Mengelola Keuangan Setelah PHK: Cara Menghitung Pesangon, Mengklaim JKP BPJS Ketenagakerjaan, dan Menyusun Rencana Pemulihan Finansial

Kehilangan pekerjaan adalah salah satu guncangan keuangan terbesar dalam hidup seseorang. Gaji berhenti, tetapi cicilan, tagihan listrik, dan kebutuhan dapur tetap berjalan. Kabar baiknya, pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) di Indonesia tidak pulang dengan tangan kosong: ada tiga sumber dana yang bisa diakses, yaitu uang pesangon dari perusahaan, manfaat Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) dari BPJS Ketenagakerjaan, dan saldo Jaminan Hari Tua (JHT) yang bisa dicairkan. Artikel ini menjelaskan cara menghitung pesangon menurut PP 35/2021, aturan baru JKP sebesar 60% upah selama enam bulan berdasarkan PP 6/2025, pajak atas pesangon, serta langkah praktis menyusun anggaran dan rencana pemulihan finansial selama 90 hari pertama setelah PHK.

Poin Kunci

• Pekerja yang di-PHK berhak atas tiga komponen dari perusahaan: uang pesangon (UP), uang penghargaan masa kerja (UPMK), dan uang penggantian hak (UPH), dihitung dari upah pokok ditambah tunjangan tetap.
• Besaran UP mengikuti tabel masa kerja PP 35/2021, maksimal 9 bulan upah, sedangkan UPMK maksimal 10 bulan upah dan baru muncul setelah masa kerja 3 tahun.
• Faktor pengali tergantung alasan PHK: 0,5 kali untuk efisiensi karena kerugian atau perusahaan tutup, 0,75 kali untuk force majeure yang tidak menutup perusahaan, 1 kali untuk alasan umum, dan 1,75 kali untuk pensiun.
• Sejak PP 6/2025 berlaku pada 7 Februari 2025, manfaat tunai JKP naik menjadi 60% dari upah setiap bulan selama maksimal 6 bulan, dengan batas atas upah Rp5.000.000 — maksimal Rp3.000.000 per bulan atau Rp18.000.000 selama enam bulan.
• Klaim JKP diajukan lewat portal SIAPkerja Kemnaker paling lambat 6 bulan sejak PHK; lewat dari itu hak atas manfaat gugur.
• Pesangon dikenakan PPh 21 final berlapis: 0% sampai Rp50 juta, 5% untuk Rp50–100 juta, 15% untuk Rp100–500 juta, dan 25% di atas Rp500 juta.
• Dana yang diterima sebaiknya dialokasikan dulu untuk kebutuhan hidup 3–6 bulan dan kewajiban cicilan, sebelum dipakai untuk hal lain.

Daftar Isi

1. Apa Saja Hak Keuangan Pekerja yang Kena PHK?
2. Cara Menghitung Uang Pesangon Menurut PP 35/2021
3. Pajak Pesangon: PPh 21 Final dan Cara Menghitungnya
4. JKP BPJS Ketenagakerjaan: Aturan Baru PP 6/2025
5. JHT: Saldo yang Bisa Dicairkan Setelah PHK
6. Menyusun Anggaran Darurat dari Pesangon
7. Rencana Pemulihan Finansial 90 Hari
8. Kesalahan Umum Setelah PHK yang Perlu Dihindari
9. Kapan Perlu Bantuan Hukum atau Mediasi?
10. Pertanyaan yang Sering Diajukan (FAQ)
11. Kesimpulan
12. Sumber Resmi yang Dirujuk

Apa Saja Hak Keuangan Pekerja yang Kena PHK?

PHK adalah berakhirnya hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja dan pengusaha. Ketika PHK terjadi, pekerja yang bersangkutan tidak hanya kehilangan penghasilan bulanan, tetapi juga berhak atas sejumlah pembayaran yang diatur undang-undang. Memahami ketiganya sejak awal membantu pekerja memeriksa apakah perusahaan sudah membayar sesuai ketentuan, sekaligus merencanakan keuangan selama masa transisi.

Sumber dana pertama adalah pesangon dari perusahaan. Dasar hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, dengan aturan teknis di Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, serta Pemutusan Hubungan Kerja. Pesangon terdiri dari tiga komponen: uang pesangon (UP), uang penghargaan masa kerja (UPMK), dan uang penggantian hak (UPH). Ketiganya dihitung dari basis yang sama, yaitu upah pokok ditambah tunjangan tetap, bukan dari total penghasilan yang diterima setiap bulan (take-home pay). Tunjangan tidak tetap seperti uang makan harian yang berubah-ubah atau bonus kinerja tidak masuk dalam basis perhitungan ini.

Sumber dana kedua adalah Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) dari BPJS Ketenagakerjaan. JKP bukan pesangon dan bukan pengganti pesangon; ini adalah perlindungan tambahan berupa uang tunai bulanan, akses informasi pasar kerja, dan pelatihan kerja bagi pekerja yang di-PHK dan memenuhi syarat. Aturan JKP awalnya diatur dalam PP Nomor 37 Tahun 2021, lalu diperbarui oleh PP Nomor 6 Tahun 2025 yang berlaku sejak 7 Februari 2025. Perubahan terpentingnya adalah kenaikan manfaat tunai menjadi 60% dari upah selama maksimal enam bulan.

Sumber dana ketiga adalah saldo Jaminan Hari Tua (JHT) di BPJS Ketenagakerjaan. JHT adalah tabungan jangka panjang pekerja yang iurannya 5,7% dari upah setiap bulan (3,7% ditanggung perusahaan dan 2% ditanggung pekerja). Ketika pekerja mengalami PHK, saldo JHT bisa dicairkan 100% setelah melewati masa tunggu satu bulan sejak PHK. JHT berbeda dari JKP: JHT adalah uang pekerja sendiri yang selama ini ditabung, sedangkan JKP adalah manfaat jaminan sosial yang dananya berasal dari iuran pemerintah dan rekomposisi iuran JKK.

Perlu dicatat, ketiga sumber dana ini berdiri sendiri dan bisa diakses bersamaan. Pekerja yang di-PHK tidak perlu memilih salah satu: pesangon dibayar perusahaan, JKP diklaim lewat portal SIAPkerja milik Kementerian Ketenagakerjaan, dan JHT dicairkan lewat BPJS Ketenagakerjaan. Kuncinya adalah mengetahui besaran masing-masing dan tenggat pengajuannya, karena khususnya JKP memiliki batas waktu klaim yang tegas.

Satu hal yang juga penting: tidak semua berakhirnya hubungan kerja disebut PHK dengan hak yang sama. Pekerja yang mengundurkan diri atas kemauan sendiri, pekerja kontrak (PKWT) yang masa kontraknya habis sesuai perjanjian, pekerja yang memasuki usia pensiun, dan pekerja yang meninggal dunia memiliki ketentuan yang berbeda. Artikel ini fokus pada PHK terhadap pekerja tetap (PKWTT) dan pekerja kontrak yang diputus sebelum kontraknya berakhir, karena keduanya berhak atas pesangon dan JKP dengan ketentuan yang akan dijelaskan di bawah.

Cara Menghitung Uang Pesangon Menurut PP 35/2021

Perhitungan pesangon mengikuti Pasal 40 PP Nomor 35 Tahun 2021. Ada tiga langkah: tentukan upah dasar, cari pengali dari tabel masa kerja untuk UP dan UPMK, lalu terapkan faktor pengali sesuai alasan PHK, dan tambahkan UPH.

Langkah 1: Tentukan Upah Dasar

Upah dasar pesangon adalah upah pokok ditambah tunjangan tetap. Ini diatur dalam Pasal 157 Undang-Undang Ketenagakerjaan jo. Pasal 66–67 PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. Contoh: seorang pekerja dengan gaji pokok Rp4.000.000 dan tunjangan tetap Rp1.000.000 per bulan memiliki upah dasar Rp5.000.000, meskipun penghasilan yang ia terima setiap bulan (take-home pay) mungkin lebih besar karena ada tunjangan tidak tetap. Seluruh perhitungan di bawah memakai upah dasar ini.

Langkah 2: Hitung UP dan UPMK dari Tabel Masa Kerja

Tabel uang pesangon (UP) berdasarkan Pasal 40 ayat (2) PP 35/2021 adalah sebagai berikut:

Uang penghargaan masa kerja (UPMK) memiliki tabel sendiri berdasarkan Pasal 40 ayat (3) PP 35/2021. UPMK baru diberikan kepada pekerja dengan masa kerja minimal 3 tahun:

Jadi, pekerja dengan masa kerja 8 tahun atau lebih dan alasan PHK normal bisa menerima total UP dan UPMK hingga 19 bulan upah sebelum ditambah UPH. Angka 19 bulan ini adalah batas maksimum dari tabel, bukan angka yang otomatis diterima semua orang — faktor pengali alasan PHK dan masa kerja masing-masing menentukan hasil akhirnya.

Langkah 3: Terapkan Faktor Pengali Sesuai Alasan PHK

Besaran UP dan UPMK dari tabel di atas masih dikalikan faktor pengali yang tergantung alasan PHK. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 41 sampai Pasal 59 PP 35/2021:

Perlu diperhatikan, pengali 0,5 kali hanya berlaku untuk UP, sedangkan UPMK tetap dikalikan 1 kali. UPH tidak dikalikan faktor pengali apa pun; nilainya berdiri sendiri.

Langkah 4: Tambahkan Uang Penggantian Hak (UPH)

Uang penggantian hak (UPH) adalah komponen yang paling sering terlewat karena sifatnya kasuistis. Berdasarkan Pasal 40 ayat (4) PP 35/2021, UPH meliputi:

• Sisa cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur, dikonversi ke nilai rupiah dengan rumus umum: (sisa hari cuti ÷ 25) × upah sebulan.
• Ongkos pulang pekerja dan keluarganya ke tempat pekerja diterima bekerja, bila berlaku.
• Penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan sebesar 15% dari uang pesangon dan/atau UPMK, bagi pekerja yang memenuhi syarat.
• Hak-hak lain yang ditetapkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.

Karena komponen 15% ini tercantum dalam peraturan tetapi penerapannya mengikuti ketentuan perjanjian kerja atau peraturan perusahaan masing-masing, pekerja sebaiknya memeriksa dokumen tersebut dan menanyakan langsung ke bagian HRD bila komponen ini tidak muncul dalam perhitungan perusahaan.

Contoh Perhitungan Pesangon

Skenario A — Masa kerja 5 tahun, upah dasar Rp5.000.000, PHK karena efisiensi akibat kerugian (pengali UP 0,5 kali).

• UP: 6 bulan upah = Rp30.000.000, dikali 0,5 = Rp15.000.000
• UPMK: 2 bulan upah = Rp10.000.000, dikali 1 = Rp10.000.000
• UPH: sisa cuti 5 hari = (5 ÷ 25) × Rp5.000.000 = Rp1.000.000; komponen 15% dari (UP + UPMK setelah pengali) = 15% × Rp25.000.000 = Rp3.750.000
• Total hak: Rp29.750.000 (sebelum pajak; pada contoh ini tidak kena pajak karena di bawah Rp50 juta, seperti dijelaskan pada bagian pajak di bawah)

Skenario B — Masa kerja 10 tahun, upah dasar Rp8.000.000, PHK dengan alasan umum (pengali 1 kali).

• UP: 9 bulan upah = Rp72.000.000
• UPMK: 4 bulan upah = Rp32.000.000
• UPH: sisa cuti 8 hari = (8 ÷ 25) × Rp8.000.000 = Rp2.560.000; komponen 15% dari (UP + UPMK) = 15% × Rp104.000.000 = Rp15.600.000
• Total hak: Rp122.160.000 (sebelum pajak; setelah dipotong PPh 21 final menjadi Rp116.336.000, perhitungannya ada pada bagian berikutnya)

Kedua contoh di atas adalah ilustrasi perhitungan berdasarkan tabel dan rumus resmi. Hasil akhir setiap pekerja berbeda karena tergantung upah dasar, masa kerja, alasan PHK, sisa cuti, dan ketentuan perusahaan. Pekerja sebaiknya meminta rincian perhitungan tertulis dari perusahaan dan mencocokkannya baris demi baris dengan tabel di atas.

Satu catatan perkembangan regulasi: pada 6 Oktober 2026, DPR mengesahkan Undang-Undang Pelindungan Ketenagakerjaan. Namun naskah final pasal per pasal belum beredar luas dan aturan pelaksana belum terbit, sehingga perhitungan dalam artikel ini masih memakai PP 35/2021 yang berlaku saat ini. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XXI/2023 juga memaknai tabel pesangon dalam Pasal 156 ayat (2) Undang-Undang Ketenagakerjaan sebagai batas minimum, bukan angka mati — artinya perusahaan dan pekerja dapat menyepakati besaran yang lebih besar melalui perjanjian.

Pajak Pesangon: PPh 21 Final dan Cara Menghitungnya

Uang pesangon dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang bersifat final. Artinya, pajak dipotong langsung oleh pemberi kerja saat pembayaran dan tidak perlu dihitung ulang dalam SPT Tahunan pekerja. Dasar hukumnya adalah Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2009 jo. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.03/2010 tentang tata cara pemotongan PPh Pasal 21 atas penghasilan berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, dan jaminan hari tua yang dibayarkan sekaligus.

Tarif PPh 21 final atas pesangon bersifat berlapis (progresif per lapisan), bukan tarif tunggal yang dikalikan ke seluruh nominal:

Ada tiga hal penting tentang pajak ini. Pertama, Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) tidak berlaku untuk pesangon, karena tarif di atas sudah merupakan tarif khusus yang terpisah dari PPh 21 reguler atas gaji. Kedua, tarif final ini berlaku bila pesangon dibayarkan sekaligus atau dibayarkan bertahap tetapi seluruhnya lunas dalam jangka waktu paling lama 2 tahun kalender. Bila pembayaran melewati 2 tahun kalender, perlakuan pajaknya berubah menjadi tidak final dan dihitung dengan tarif Pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Ketiga, sejak Januari 2025, pemotongan dan pelaporan PPh 21 final pesangon dilakukan melalui e-Bupot Unifikasi di Coretax DJP, sehingga pekerja sebaiknya memastikan menerima bukti potong dari perusahaan.

Contoh perhitungan pajak untuk Skenario B di atas (total pesangon Rp122.160.000):

• Lapisan Rp0–Rp50.000.000 × 0% = Rp0
• Lapisan Rp50.000.000–Rp100.000.000 × 5% = Rp2.500.000
• Lapisan Rp100.000.000–Rp122.160.000 × 15% = 15% × Rp22.160.000 = Rp3.324.000
• Total PPh 21 final: Rp5.824.000
• Pesangon bersih yang diterima: Rp122.160.000 − Rp5.824.000 = Rp116.336.000

Sedangkan pada Skenario A (total Rp29.750.000), seluruh pesangon berada di bawah Rp50 juta sehingga tidak dikenakan pajak sama sekali. Inilah alasan mengapa pesangon yang diterima pekerja dengan masa kerja pendek dan upah menengah sering kali utuh tanpa potongan pajak.

Perlu dibedakan: tarif di atas berlaku untuk uang pesangon beserta UPMK dan UPH yang dibayarkan sebagai satu paket penghasilan pesangon. Sementara itu, manfaat tunai JKP dan pencairan JHT memiliki perlakuan pajak masing-masing. Manfaat JKP bukan penghasilan dari pemberi kerja, sedangkan pencairan JHT dikenakan PPh 21 final dengan tarif tersendiri yang diatur dalam aturan yang sama (PMK 16/2010) — untuk JHT, lapisannya adalah 0% sampai Rp50 juta dan 5% di atas Rp50 juta. Pekerja yang mencairkan JHT dalam jumlah besar sebaiknya memeriksa bukti potongnya agar tidak terkejut dengan potongan tersebut.

JKP BPJS Ketenagakerjaan: Aturan Baru PP 6/2025

Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) adalah program jaminan sosial yang diselenggarakan BPJS Ketenagakerjaan dan didanai pemerintah. Program ini memberi tiga manfaat: uang tunai bulanan, akses informasi pasar kerja, dan pelatihan kerja. Yang paling sering dibahas adalah uang tunainya, dan di sinilah terjadi perubahan besar pada tahun 2025.

Manfaat Uang Tunai Naik Menjadi 60% Upah

Berdasarkan Pasal 21 PP Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan atas PP Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan, manfaat uang tunai diberikan setiap bulan sebesar 60% dari upah, untuk paling lama 6 bulan. Aturan ini berlaku sejak 7 Februari 2025 dan menggantikan skema lama, yaitu 45% dari upah untuk tiga bulan pertama dan 25% untuk tiga bulan berikutnya.

Upah yang dipakai sebagai dasar perhitungan adalah upah terakhir yang dilaporkan pengusaha kepada BPJS Ketenagakerjaan, dengan batas atas upah sebesar Rp5.000.000. Bila upah pekerja melebihi batas itu, perhitungan tetap memakai Rp5.000.000. Contoh perhitungannya:

Jadi, berapa pun gaji terakhir pekerja, manfaat tunai JKP maksimal adalah Rp3.000.000 per bulan atau Rp18.000.000 selama enam bulan penuh. Manfaat ini dibayarkan setiap bulan, bukan sekaligus di depan, dan hanya dibayarkan selama pekerja belum mendapatkan pekerjaan baru.

Iuran JKP: Siapa yang Membayar?

Iuran JKP ditetapkan sebesar 0,36% dari upah sebulan. Yang penting untuk diketahui pekerja: iuran ini tidak memotong gaji. Berdasarkan PP 6/2025, iuran 0,36% tersebut bersumber dari iuran pemerintah pusat sebesar 0,22% dan rekomposisi iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) sebesar 0,14%. Artinya, pekerja tidak membayar tambahan apa pun untuk program ini, dan perusahaan pun tidak dikenakan tagihan baru di luar skema pendanaan yang sudah diatur.

Siapa yang Berhak dan Apa Syaratnya?

Manfaat JKP diberikan kepada peserta yang mengalami PHK, baik untuk hubungan kerja berdasarkan perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT) maupun perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) yang diputus sebelum masa kontraknya berakhir. Syarat-syaratnya adalah:

• Warga Negara Indonesia yang terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan.
• Belum mencapai usia 54 tahun saat mendaftar menjadi peserta JKP.
• Masa iur paling sedikit 12 bulan dalam 24 bulan terakhir sebelum PHK. Perlu dicatat, PP 6/2025 menghapus syarat lama berupa iuran 6 bulan berturut-turut; masa iur kini dihitung akumulatif dalam 24 bulan.
• Memiliki bukti PHK yang sah, misalnya surat keterangan PHK dari perusahaan atau bukti lapor PHK.
• Berkeinginan bekerja kembali, dibuktikan dengan memiliki akun aktif di portal SIAPkerja milik Kementerian Ketenagakerjaan.

Sebaliknya, manfaat JKP tidak berlaku bagi pekerja yang mengundurkan diri, mencapai usia pensiun, mengalami cacat total tetap, meninggal dunia, atau pekerja kontrak yang hubungan kerjanya berakhir karena masa kontraknya habis sesuai perjanjian. Pekerja yang mengundurkan diri sering salah mengira masih bisa mengklaim JKP; ketentuan ini penting dipahami sejak awal agar tidak membuang waktu mengurus klaim yang pasti ditolak.

Cara Mengklaim JKP Lewat SIAPkerja

Klaim JKP diajukan secara daring melalui portal SIAPkerja di siapkerja.kemnaker.go.id. Langkah-langkah umumnya adalah:

1. Buat atau masuk ke akun SIAPkerja dan lengkapi profil, termasuk data diri dan riwayat pekerjaan.
2. Unggah bukti PHK, misalnya surat keterangan PHK dari perusahaan atau dokumen penetapan PHK.
3. Isi formulir pengajuan manfaat JKP dan pastikan data kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan sudah terhubung.
4. Tunggu verifikasi dari BPJS Ketenagakerjaan. Bila memenuhi syarat, manfaat tunai mulai dibayarkan setiap bulan.
5. Manfaatkan layanan pendukungnya: akses informasi lowongan kerja dan pelatihan kerja yang tersedia di portal yang sama.

Ada satu tenggat yang tidak boleh dilewatkan: hak atas manfaat JKP hilang bila pekerja tidak mengajukan klaim dalam waktu 6 bulan sejak PHK, sudah mendapatkan pekerjaan baru, atau meninggal dunia. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 40 PP 6/2025. Karena itu, pengajuan klaim sebaiknya dilakukan pada minggu-minggu pertama setelah PHK, bukan menunggu sampai keadaan mendesak.

Satu perlindungan tambahan yang patut diketahui: berdasarkan Pasal 39A PP 6/2025, manfaat JKP tetap dibayarkan oleh BPJS Ketenagakerjaan apabila perusahaan dinyatakan pailit atau tutup sesuai aturan perundang-undangan. Ketentuan ini penting karena perusahaan yang pailit sering kali tidak mampu membayar pesangon tepat waktu, tetapi hak JKP pekerja tetap berjalan.

Sebagai gambaran skala persoalan ini, Kementerian Ketenagakerjaan mencatat melalui portal Satu Data Ketenagakerjaan bahwa pada periode Januari sampai Oktober 2026 terdapat 72.336 pekerja yang melaporkan terkena PHK melalui sistem JKP. Angka ini hanya memuat pekerja peserta JKP yang melapor, sehingga jumlah pekerja yang benar-benar kehilangan pekerjaan bisa lebih besar.

JHT: Saldo yang Bisa Dicairkan Setelah PHK

Jaminan Hari Tua (JHT) adalah program tabungan jangka panjang yang iurannya 5,7% dari upah setiap bulan: 3,7% ditanggung perusahaan dan 2% ditanggung pekerja. Berbeda dengan JKP yang merupakan manfaat jaminan sosial, JHT adalah uang pekerja sendiri yang selama ini ditabung dan dikelola BPJS Ketenagakerjaan.

Ketika pekerja mengalami PHK, saldo JHT bisa dicairkan 100% setelah melewati masa tunggu 1 bulan sejak tanggal PHK. Pencairan dilakukan lewat aplikasi JMO (Jamsostek Mobile) untuk saldo sampai dengan batas yang berlaku, atau lewat kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan untuk saldo yang lebih besar. Dokumen yang umumnya diperlukan adalah kartu identitas, kartu peserta BPJS Ketenagakerjaan, surat keterangan PHK, dan rekening bank atas nama pekerja sendiri.

Karena JHT adalah tabungan yang selama ini terkumpul dari iuran bulanan, besarannya sangat tergantung masa kerja dan upah. Pekerja dengan masa kerja 5 tahun dan upah Rp5.000.000, misalnya, secara ilustrasi bisa memiliki saldo belasan juta rupiah — tetapi angka pastinya hanya bisa diketahui dengan memeriksa saldo di aplikasi JMO atau di kantor cabang. Jangan menebak saldo JHT; cek langsung sebelum memasukkannya ke dalam rencana anggaran.

Perlu diingat juga, pencairan JHT dikenakan PPh 21 final dengan tarif tersendiri: 0% untuk pencairan sampai Rp50 juta dan 5% untuk bagian di atas Rp50 juta. Karena sebagian besar saldo JHT pekerja berada di bawah Rp50 juta, pencairan JHT umumnya tidak dikenakan pajak. Pekerja sebaiknya tetap memeriksa bukti potong saat pencairan.

Satu pertimbangan penting: JHT adalah satu-satunya dana dalam daftar ini yang sebenarnya adalah tabungan hari tua. Mencairkannya 100% setelah PHK memang diperbolehkan dan sering kali memang diperlukan untuk bertahan hidup, tetapi artinya tabungan hari tua itu kembali ke nol. Bila dana pesangon dan JKP sudah cukup menutup kebutuhan selama masa transisi, ada baiknya sebagian saldo JHT dipertahankan sebagai tabungan hari tua dan tidak dicairkan seluruhnya. Keputusan ini kembali ke kondisi masing-masing keluarga.

Menyusun Anggaran Darurat dari Pesangon

Uang pesangon terasa besar saat pertama kali masuk rekening, tetapi tanpa rencana, dana itu bisa habis lebih cepat dari perkiraan. Langkah pertama setelah menerima pesangon adalah menghitung berapa lama dana yang ada bisa menutup kebutuhan hidup. Rumusnya sederhana: total dana yang tersedia dibagi pengeluaran bulanan.

Contoh ilustrasi perhitungan daya tahan dana (runway):

Seorang pekerja dengan skenario A di atas menerima pesangon bersih Rp29.750.000. Ia juga berhak atas JKP Rp2.400.000 per bulan selama 6 bulan (upah dilaporkan Rp4.000.000), total Rp14.400.000, dan mencairkan JHT sebesar Rp12.000.000. Total dana yang tersedia adalah Rp56.150.000. Bila pengeluaran keluarganya Rp4.500.000 per bulan, maka dana itu bertahan sekitar 12,5 bulan (Rp56.150.000 ÷ Rp4.500.000). Angka 12,5 bulan ini adalah ilustrasi dengan asumsi pengeluaran stabil dan tidak ada penghasilan baru sama sekali; dalam praktiknya, sebagian besar pekerja mendapatkan penghasilan baru sebelum dana itu habis.

Setelah mengetahui daya tahan dana, langkah berikutnya adalah menyusun alokasi. Berikut contoh alokasi untuk pesangon bersih Skenario B (Rp116.336.000) dengan pengeluaran Rp5.000.000 per bulan:

Beberapa prinsip yang membantu alokasi ini bekerja:

• Pisahkan rekening. Buka rekening terpisah khusus untuk dana pasca-PHK, agar dana itu tidak tercampur dengan uang belanja harian dan tidak terpakai tanpa sadar.
• Bayar kewajiban dulu. Cicilan KPR, kendaraan, dan tagihan yang memiliki denda keterlambatan sebaiknya diamankan untuk 2–3 bulan ke depan sebelum dana dipakai untuk hal lain.
• Lunasi utang berbunga tinggi. Bunga paylater dan kartu kredit jauh lebih mahal daripada manfaat menahan uang tunai. Melunasi utang ini lebih dulu sama artinya dengan menghentikan kebocoran.
• Jangan jadikan pesangon sebagai modal usaha tanpa perhitungan. Membuka usaha dengan seluruh pesangon adalah risiko besar di saat penghasilan sedang tidak ada. Bila ingin berwirausaha, sisihkan maksimal sebagian kecil dana dan susun perhitungan usaha yang terpisah.
• Pertahankan BPJS Kesehatan. Kepesertaan BPJS Kesehatan sebaiknya tetap aktif, baik melalui skema mandiri maupun bantuan pemerintah bagi yang memenuhi syarat, agar keluarga tetap terlindungi selama masa transisi.

Rencana Pemulihan Finansial 90 Hari

Rencana di bawah ini adalah patokan umum yang bisa disesuaikan dengan kondisi masing-masing keluarga. Tujuannya adalah memastikan minggu-minggu pertama yang paling rawan terlewati dengan tertib, lalu membangun momentum untuk kembali berpenghasilan.

Minggu 1–2: Amankan Hak dan Hitung Posisi

• Minta rincian perhitungan pesangon tertulis dari perusahaan dan cocokkan dengan tabel PP 35/2021.
• Periksa slip gaji terakhir dan hitung upah dasar (upah pokok + tunjangan tetap) sebagai basis perhitungan.
• Daftarkan klaim JKP di portal SIAPkerja dan siapkan bukti PHK.
• Cek saldo JHT di aplikasi JMO dan putuskan berapa yang perlu dicairkan.
• Hitung pengeluaran bulanan keluarga secara jujur, termasuk cicilan, tagihan, dan kebutuhan pokok.
• Beri tahu keluarga tentang situasi keuangan agar ekspektasi pengeluaran bisa disesuaikan bersama.

Bulan Pertama: Stabilkan Arus Kas

• Susun anggaran darurat dengan memangkas pengeluaran yang tidak penting: langganan hiburan, makan di luar, dan belanja impulsif.
• Hubungi bank atau lembaga pembiayaan bila ada cicilan yang berpotensi menunggak; sebagian lembaga memiliki program restrukturisasi atau penundaan pembayaran bagi nasabah yang kehilangan pekerjaan.
• Pisahkan dana hidup 3–6 bulan ke rekening terpisah.
• Mulai melamar pekerjaan dan aktifkan jaringan profesional; beri tahu mantan rekan kerja dan kenalan bahwa Anda sedang mencari peluang baru.
• Manfaatkan pelatihan kerja gratis dari program JKP untuk menambah keterampilan yang dibutuhkan pasar.

Bulan Kedua dan Ketiga: Bangun Kembali Penghasilan

• Evaluasi apakah ada pekerjaan sementara atau paruh waktu yang bisa menutup sebagian pengeluaran sambil mencari pekerjaan tetap.
• Tinjau ulang anggaran: apakah pengeluaran sudah sesuai rencana atau ada kebocoran yang perlu ditutup?
• Bila dana mulai menipis lebih cepat dari rencana, pertimbangkan langkah tambahan seperti menjual aset yang tidak terpakai atau mencari penghasilan sampingan.
• Jangan menunda klaim apa pun: tenggat 6 bulan untuk JKP berjalan sejak tanggal PHK, bukan sejak Anda sempat mengurusnya.
• Bila ada tawaran kerja baru, bandingkan bukan hanya gajinya, tetapi juga kepesertaan BPJS Ketenagakerjaannya, karena kepesertaan inilah yang melindungi Anda bila PHK terulang di masa depan.

Kesalahan Umum Setelah PHK yang Perlu Dihindari

Pengalaman banyak pekerja menunjukkan bahwa kesalahan terbesar setelah PHK bukanlah kurangnya dana, melainkan cara dana itu dikelola pada minggu-minggu pertama. Berikut kesalahan yang paling sering terjadi:

• Membelanjakan pesangon untuk barang besar. Membeli kendaraan, merenovasi rumah, atau berlibur dengan dana pesangon adalah godaan yang nyata, tetapi dana itu adalah pengganti gaji selama masa transisi, bukan bonus. Tunda pembelian besar sampai ada penghasilan baru yang stabil.
• Tidak memeriksa perhitungan pesangon. Banyak pekerja menerima angka yang diberikan perusahaan tanpa memeriksa. Padahal kesalahan hitung bisa terjadi, misalnya upah dasar yang memakai take-home pay yang lebih kecil, atau UPMK yang tidak dihitung karena masa kerja dibulatkan ke bawah. Memeriksa rincian adalah hak pekerja.
• Terlambat mengajukan klaim JKP. Tenggat 6 bulan sejak PHK adalah batas yang tegas. Pekerja yang baru mengurus JKP pada bulan kelima atau keenam berisiko kehabisan waktu bila ada dokumen yang kurang.
• Mencairkan JHT tanpa rencana. JHT yang cair sekaligus terasa seperti dana tambahan, tetapi tanpa alokasi yang jelas, dana itu cenderung habis untuk pengeluaran sehari-hari tanpa jejak.
• Mengambil utang konsumtif baru. Pinjaman online dan paylater sering menjadi jalan pintas saat dana menipis. Bunganya yang tinggi justru memperpanjang masa sulit, karena cicilan baru menambah beban bulanan di saat penghasilan belum kembali.
• Tidak memberi tahu keluarga. Menyembunyikan situasi keuangan dari pasangan atau keluarga membuat anggaran darurat sulit dijalankan, karena pengeluaran keluarga tidak bisa dipangkas tanpa kesepakatan bersama.
• Menunda mencari kerja. Semakin lama jeda tanpa pekerjaan, semakin sulit menjelaskan kekosongan itu saat melamar. Memulai pencarian sejak minggu pertama, sambil mengurus hak-hak di atas, memberi peluang lebih besar untuk kembali bekerja sebelum dana habis.

Kapan Perlu Bantuan Hukum atau Mediasi?

Tidak semua PHK berjalan mulus. Bila perusahaan menolak membayar pesangon, membayar di bawah ketentuan, atau memberhentikan pekerja tanpa prosedur yang benar, pekerja memiliki jalur penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004.

Tahap pertama adalah perundingan bipartit, yaitu musyawarah langsung antara pekerja dan pengusaha untuk mencapai kesepakatan. Bila tidak tercapai kesepakatan, perselisihan dapat dibawa ke mediasi di Dinas Ketenagakerjaan setempat. Bila mediasi juga gagal, perselisihan dapat diajukan ke Pengadilan Hubungan Industrial (PHI). Sepanjang proses ini, pekerja sebaiknya menyimpan seluruh dokumen: surat perjanjian kerja, slip gaji, surat PHK, rincian perhitungan pesangon, dan seluruh komunikasi tertulis dengan perusahaan.

Pekerja juga dapat berkonsultasi dengan serikat pekerja bila menjadi anggotanya, atau dengan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) setempat bila membutuhkan pendampingan hukum tanpa biaya besar. Mengajukan keberatan atas perhitungan pesangon bukan tindakan yang memusuhi perusahaan; itu adalah penggunaan hak yang diatur undang-undang.

Pertanyaan yang Sering Diajukan (FAQ)

Apakah pekerja kontrak yang di-PHK berhak atas pesangon?

Ya, bila pemutusan dilakukan sebelum masa kontrak berakhir. Pekerja PKWT yang diputus sebelum kontraknya habis berhak atas pesangon dan JKP dengan ketentuan yang sama seperti pekerja tetap. Yang berbeda adalah pekerja kontrak yang hubungan kerjanya berakhir karena masa kontraknya habis sesuai perjanjian: mereka tidak berhak atas pesangon dalam pengertian Pasal 156, melainkan berhak atas uang kompensasi PKWT yang ketentuannya diatur terpisah dalam PP 35/2021.

Berapa lama manfaat JKP dibayarkan?

Manfaat uang tunai JKP dibayarkan setiap bulan sebesar 60% dari upah, untuk paling lama 6 bulan, berdasarkan PP 6/2025. Pembayaran berhenti lebih cepat bila pekerja sudah mendapatkan pekerjaan baru. Manfaat ini tidak lagi memakai skema lama 45% untuk tiga bulan pertama dan 25% untuk tiga bulan berikutnya.

Apakah JKP bisa diklaim bersamaan dengan JHT?

Ya. JKP dan JHT adalah dua hak yang berbeda dan bisa diklaim bersamaan. JKP diklaim lewat portal SIAPkerja milik Kementerian Ketenagakerjaan, sedangkan JHT dicairkan lewat aplikasi JMO atau kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan. Keduanya tidak saling mengurangi.

Apakah pesangon dikenakan pajak?

Ya, pesangon dikenakan PPh 21 final dengan tarif berlapis: 0% sampai Rp50 juta, 5% untuk Rp50–100 juta, 15% untuk Rp100–500 juta, dan 25% di atas Rp500 juta. Pajak dipotong oleh pemberi kerja saat pembayaran, sehingga jumlah yang diterima pekerja sudah bersih. PTKP tidak berlaku untuk pesangon.

Apa yang terjadi bila perusahaan pailit dan tidak membayar pesangon?

Pekerja tetap dapat mengajukan klaim atas haknya melalui jalur penyelesaian perselisihan hubungan industrial, dan dalam proses kepailitan, upah dan hak pekerja lainnya memiliki kedudukan yang dilindungi undang-undang. Sementara itu, manfaat JKP tetap dibayarkan oleh BPJS Ketenagakerjaan meskipun perusahaan pailit atau tutup, berdasarkan Pasal 39A PP 6/2025.

Apakah mengundurkan diri bisa mendapatkan JKP?

Tidak. JKP hanya diberikan kepada pekerja yang mengalami PHK. Pekerja yang mengundurkan diri atas kemauan sendiri tidak berhak atas manfaat JKP, meskipun tetap bisa mencairkan saldo JHT miliknya sesuai ketentuan yang berlaku.

Kesimpulan

Mengelola keuangan setelah PHK dimulai dari tiga langkah: mengetahui hak, menghitung dengan benar, dan menyusun rencana. Hak pekerja yang di-PHK meliputi uang pesangon, UPMK, dan UPH dari perusahaan yang dihitung menurut PP 35/2021 dari upah pokok ditambah tunjangan tetap; manfaat JKP sebesar 60% dari upah selama maksimal enam bulan berdasarkan PP 6/2025; serta saldo JHT yang bisa dicairkan 100% setelah masa tunggu satu bulan. Pesangon dikenakan PPh 21 final berlapis, dengan tarif 0% sampai Rp50 juta, sehingga pekerja dengan pesangon di bawah angka itu menerima dananya utuh.

Yang tidak kalah penting dari besaran dana adalah tenggat dan urutan tindakan: klaim JKP paling lambat 6 bulan sejak PHK, perhitungan pesangon diperiksa baris demi baris, dan dana yang diterima dialokasikan dulu untuk kebutuhan hidup dan kewajiban sebelum dipakai untuk hal lain. PHK adalah masa transisi yang berat, tetapi dengan hak yang dihitung dengan benar dan rencana 90 hari yang dijalankan secara disiplin, masa transisi itu bisa dilewati tanpa menambah masalah keuangan baru.

Sumber Resmi yang Dirujuk

1. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, serta Pemutusan Hubungan Kerja — Pasal 36 sampai Pasal 59 dan Pasal 40 tentang besaran UP, UPMK, dan UPH (jdih.setneg.go.id).
2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan atas PP Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan — Pasal 21 tentang manfaat uang tunai 60% upah selama maksimal 6 bulan, Pasal 11 tentang iuran 0,36%, Pasal 39A tentang manfaat yang tetap dibayar bila perusahaan pailit, dan Pasal 40 tentang hilangnya hak bila klaim tidak diajukan dalam 6 bulan (teks peraturan, diundangkan 7 Februari 2025).
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 — Pasal 156 tentang hak pekerja yang mengalami PHK dan Pasal 157 tentang dasar perhitungan upah.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2009 jo. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Pemotongan PPh Pasal 21 atas Penghasilan Berupa Uang Pesangon, Uang Manfaat Pensiun, Tunjangan Hari Tua, dan Jaminan Hari Tua yang Dibayarkan Sekaligus — tarif final 0%, 5%, 15%, dan 25% (kemenkeu.go.id / pajak.go.id).
5. BPJS Ketenagakerjaan — Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP): manfaat uang tunai, iuran 0,36% dari pemerintah dan rekomposisi JKK, serta syarat kepesertaan (bpjsketenagakerjaan.go.id).
6. Kementerian Ketenagakerjaan — Portal SIAPkerja, kanal resmi pengajuan klaim JKP (siapkerja.kemnaker.go.id).
7. Kementerian Ketenagakerjaan, portal Satu Data Ketenagakerjaan — 72.336 pekerja melaporkan PHK melalui sistem JKP pada periode Januari sampai Oktober 2026 (data dikutip dari pemberitaan 8 November 2026).
8. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial — jalur perundingan bipartit, mediasi, dan Pengadilan Hubungan Industrial.