Rp2,18 triliun kumulatif sampai 30 September 2026).
  10. Satoshi Nakamoto — “Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System”, whitepaper, 31 Oktober 2008; dan pengumuman perangkat lunak Bitcoin versi 0.1, 8 Januari 2009 (pasokan maksimal 21 juta unit, halving sekitar empat tahun sekali).
  11. Ethereum Foundation — dokumentasi resmi tentang The Merge dan peralihan Ethereum ke proof-of-stake, September 2022.
  12. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 (UU P2SK), Pasal 304, tentang sanksi pidana bagi penyelenggara perdagangan aset keuangan digital tanpa izin.
  13. Lembaga Penjamin Simpanan — ketentuan penjaminan simpanan bank sampai Rp2 miliar dengan syarat 3T.

Lukman

Penulis dan kontributor redaksi di Bangeko Media (bangekomedia.com). Berkomitmen menghadirkan informasi yang akurat dan berimbang.

← Artikel Sebelumnya Akun AdSense Dinonaktifkan: Penyebab, Cara Banding, dan Cara Mencegah Penutupan Akun untuk Publisher Indonesia Artikel Selanjutnya → Cara Melindungi WordPress dari Serangan Brute Force: Limit Login, 2FA, dan WAF untuk Publisher Indonesia

1 Komentar pada "Investasi Kripto untuk Pemula: Cara Kerja, Risiko, dan Cara Memilih Platform yang Berizin OJK"

Tinggalkan Tanggapan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *